Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Instrumen pencegahan dalam pemberantasan perusakan hutan diatur sejak awal. DalamPasal 5-7, Bab III tentang Pencegahan Perusakan Hutan, diatur berbagai upaya yang harusdilakukan pemerintah dalam rangka mencegah perusakan hutan. Pemerintah dalam halmencegah kerusakan hutan tersebut tidak hanya diharuskan membuat kebijakan,melainkan juga meningkatkan peran serta masyarakat untuk menghilangkan kesempatanperusakan hutan. Dalam Pasal 6, kebijakan untuk mencegah perusakan hutan tersebutsudah diatur secara spesifik terkait setidaknya atas 5 (lima) hal mulai dari koordinasi lintassektor hingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan pemberantasanperusakan hutan. Disebutkan dengan lengkap, dalam Pasal 6 ayat (1):“(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupaa. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasaryuridis batas kawasan hutan; dane. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan.”Dalam ayat berikutnya, diatur pula mengenai penetapan sumber kayu alternatif untukmemenuhi kebutuhan kayu. Tetapi apabila dilihat, berbagai kebijakan tersebut, hampirsemuanya terkait penegakan hukum dalam artian represif semata. Termasuk kebutuhanaparatur pengamanan hutan, sarana pemberantasan, dan persoalan peta penunjukan.Kemudian diatur berbagai rumusan tindak pidana yang dikategorikan dalam satu genusistilah “perusakan hutan”. Ini meliputi berbagai tindak pidana mulai dari perbuatan yangsebenarnya juga diatur dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan terkait penebangan tanpaizin dalam kawasan hutan, hingga pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiarandalam melaksanakan tugasnya, diatur melalui Pasal 11 hingga Pasal 27. Secara umumdapat diklasifikasikan lagi ke dalam tiga spesies perbuatan melawan hukum yaitupembalakan liar dalam Pasal 11 dan penggunaan kawasan hutan secara ilegal yang terdiribaik itu oleh perkebunan maupun pertambangan dalam Pasal 15. Jika dibandingkan,hampir tidak ada perbedaan antara perbuatan pembalakan liar yang diatur dalam Pasal 11RUU P2H dengan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU 41/1999. Namun upayapenegakan hukum terlihat dengan merumuskan berbagai kelompok delik lainnya yangberkaitan dan mendukung perbuatan perusakan hutan – misalnya terkait penyalahgunaan dokumen angkut, perizinan, delik yang dilakukan oleh pejabat administratif,penegak hukum, turut serta, dan delik dalam sistem keuangan.Tabel 3. Delik Dalam RUU P2HNo Delik Pasal PidanaTerkait Pembalakan Liar Dalam Kawasan Hutan1 Penebangan dalam kawasan hutan tidak sesuaiperizinanPasal 11 a jo. 82 (1) a Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar2 Penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin Pasal 11 b jo. 82 (1) b Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar13
3 Penebangan dalam kawasan hutan secara tidaksahPasal 11 c jo. 82 (1) c Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar4 Pengolahan hasil penebangan di dalam Pasal 11 d jo. 82 (1) d Penjara 5 > 15 tahun,kawasan hutan tanpa izindenda 4 > 15 milyar5 Membawa alat untuk menebang dalam Pasal 11 e jo. 82 (1) e Penjara 5 > 15 tahun,kawasan hutan tanpa izindenda 4 > 15 milyar6 Membawa alat berat patut didugan untukmengangkut hasil hutan dalam kawasan hutanPasal 11 f jo. 84 (1) Penjara 2 > 15 tahun,denda 1 > 7,5 milyartanpa izin7 Memanfaatkan hasil hutan kayu yang Pasal 11 g jo. 82 (1) f Penjara 5 > 15 tahun,merupakna hasil pembalakan liardenda 4 > 15 milyar8 Mengedarkan hasil pembalakan liar Pasal 11 h jo. 82 (1) g Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar9 Menyelundupkan hasil pembalakan liar Pasal 11 i jo. 82 (1) h Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar10 Menadah hasil pembalakan liar Pasal 11 j jo. 82 (1) i Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar11 Menjual hasil hutan yang dipungut secara tidaksah dalam kawasan hutanPasal 11 k jo. 82 (1) j Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar12 Membeli hasil hutan yang dipungut secara tidaksah dalam kawasan hutanPasal 11 l jo. 82 (1) k Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar13 Menadah hasil hutan yang dipungut secaratidak sahPasal 11 m jo. 82 (1) l Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyarTerkait Pemalsuan Dokumen14 Memalsukan dokumen hasil hutan Pasal 12 a jo. 89 Penjara 1 > 5 tahun,denda 1 >5 milyar15 Menggunakan dokumen hasil hutan yang palsu Pasal 12 bjo. 89 Penjara 1 > 5 tahun,denda 1 > 5 milyar16 Menyalahgunakan dokumen hasil hutan Pasal 13jo. 89 Penjara 1 > 5 tahun,denda 1 > 5 milyarTanpa dokumen Pasal 14 jo. 82 (1) p Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyarTerkait Penggunaan Kawasan Hutan SecaraTidak Sah: Pertambangan dan PerkebunanIlegal Dalam Kawasan Hutan17 Membawa alat untuk penambangan ilegal Pasal 15 (1) a jo. 83 (1) a Penjara 8 > 20 tahun,denda 20 > 50 milyar18 Melakukan penambangan dalam kawasan Pasal 15 (1) b jo. 83 (1) a Penjara 8 > 20 tahun,hutan tanpa izin menteridenda 20 > 50 milyar19 Mengangkut dan menadah hasil tambang Pasal 15 (1) c jo. 82 (1) q Penjara 5 > 15 tahun,dalam kawasan hutan tanpa izindenda 4 > 15 milyar20 Menjual hasil tambang dalam kawasan hutantanpa izinPasal 15 (1) d jo. 82 (1) s Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar21 Membeli dan mengolah hasil tambang dalamkawasan hutan tanpa izinPasal 15 (1) e jo. 82 (1) r Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar22 Membawa alat untuk perkebunan ilegal Pasal 15 (2) a jo. 83 (1) a Penjara 8 > 20 tahun,denda 20 > 50 milyar23 Melakukan perkebunan dalam kawasan hutantanpa izin menteriPasal 15 (2) b jo. 83 (1) a Penjara 8 > 20 tahun,denda 20 > 50 milyar24 Mengangkut dan menadah hasil kebun dalamkawasan hutan tanpa izinPasal 15 (2) c jo. 82 (1) t Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar25 Menjual hasil kebun dalam kawasan hutantanpa izinPasal 15 (2) d jo. 82 (1) v Penjara 5 > 15 tahun,denda 4 > 15 milyar26 Membeli dan mengolah hasil kebun dalam Pasal 15 (2) e jo. 82 (1) u Penjara 5 > 15 tahun,14
Page 2 and 3: PUBLIC REVIEWTERHADAP RANCANGAN UND
Page 4 and 5: sipil, regulasi ini dinilai bermasa
Page 6 and 7: BAGIAN PERTAMAPENDAHULUANA. PENGANT
Page 8 and 9: menyelenggarakan suatu kegiatan Eks
Page 10 and 11: BAGIAN KEDUAPOLITIK HUKUM DALAM RAN
Page 12 and 13: 7 2004 Wanalaga II Kalbar dan Opera
Page 16 and 17: kawasan hutan tanpa izindenda 4 > 1
Page 18 and 19: kawasan hutan tanpa izin dilakukan
Page 20 and 21: BAGIAN KETIGAANALISIS SUBSTANSIRUU
Page 22 and 23: dibarengi dengan memastikan hak-hak
Page 24 and 25: pembalakan liar. Dimulai dari pasal
Page 26 and 27: Kontradiksi internal yang sama juga
Page 28 and 29: perusakan hutan 12 , sementara tind
Page 30 and 31: L. PROBLEM KAPASITAS PERANCANG DAN
Page 32 and 33: BAGIAN KEEMPATANALISIS POTENSI DAMP
Page 34 and 35: Perusakan hutan oleh pemegang izin
Page 36 and 37: Namun keberadaan lembaga baru ini b
Page 38 and 39: hutan seperti: (1) mengkriminalisas
Page 40 and 41: PROFILEKSAMINATOR, PERUMUS DAN KOAL
Page 42 and 43: Yance Arizona, S.H., M.H.Lulus dari
Page 44: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KELE

Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?