The Indonesian Budget Overview 2010 - Direktorat Jenderal ...

PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK KABUPATEN/KOTATHE DIVERSION OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) AND DUTIES ON LAND AND BUILDING TRANSFERS (BPHBT) TO BECOME REGENCY/CITY TAXESprovinsi/kabupaten/kota masing-masing sebesarRp54 triliun (15,6 persen dari total Pendapatan APBD)dan Rp62,6 triliun (16,5 persen dari total PendapatanAPBD). Dalam rangka penguatan taxing powerdaerah, pada tanggal 18 Agustus 2009 Pemerintahbersama-sama DPR RI telah mengundangkan UUtentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yanglebih dikenal dengan singkatan UU PDRD, yaitu UUNomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah denganUU Nomor 34 Tahun 2000.Penyempurnaan UU PDRD tersebut menjadimomentum penting pemberian otonomi yang seluasluasnyadalam bidang ekonomi dan fiskal. PengesahanUU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidangdesentralisasi fiskal, karena terdapat perubahankebijakan yang cukup fundamental dalam penataankembali hubungan perimbangan keuangan antaraPusat dan Daerah. Selama ini hubungan perimbangankeuangan antara Pusat dan Daerah dirasakan kurangmemenuhi rasa keadilan suatu daerah, terlebih padadaerah-daerah penghasil yang mempunyai potensisumber daya alam yang melimpah. Selain itu, hal inidimaksudkan agar daerah dapat memungut sumbersumberpendapatannya secara optimal sesuai denganpotensi tiap-tiap daerah.Pada hakikatnya, penerapan UU PDRD mempunyaibeberapa tujuan, antara lain: pertama, memberikankewenangan yang lebih besar kepada daerahdalam perpajakan dan retribusi sejalan dengansemakin besarnya tanggung jawab daerah dalamRp62.6 trillion (16.5 percent of total APBD Revenues).In the framework of strengthening regional taxingpower, on the 18 th of August 2009 the Government,together with the House of Representatives, haspromulgated the Law of Regional Tax and RegionalRetribution, better known as the Law of PDRD, namelyLaw Number 28 Of 2009 in lieu of Law Number 18 Of1997 as Amended by Law Number 34 of 2000.The rectification of the Law of PDRD has becomean important momentum for granting maximumautonomy in the economic and fiscal sectors. Theratification of this PDRD Law is very strategic andfundamental for the fiscal decentralization sector, asthere has been a considerably fundamental change ofpolicy in the rearrangement of the financial sharingrelationship between the Central and RegionalGovernments. So far, the financial sharing relationshipbetween the Central and Regional Governmentswas perceived as not meeting the feeling of equityamong regions, especially for productive regions thathave abundant natural resource potential. In additionto this, the intention is that the regions will able tooptimally take advantage of their income sources,according to their respective potential.Essentially, the application of the Law of PDRD hasseveral objectives, including: first, to give moreauthority to regions in taxation and retribution, ina line with the increasingly greater responsibility ofregions to implement government administration and176THE INDONESIANBUDGET OVERVIEW 2010