Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

hutan seperti: (1) mengkriminalisasi masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dansekitar kawasan hutan; (2) tidak menghentikan degradasi hutan dan ketidakjelasanimplementasi; (3) tidak akan mampu memulihkan kerusakan hutan; dan (4) berpotensimenghambat upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.Para pembentuk RUU P2H tidak memahami secara jernih penyebab kerusakan hutan danperancangan peraturan perundang-undangan. RUU P2H juga sangat berbahaya karenaketentuan pidana yang diatur justru mengancam kelangsungan masyarakat adat/lokalmelalui serangkaian tindakan kriminalisasi yang multi tafsir maupun disalahgunakan.B. REKOMENDASIRUU P2H harus ditolak pembahasan karena bermasalah baik dari aspek formil(pembentukannya) maupun aspek materiil (substansi). RUU P2H tidak mendesakkeberadaannya dan tidak menjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan. Justruyang dibutuhkan masyarakat kehutanan saat ini adalah melakukan Revisi terhadapUndang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) denganmengakomodir kepentingan masyarakat yang turun temurun memelihara hutan sertamelakukan penindakan hukum atas kejahatan kehutanan yang dilakukan olehperusahaan dengan tegas.37