Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

61wajib dan urusan pili han yang dilaksanakan, dan perumpunan tidak 100% mengikutipembagian dalam PP 41 Tahun 2007 . Sebagai contoh urusan Lingkungan Hidup yangsebelumnya dilaksanakan oleh ting kat dinas dengan nomenklatur DinasPertambangan dan Lingkungan Hidup, dalam kelembagaan yang baru hanyadilaksanakan oleh lembaga teknis daerah, dengan nomenklatur Kantor LingkunganHidup. Demikian juga untuk bidang urusan yang lain, bila dengan satu bentukkelembagaan dinilai akan membebani keuangan daerah, maka akan dipertimbangkanuntuk dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan yang lain , atau bila memungkinkandigabung dengan bidang urusan yang lain . Perubahan ini dilaksanakan denganpertimbangan efisiensi anggaran, yang sebelumnya dilakukan konsultasi kePemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terlebih dahulu.Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan serta untukmenyesuaikan dengan perkembangan daerah, dilaksanakan evaluasi kelembagaanoleh bagian organisasi dengan melibatkan seluruh SKPD yang ada. Evaluasidilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusatdalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kemudian disesuaikan dengan situasi dankondisi yang ada, diberikan lembar evaluasi berupa kuesioner pada seluruh SKPD.Dari evaluasi tersebut diperoleh hasil bahwa belum semua SKPD dapatmelaksanakan tupoksinya secara efektif dan efisien. Pelaksanaan visi dan misi KepalaDaerah dengan struktur yang ada sampai saat dilakukan evaluasi belum bisadikatakan baik sekali. Karena itu evaluasi kelembagaan dilaksa nakan sebaga· sa:"'langkah untuk melakukan perubahan secara bertahapTindak lanjut evaluasi kelembagaan dilakukan dengan perencanaa.perubahan beberapa SKPD yang dinilai memiliki beban kerj a _yang tidak/kurangsesuai. Seperti yang terjadi pada Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemud a dan OlahRaga. Dinas ini memiliki 3 bidang , yakni bidang kebudayaan , bidang pariwisata, danbidang pemuda dan olah raga . Bidang pemuda dan olah raga meminta untuk berdirisendiri dalam satu bentuk kelembagaan. Tetapi dengan pertimbangan kemampuankeuangan daerah, setelah melalui proses evaluasi, hanya akan dilakukanpenambahan satu bidang, yaitu bidang olah raga. Sehingga Dinas Kebudayaan ,Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga akan memiliki 4 bidang urusan. Kemudian untuk. 'Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, yang memiliki 4bidang, yaitu bidang penelitian, pengembangan, statistik dan pelaporan, bidang fisikprasarana dan tata ruang , bidang ekonomi dan sosial budaya, dan bidang penanaman,modal; dengan hasil evaluasi bidang penanaman modal akan masuk dalam BadanPelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Dengan pemisahan tersebut, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal untuk selanjutnya hanya