Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

95BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN6.1. KES IM PULANBerdasarkan data dan informasi yang telah dikemukakan mengenaikelembagaan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahandaerah dalam pemantapan otonomi daerah, maka dapat disampaikan kesimpulanantara lain :6.1.1. Bahwa kelembagaan pemerintah daerah pada daerah penelitian secaranormatif telah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun pada hakekatnya masihbelum sesuai dengan filosofi prinsip organisasi dan manajemen yangsesungguhnya, yaitu menata organisasi yang efektif, efisien dan rasionalsesuai dengan kebutuhan daerah, untuk mencapai visi dan misi daerah.6.1.2. Kelembagaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah yangditeliti belum benar-benar efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misipemerintah daerah, terutama untuk menghadapi perkembangan beban tugassesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Hal itu tercermin padamasih adanya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah, dan adanya tugas dan fungsi yang masih tumpang tindih .6.1.3. Kurang efektif dan efisiennya kelembagaan pemerintah daerah karena masihterbatasnya pemahaman para pemangku kepentingan pada pemerintahdaerah dan DPRD, terutama esensi yang sesungguhnya filosofi maknapengaturan PP No. 41 Tahun 2007 sebagai arah pedoman menata organisasiyang rasional dengan miskin struktur dan kaya fungsi. Sehingga adanyakecenderungan dalam penyusunan dan penetapan kelembagaan SKPD untukmenampung sebanyak mungkin jabatan atau untuk mengejar eselon tanpamemperhatikan efisiensi dan efektifitas dan kemampuan daerah.6.1.4. Penyusunan dan penetapan kelembagaan SKPD pemerintah daerah belumbenar-benar berdasarkan analisa beban kerja dan analisa· jabatan yangsesungguhnya sesuai dengan kondisi , permasalahan dan potensi yang dimilikiuntuk dapat mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Dan masih tidakte relakkan adanya interest atau kepentingan pihak-pihak tertentu dari pusatmaupun daeral'1 untu membentuk,suatu kelembagaan tanpa pertimbangankepentingan vis• daera ang narus d1tempuh.. '