Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

BASI?EULU AN1.1 LATAR BELAKANGPenyelengga;aaMdaerah sebagai kebijakan desentralisasi padahakekatnya mempunyai d ... a iu. tJ a 'l utama yang ingin dicapai, yaitu tujuan demokrasidan tujuan kesejahteraan ' uJuar demokrasi akan memposisikan pemerintah daerahsebagai instrumen pend;d ~a n politik di tingkat lokasl, yang pada gilirannya akanmenyumbang pendidikan pohfk secara nasional untuk mempercepat terwujudnyamasyarakat demokratis (civil society). Sedangkan tujuan kesejahteraanmengisyaratkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagimasyarakat lokal secara efektif dan efisien.Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Tahun 1945 danUndang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , tujuan otonomidaerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui prinsipotonomi daerah yang luas, daerah diarahkan untuk mampu meningkatkan daya saingdengan memperhatikan prinsip demokratisasi, pemerataan, keadilan , keistimewaandan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.Dalam kaitan itu, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerahuntuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaanmasyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsippenyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatankesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasimasyarakat yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian melalui Undang­Undang No 32 Tahun 2004, diharapkan akan lebih mengoptimalkan reformasipemerintahan daerah menuju pemerintahan daerah yang efektif, efisien danakuntabel.Reformasi birokrasi, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah, merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik(good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lainaspek kelembagaan, bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untukterciptanya organisasi yang efisien, ~fekt i f , rasional dan proporsional sesuai dengankebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya kordinasi , integrasi, sinkronisasi