The Indonesian Budget Overview 2010 - Direktorat Jenderal ...

BABCHAPTER3SISTEM PENGANGGARANTHE BUDGET SYSTEMReformasi penganggaran yang mulaidilaksanakan pada tahun 2005, telah diamanatkanoleh Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara. Semangat reformasi tersebutditandai dengan penerapan sistem penganggaranbaru yang harus dilakukan oleh Pemerintah (baikPemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah).Penerapan sistem penganggaran barutersebut dimaksudkan untuk memperbaiki prosespenganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebutmengharuskan Pemerintah untuk fokus kepadakinerja yang akan dicapai beserta anggaran yangdialokasikan pada program/kegiatan yang akandilaksanakan. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyatatau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD)sebagai representasi rakyat/publik akan membahasdan menetapkan manfaat/hasil yang diperoleh ataspelaksananaan program/kegiatan yang dilakukanbeserta anggarannya (yang diperoleh dari pajak)sebagai kontrak kinerja Pemerintah.Landasan hukum yang digunakan dalamBudget reforms, which began in 2005, havebeen mandated by Law No. 17 of 2003 regardingState Finance. The spirit of reform was initiated withthe implementation of the new budgeting system,which should be carried out by the Government (bothby the Central Government, in this case the Ministries/Agencies (K/L) and Regional Governments).The implementation of the new budgetisystem is aimed at improving the budgeting processin the public sector. The improvement requires theGovernment to focus on the performance to beachieved and the budget allocated for programs/activities that are to be implemented. Subsequently,the House of Representatives or Regional LegislativeCouncils (DPR/DPRD) as the public representatives willdiscuss and determine the benefits/outcomes gainedfrom the program/activity implementation, as well asthe budget (acquired from tax) as the Government’sperformance contract.The legal bases for the formulation of TheTHE INDONESIANBUDGET OVERVIEW 2010107