Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

4. Secara tidak langsung, sebagian substansi RUU P2H mengkonfirmasi problemkapasitas perancang dan pembahas RUU P2H dalam mengidentifikasi, memilah, danmengkategorikan fakta atau perbuatan yang hendak diatur. Sebagai contoh,bagaimana keterkaitan Pasal 11 huruf c dengan huruf a dan huruf b? Ketentuan Pasal11 huruf c yang berbunyi “…melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutansecara tidak sah;” atau jenis tindakan aktor seperti yang dimaksud yaitu “membawaalat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohondi dalam kawasan hutan” dan “ membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnyayang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalamkawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”. Padahal tindakan dimaksuddipandang suatu kelaziman (setidaknya dari ukuran persepsi publik) dan dalamkonteks RUU P2H akan diberlakukan sebaliknya. Temuan yang kurang lebih sama adapada Pasal 16, apakah terkonfirmasi pihak penyusun dan pembahas RUU P2H hendakmemperluas aktor dan tindakan, terutama konsekuensi adanya perusakan hutansecara tidak langsung atau terkait sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2)?Selain problem kapasitas, perancang dan pembahas RUU absen dalam merincibeberapa pasal yang melengkapi kewajiban dua pihak yang akan saling berinteraksi.Kewajiban hanya berlaku dan mengikat satu pihak, padahal kewajiban pihak tersebutdapat lebih maksimal terpenuhi apabila pihak lain diikat oleh kewajiban memadaiyang saling mendukung. Ini terjadi dalam Pasal 14 yang tidak diikuti denganoperasionalisasi tentang kualifikasi dan perintah kepada aktor yang berkewajibanmemfasilitasi pengurusan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasilhutan.Selain itu sepanjang yang diketahui oleh Koalisi, RUU P2H ini dibuat tanpa ada naskahakademik. Naskah akademik yang pernah dibuat adalah Naskah Akademik untukmembuat RUU Anti Illegal Logging yang terakhir dibuat pada tahun 2008. Undangundangini terkesan sebagai kompilasi peraturan perundangan yang telah adasebelumnya. Naskah akademik yang seharusnya dibuat itu dapat memuat alasan-alasanmengapa peraturan yang ada sebelumnya tidak efektif, apakah sudah ada kajiansebelumnya, sehingga RUU ini diperlukan. Dengan tidak adanya naskah akademiktersebut, maka pembuatan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan ini tidak didasarkanpada alasan dan dasar hukum yang kuat.30