The Indonesian Budget Overview 2010 - Direktorat Jenderal ...

KEBIJAKAN PEMBATASAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) : POTENSI MANFAAT DAN RISIKONYA UMUMFUEL (BBM) SUBSIDY LIMITATION POLICY: ITS POTENTIAL BENEFITS AND RISKS GENERALpenghitungan mengenai besaran kompensasi ini jugamerupakan hal yang serius. Bila hal tersebut dilakukandengan berhasil, maka pencabutan subsidi tersebutakan memberikan hasil seperti yang diharapkan, dankonsumen golongan ekonomi lemah tidak mengalamikondisi worse off, tetapi bahkan better off.the subsidy revocation will give the desired results,and the economically weak consumer group will notexperience a condition which is worse off, but betteroff.PemerintahTerkait dengan wacana pembatasan belanjasubsidi BBM, Pemerintah perlu menyusun rencanastrategis, dari tahap perencanaan, implementasi, dantindak lanjutnya. Di sisi perencanaan, Pemerintahperlu mempertimbangkan dengan matang setiaplangkah dari rencana tersebut, antara lain mengenaiseberapa besar besaran subsidi yang mau dibatasi,kapan mulai dibatasi, bahan bakar jenis apa yangakan dibatasi subsidinya, serta memperhitungkansegala dampak dan langkah penanggulangannya.Dalam tahap perencanaan ini juga perlu dipikirkanagar pencabutan subsidi tersebut dapat memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuranrakyat banyak, bukannya justru menimbulkan belanjajenis lain yang nilai tambahnya atau kualitasnya samaatau bahkan lebih rendah daripada subsidi BBM.Dalam tahap implementasinya, salah satuhal penting yang perlu diperhatikan adalah strategiekonomi mikronya, dimana sebaiknya pembatasantersebut tidak menggunakan strategi diskriminasiharga (price discrimination). Hal itu karena prakondisi(asumsi) untuk berhasilnya penerapan diskriminasiharga, yaitu pemisahan wilayah pasar secara tegas,nampaknya sulit untuk dipenuhi oleh komoditasThe GovernmentRelated to the fuel subsidy expenditurelimitation discourse, the Government needs todevelop a strategic plan for the planning stage,implementation, and follow up stages. On theplanning side, the Government needs to thoroughlyconsider every step of that plan, among other things,concerning what amount of the subsidy to be limited,when the limitation starts, what kinds of fuels are to belimited under the subsidy, and takes into account all ofits impacts and mitigation steps. In the planning stageit is also necessary to think how the subsidy revocationcan give maximum benefits to public welfare, ratherthan causing either type of expenditure to have thesame or even lower added value or quality than thefuel subsidy.In its implementation stage, one importantthing to pay attention to is the micro economicstrategy, in which the limitation should not usea price discrimination strategy. This is due to thepreconditions (assumptions) for the success of theprice discrimination application, namely the explicitseparation of market area, which is seemly difficultto be met by fuel and similar commodities. Thus,THE INDONESIANBUDGET OVERVIEW 2010151