Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

BAGIAN KELIMAKESIMPULAN DAN REKOMENDASIA. KESIMPULANRUU P2H dinilai bermasalah baik dari aspek formil (pembentukannya) maupun aspekmateriil (substansi). Dari aspek formil, proses pembahasan RUU P2H dinilai telahmenyimpang dari asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baiksebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, khususnya asas “keterbukaan”. Idealnya proses PembentukanPeraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, danpembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisanmasyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukandalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.Proses pembahasan RUU P2H di DPR dilakukan secara tidak transparan dan tidakterbuka sehingga menutup peluang bagi masyarakat dan media dalam melakukanpemantauan atau memberikan masukan. Jadwal maupun perkembangan terbaru setiapproses pembahasan tidak pernah disampaikan kepada publik atau media secara terbuka.Bahkan draft RUU yang tercantum dalam website DPR pun masih draft RUU yang lama,yaitu RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.Selain isu Keterbukaan, persoalan lain yang muncul dari aspek formil atau legal draftingproses pembahasan RUU P2H adalah: (1) Permasalahan yang ingin disasar oleh RUU P2Htidak jelas; (2) RUU P2H masih mengalami persoalan pada sebagian strukturpengelompokkan dan penataurutan norma; (3) RUU P2H terlalu banyak memberikandiskresi tanpa disertai koridor yang ketat; dan (4) Secara tidak langsung, sebagiansubstansi RUU P2H mengkonfirmasi problem kapasitas perancang dan pembahas RUUP2H dalam mengidentifikasi, memilah, dan mengkategorikan fakta atau perbuatan yanghendak diatur.Dari aspek materiil, mayoritas subtansi RUU P2H masih dinilai bermasalah. RUU ini antaralain : (1) dinilai membuka peluang terjadinya kriminalisasi bagi masyarakat adat danmasyarakat lokal di sekitar hutan; (2) menambah tumpang tindih peraturan di bidangsumber daya alam; (3) mengacaukan sistem hukum pidana ; (4) sejumlah subtansibertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang definisi kawasan hutan(Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011) ; (5) membuka peluangterjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan pemberian izin-izindi bidang kehutanan; (6) mendorong pembentukan lembaga baru dan hakim ad hockehutanan yang dinilai tidak diperlukan dan diragukan efektifitasnya; dan (7) mendorongupaya legalisasi pertambangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan yangseharusnya tidak diperkenankan.Subtansi RUU P2H yang ada jika nantinya disahkan akan memberikan dampak yangsangat krusial dan tidak menguntungkan bagi masyarakat maupun upaya kelestarian36