Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

10peningkatan pelaya7'::n :;:~: :?., ~:;;-; s:Ja:J- No 84 Tahun 2000, kemudian diganti dengan PPNo 8 Tahun 2003. DengaP De'1erapan kedua peraturan perundangan tersebut,ternyata kelembagaan (SKPD yang ada di Pemerintah Daerah masih belum idealefektif dan efisien seperti yang diharapkan. Selanjutnya diganti dengan PP No 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , yang pada hakekatnya juga belummampu menjadikan kelembagaan Pemerin tah Daerah lebih efektif untuk mewujudkanvisi dan misi daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuaidengan tujuanb dan prin sip otonomi daerah.Dalam penjelasan PP No 41 Tahun 2007 dinyatakan secara tegas dan jelas,bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkanfaktor keuangan , kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yangharus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisigeografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian denganurusan yang akan ditangani sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itukebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidaksenantiasa sama atau seragam.Selanjutnya ditegaskan dalam implementasi penataan kelembagaan perangkatdaerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007, menerapkan prinsip-prinsip organisasi,antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staff dan fungsi lini sertafungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.Dalam Pasal 49 dan 50 PP No 41 Tahun 2007 ditetapkan bahwa dilingkunganpemerintah daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturanperundang-undangan, dan perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatanfungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi.Seiring dengan itu berdasarkan Permendagri No 57 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dalam Pasal 2 ditegaskanbahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan melalui analisis jabatan dan. 'analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.Namun dalam kenyataan yang dihadapi penataan kelembagaan pemerintahdaerah masih belum sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip organisasi danseperti yang ditetapkan dalam PP No 41. ,Tahun 2007, karena terbukti masihcenderung dengan kelembagaan yang besar, sehingga anggaran sebagian besarpemerinta h Daerah lebih barja"' Lriiv.!' ~s~b . a ·,·a ; birokrasi dari pada belanja publik.