Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

tahap penanganan baik pada tahap peniyidikan, tahap penuntutan maupun tahapeksekusi. Inpres ini juga memerintahkan kepada para gubernur dan bupati/walikotauntuk mencabut dan merevisi segala bentuk peraturan daerah yang bertentangandengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan.Pada tahun 2008, DPR berinisiatif menyusun Naskah Akademik dan RUU tentangPencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Sejak tahun 2009 lalu, Rancangantersebut kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014.Proses selanjutnya pada tahun 2011, RUU tersebut kemudian berubah nama menjadiRancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H).Dalam perjalananannya, proses penyusunan dan pembahasan RUU P2H di DPR perlumendapat perhatian baik dari aspek formil (penyusunannya) maupun materiil(substansi). Pertama, dari aspek formil, proses pembahasan RUU P2H terkesan dilakukansecara diam–diam dan tertutup sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan mediadalam melakukan pemantauan atau memberikan masukan. Jadwal maupunperkembangan terbaru setiap proses pembahasan tidak pernah disampaikan kepadapublik atau media.Kedua, secara materiil sebagian besar substansi RUU ini bermasalah. RUU ini antara laindinilai membuka peluang bagi kriminalisasi bagi petani atau masyarakat, membukapeluang korupsi, dan membentuk lembaga baru untuk pemberantasan pembalakan liaryang diragukan efektifitasnya. Koalisi masyarakat sipil, menilai RUU ini pro terhadappraktek mafia hutan dan berupaya menyelamatkan perusahaan tambang danperkebunan yang selama ini bermasalah.Selain itu masih terdapat ketentuan yang masih perlu diperdebatkan seperti definisikawasan hutan dan perusakan hutan, definisi peladang tradisional dan masyarakat,persoalan kawasan hutan yang tidak terselesaikan, ketidakadilan alokasi manfaat hutan,bagaimana menyelesaikan masalah keterlanjuran penggunaan/pemanfaatan kawasanhutan. Secara substansi, banyak ketentuan dalam RUU P2H yang apabila disahkan akanberpotensi dimintakan pembatalan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.Bagi masyarakat sipil, RUU P2H tidak mendesak untuk segera disahkan dan tidakmenjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan. Justru yang dibutuhkanmasyarakat kehutanan saat ini adalah memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dengan mengakomodir kepentingan masyarakatyang turun temurun memelihara hutan serta melakukan penindakan hukum ataskejahatan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tegas.Dengan segala persoalan yang ada selanjutnya muncul pertanyaan: perlukah ada UUP2H? ataukah DPR dan Pemerintah hanya perlu melakukan revisi terhadap UUKehutanan?Untuk melakukan analisis atau uji publik terhadap keberadaan RUU P2H maka kalanganmasyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan berinisiatif6