Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”. Pemberian kewenangan inikepada PPNS merupakan kewenangan besar, yang harus dipertimbangkan dengan hatihati.Persoalannya adalah jangan sampai terlalu banyak orang yang memiliki kewenanganuntuk merampas/mengurangi hak asasi orang lain, meskipun itu demi kepentingan suatuproses hukum. Apalagi kewenangan tersebut (penggeledahan dan penyitaan) dalamRUU ini, tidak perlu mendapatkan izin dari Ketua PN sebagaimana diatur dalam KUHAP.Dalam praktik Penyidik Polri pun seringkali menggunakan kewenangan melakukan upayapaksa ini tanpa pertimbangan yang memadai, kecuali semata-mata karena undangundangmemberi kewenangan kepada mereka.Kemudian Pasal 30 butir h RUU P2H mengatur kewenangan Penyidik PNS untukmenghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti tentang adanya “tindakanpembalakan liar”. Mengapa hanya dikhususkan untuk tindakan pembalakan liar saja?Bukankah tindak pidana yang diatur dalam RUU P2H adalah perusakan hutan, yang jugameliputi penambangan dan perkebunan ilegal? Pada pasal lain juga terlihat bahwasepertinya yang menjadi perhatian pembuat RUU hanya pembalakan liar, bukanperusakan hutan. Selain itu, juga memberikan perlakuan yang berbeda bahwa terhadappenambangan dan perkebunan ilegal tidak dapat dihentikan penyidikannya.Masalah yang tidak kalah pentingnya terkait dengan proses penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 butir b RUU P2H: “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap,penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapatdiperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Ketentuan seperti inilah yang oleh BardaNawawi tadi dikatakan menggerus sistem yang sudah dibentuk pada Hukum PidanaUmum. Pengaturan ini jelas merusak difrensiasi fungsional yang sudah diatur oleh KUHAP,agar terdapat pengaturan dan pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas di antarasemua subsistem yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana.F. TIDAK SINKRON ANTARA SATU KETENTUAN DENGAN KETENTUAN LAIN DI DALAMRUU P2HKetentuan di dalam RUU P2H pun masih terdapat yang tidak sinkron satu sama lain.Misalkan dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c RUU P2H disebut bahwa:1. Setiap orang dilarang:2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.Ketentuan Pasal 11 butir b merumuskan tindak pidana yaitu larangan melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan, tidak sesuai dengan izin atau tidak memilikiizin. Butir c pasal yang sama mengatur larangan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah. Pertanyaannya bukankah tindak pidana dalam rumusanbutir b itu, juga berarti melakukan perbuatan penebangan pohon secara tidak sah? Ataupembuat UU hendak mengatakan bahwa penebangan pohon tanpa izin atau tidak sesuaidengan izin itu adalah penebangan pohon secara sah?24