Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

Definisi “terorganisasi” dalam RUU P2H adalah: “kegiatan yang dilakukan oleh suatukelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yangbertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukanperusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangantradisional.”Definisi ini tergolong multi tafsir, karena pada kenyataannya, banyak masyarakat yangtinggal di sekitar hutan masuk ke hutan untuk mengambil sumber daya hutan, secaraberkelompok, lebih dari 2 orang. Dengan definisi tersebut, mereka rentan terkenapemberlakuan pasal tersebut. Apalagi, kayu yang menjadi obyek RUU ini disebutkanberdiameter 10 cm, sama dengan kayu-kayu kecil atau ranting yang biasa diambilmasyarakat di sekitar hutan. Demikian juga dengan tidak dijelaskannya definisi mengenaiperladangan tradisional.Demikian juga pasal 14 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayuhasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan S Surat Keterangan Sahnya HasilHutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”Pasal ini tidak dikuti dengan operasionalisasi tentang kualifikasi dan perintah kepadaaktor yang berkewajiban memfasilitasi pengurusan dokumen SKSHH tersebut.Sedangkan pasal 16 menimbulkan pertanyaan yang patut diklarifikasi, apakah penyusunRUU P2H hendak memperluas aktor dan tindakan, terutama konsekuensi adanyaperusakan hutan secara tidak langsung atau yang terkait sebagaimana dimaksud Pasal 8ayat (2).Selanjutnya, barang bukti yang dapat digunakan dalam pasal 37, salah satunya adalahpeta. Tetapi tidak dijelaskan peta apa dan siapa yang dimaksudkan.H. IRASIONALITAS SANKSI DALAM RUU P2HHampir semua ketentuan pidana yang berlaku, tidak dapat memberikan penjelasantentang rasionalisasi atau pertimbangan tentang jenis (strafsoort) dan berat ringannyapidana (strafmaat) yang diancamkan. Meski demikian dalam beberapa UU (hukumpidana khusus) dapat dilihat model pengancaman yang masuk akal. Misalnyapemberatan pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau dilakukansecara terorganisasi sebagaimana dipakai oleh UU Narkotika. Dalam UU ini sama sekalitidak terlihat rasionalisasi tersebut. Hampir semua tindak pidana yang dirumuskan,diancam dengan pidana yang sama berat. Misalnya ancaman pidana yang diatur dalamPasal 81 terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 21 (mengintimidasi,menghalangi penyidikan dst) dan Pasal 25 (merusak batas pal hutan dst), diancamdengan pidana yang sama dengan tindak pidana dalam Pasal 11 – 15 (Pasal 82). Padahalperbuatan dalam Pasal 21 adalah tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana26