Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

Perusakan hutan oleh pemegang izin (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – HutanAlam) tidak termasuk yang diatur dalam Undang-undang ini, padahal merekamemanfaatkan hutan secara terencana dalam jumlah yang besar.Jika RUU ini disahkan menjadi UU, seluruh kegiatan atau tindakan perusakan hutan didalam kawasan hutan yang baru ditunjuk ataupun sedang dalam proses penetapan danmasih dalam sengketa atau klaim (dan kemudian diputuskan dikeluarkan atau tetapsebagai kawasan hutan negara), adalah tidak sah, sampai statusnya ditetapkan.C. TIDAK AKAN MAMPU MEMULIHKAN KERUSAKAN HUTANRUU P2H merupakan hukum pidana yang hendak diterapkan dalam menanggulangipersoalan perusakan hutan. Dalam konsep pemidanaan, hukum pidana diterapkansebagai upaya terakhir ketika upaya-upaya lain tidak lagi sanggup mengembalikankeseimbangan sosial (restutio in integrum). Sehingga memang mesti benar-benardiarahkan pemberlakuan sanksi pidana bagi bagi pemulihan keseimbangan sosial, dalamkonteks RUU P2H adalah pemulihan hutan yang rusak. Namun jika melihat sanksi yangtercantum di dalam RUU P2H maka jenis sanksi yang tercantum hanya menyangkutsanksi penjara dan denda. Pertanyaannya adalah apakah penjara bisa memulihkan fungsihutan yang rusak? Apakah denda bisa mengembalikan kerusakan hutan. Jenis sanksi yangmemulihkan kerusakan hutan jauh lebih bermanfaat bagi kelestarian hutan dari padasekedar menjebloskan pelaku ke dalam penjara dan memaksanya membayar denda(Steni, 2007:56).D. BERPOTENSI MENGHAMBAT PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANANPraktek korupsi di sektor kehutanan saat ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkanterjadi dalam beberapa tahap dalam rantai supply industri kayu, mulai tahap perizinan,penebangan, pengangkutan, pelelangan dan pada saat pembayaran pajak dan retribusi.Tingginya praktek korupsi di Indonesia menjadikan deforestasi berjalan dengan cepatdan jutaan hektar hutan ditebang habis. Kondisi ini diperburuk dengan munculnyapraktek korupsi atau mafia hukum di institusi penegak hukum dan pemerintah yangseharusnya dapat mengambil peran dalam proses penegakan hukum dan pemberantasankorupsi di sektor kehutanan. Pada prakteknya pelaku korupsi di bidang kehutananumumnya juga melakukan pencucian uang hasil kejahatannya. Saat ini pola dan moduspencucian uang di sektor kehutanan dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyakpelaku.Kinerja penegakan dan pemberantasan kejahatan kehutanan melalui pendekatan regulasisektoral (UU Kehutanan) hasilnya jauh dari optimal dan seringkali mengalami kendaladalam proses penegakan hukum. Pengadilan selama ini dinilai tidak cukup berpihak padapemberantasan kejahatan kehutanan dengan menjatuhkan vonis ringan atau bebaskepada pelaku. Selain itu kegagalan pemberantasan kejahatan kehutanan disebabkanoleh dis-orientasi dan kordinasi penegakan hukum yang tidak berhasil menjerat aktorutama. Penyebab lainnya adalah lemahnya UU Kehutanan sebagai salah satu instrumenyang digunakan penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan.33