Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

67kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dan dengan suasana yang mencerminkankehidupan lslami itulah, pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan ,dijalankan; (2) . Terwujudnya masyarakat yang menghormati, mematuhi danmenjunjung tinggi hukum, kebersamaan dan hak asasi manusia yang didukungstabilitas keamanan dan ketertiban yang mantap; serta (3). Terwujudnyapembangunan sumberdaya manusia yang didasari prinsip keadilan dalam berbagaiaspek kehidupan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang didukungmantapnya penyelenggaraan otonomi daerah. Kehidupan masyarakat yang sejahteradan lslami adalah merupakan pilar utama bagi pembangunan daerah yangberkelanjutan.Beranjak dari visi tersebut, maka untuk pencapaian selanjutnya ditetapkan 5(lima) misi pembangunan Daerah Kabupaten Ban jar tahun 2006 - 2010, yaitu : (1 ).Mewujudkan Suasana Kehidupan yang lslami Sebagai Modal dasar PenyelenggaraanPemerintahan, Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan; (2). MewujudkanStabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (3). Mewujudkan PembangunanSumberdaya Manusia; (4). Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan;(5). Memantapkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju PeningkatanKesejahteraan Rakyat.4.2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerahtahun 2006 -Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabuparer' 3a~,a·2010 dirumuskan dua Strategi Pembangunan Daerah, ya:tLStrategi penataan kelembagaan dan kehidupan politik, sosial budaya dankemasyarakatan yang diarahkan pada dukungan terwujudnya kehidupan yang lslamidalam berpemerintahan, membangun daerah dan penyelenggaraan kegiatanpembangunan politik, sosial budaya dan kemasyarakatan dengan tetapmempertahankan tegaknya Negara KesatuanRepublik Indonesia yang disertaipenyempurnaan implementasi otonomi daerah. (2) . Strategi peningkatan kualitaspembangunan daerah serta sumber daya manusia yang diarahkan pada upayameningkatkan kualitas pembangunan daerah di semua aspek kehidupan , danpemerataan pembangunan. Titik berat pembangunan diarahkan leoih besar. 'diperdesaan terutama prasarana infrastuktur dengan alokasi kegiatan minimal 70 %diperdesaan, khususnya yang menjadi kewenangan daerah sebagaimanadimaksudkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakanperwujudan cita-cita perjuangan masyarakat Kabupaten Banjar, sebagai bagian dari. ,masyarakat Indonesia dalam mewu]udkan masyarakat adil dan makmur.