Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

92apabila dinilai mea., gan daerah dan efektiftas tidak terganggu. Seperti:dalam pembentukan 3aaan ::>enyuluh Pertanian meskipun Propinsi KalimCJntanSelatan bersikeras u'1tu-< membentuk di Kota Banjarbaru, tapi terpaksa tidakdilakukan , karena fungsi tersebut sudah tertampung pada Dinas Pertanian.Masalah kelembagaan dihadapi juga di Kabupaten Banjar yang dinilai tidakefektif terhadap pencapaian misi dan visi daerah, yaitu seperti Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD), karena beban kerjanya terlaluberat, sebab selain mengurusi masalah pendapatan dan belanja daerah, juga harusmengurusi asset yang permasalahannya juga kompleks.Kelembagaan di Kota Medan masih menghadapi masalah belum adanyapembagian tugas yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraantugas dan fungsi, terjadi inefiensi sumber daya yang ada dan cenderung menimbulkankonflik kepentingan antara unit kerja, seperti Bagian Humas dengan Dinas Kominfo.5.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMBAGAANEsensi penyelenggaraan otonomi daerah secara konsepsional merupakansuatu upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menciptakanpemerintahan efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawabtuntutan perubahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (goodgovernance).Dalam kaitan itu konsepsi penyelenggaraan pemerintahan daerah secaraemperik dilandasi oleh adanya cita-cita luhur yang akan diiwujudkan dalam suaturentang waktu tertentu, yang merupakan komitmen bersama antar para pemangkukepentingan (stakeholder). Hal itu dijabarkan dalam bentuk penetapan rencanastrategis (Renstra) Daerah, yang merupakan landasan bagi pemerintah daerahdalam melaksanakan kemampuan daerah. Yaitu untuk melaksanakan bidang urusanpemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi masing-masing daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misidaerah.Untuk dapat mewujudkan visi dan misi daerah dalam penyelenggaraanotonomi daerah secara efektif dan efisien , maka disusun organisas1 pemerintahan. 'daerah dalam satu an kerja teknis lainnya . Dalam realitas yang dihadapi, meskipunperaturan pedoman penyusunan dan penetapan organisasi perangkat daerah sudahdibuat, dengan PP No 41 Tahun 2007 , namun kelembagaan yang dimiliki oleh- ,itu karen a dipengaruhi o~ e h ::>er::>aga. 'a ~o ..pemerintah daerah masir sebacian besar belum benar-benar efektif dan efisien. Hal