Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

10peningkatan pelaya7'::n :;:~: :?., ~:;;-; s:Ja:J- No 84 Tahun 2000, kemudian diganti dengan PPNo 8 Tahun 2003. DengaP De'1erapan kedua peraturan perundangan tersebut,ternyata kelembagaan (SKPD yang ada di Pemerintah Daerah masih belum idealefektif dan efisien seperti yang diharapkan. Selanjutnya diganti dengan PP No 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , yang pada hakekatnya juga belummampu menjadikan kelembagaan Pemerin tah Daerah lebih efektif untuk mewujudkanvisi dan misi daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuaidengan tujuanb dan prin sip otonomi daerah.Dalam penjelasan PP No 41 Tahun 2007 dinyatakan secara tegas dan jelas,bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkanfaktor keuangan , kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yangharus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisigeografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian denganurusan yang akan ditangani sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itukebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidaksenantiasa sama atau seragam.Selanjutnya ditegaskan dalam implementasi penataan kelembagaan perangkatdaerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007, menerapkan prinsip-prinsip organisasi,antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staff dan fungsi lini sertafungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.Dalam Pasal 49 dan 50 PP No 41 Tahun 2007 ditetapkan bahwa dilingkunganpemerintah daerah ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturanperundang-undangan, dan perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatanfungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi.Seiring dengan itu berdasarkan Permendagri No 57 Tahun 2007 tentangPetunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dalam Pasal 2 ditegaskanbahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan melalui analisis jabatan dan. 'analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.Namun dalam kenyataan yang dihadapi penataan kelembagaan pemerintahdaerah masih belum sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip organisasi danseperti yang ditetapkan dalam PP No 41. ,Tahun 2007, karena terbukti masihcenderung dengan kelembagaan yang besar, sehingga anggaran sebagian besarpemerinta h Daerah lebih barja"' Lriiv.!' ~s~b . a ·,·a ; birokrasi dari pada belanja publik.
11BA.B IllDE PENELITIAN3.1 Metode dan Rencana PeneunanSesuai dengan tujua" :)5-e,':Ja'l yang pada hakekatnya untuk optimalisasi peranstrategis kelembagaa:- :Je"'"'e.;"'tah daerah secara efektif dan efisien mewujudkanvisi dan misi daerah da 2"1 pemantapan otonomi daerah. karena itu penelitian inidirancang untuk menguraikan , menjawab dan menjabarkan aspek aspekkelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah,dengan unit analisis adalah Propinsi dan beberapa Kabupaten/Kota.Dengan demikian penelitian ini bersifat deskriptif, dengan metode penelitian yangdigunakan adalah metode survey. Metode ini dipilih untuk dapat menggambarkanfenomena sebagaimana adanya, serta memungkinkan diadakan kajian yang lebihmendalan dan luas, yang dapat mengungkapkan masing-masing variabel yangditeliti.3.2 Teknik Pengumpulan Data dan AnalisisUntuk dapat memperoleh hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan tujuanpenelitian, maka teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melaluipenelitian lapangan (Field research) dan penelitian kepustakaan (liberaryresearch) sebagai berikut:3.2.1 Untuk memperoleh data primer mengenai berbagai fenomena yang akandikaji, penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara(interview) dan kuesioner. Dengan demikian diharapkan dapat diperolehdata dan informasi yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.3.2.2 Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu denganmelakukan penelaahan literatur, dokumen, laporan dinas dan peraturanperundang-undangan. Sehingga diharapkan dapat menyusun konsepberpikir yang didukung data dan informasi yang akurat dan relevan.. .Data dan informasi yang dikumpulkan, di edit dan diperiksa kelengkapan3.2.3 Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan langkah : (1)dalam akurasi dan relevansinya dengan penelitian. (2) Kemudian datatersebut diberi kode dengan klarifikasi data yang sudah diedit untukditabulasi (dikelompokkan) sesuai dengan lokasi dan indikatornya kedalam tabel frekwensi . ({) Selanjutnya dilakuk~m analisis secara deskripsia'itatif dan ku antitatif.
Page 1 and 2: LAP 0 R.-L "\" AKHIRPENELITIA~ KELE
Page 3 and 4: PRAKATABerbagai ar!;_;.rc;~::ii::J:
Page 5 and 6: Ill96 ·· ···· ···· ···
Page 7 and 8: BASI?EULU AN1.1 LATAR BELAKANGPenye
Page 9 and 10: 31.2 PERUMUSANSebaga --,s ;-; :: ::
Page 11 and 12: 51.3.3 Terumus·-a'1Ti.1:: [::~. i
Page 13 and 14: 7rasional dan laya"' ::ss:;.s, :=
Page 15: 9menyatakan bahwa dalam menyelengga
Page 19 and 20: 131. Kele mbagaa~ ::::o:::;-" ~::.:
Page 21 and 22: 15•BAB IPANG ANA. PROPINSI JAWA T
Page 23 and 24: 17Ml.sl· Ket1·ga · (1) l'·'e..,
Page 25 and 26: 194.1.5 Kelembagaan Satua4.1.5.1 No
Page 27 and 28: 21jabatan bukan beraasar(.a;" [a !
Page 29 and 30: 23jabatan fungsional. Untuk meningk
Page 31 and 32: 25Meningkatkan pa rtis i pas ~ rr.
Page 33 and 34: 27pelestraian ling::!.!r..~a~ r...:
Page 35 and 36: 29Dalam oe- v e t ::: ,:-~ :::::::-
Page 37 and 38: 31Kabupaten Sidoar;::: :::.:"--~~
Page 39 and 40: 33kordinatornya sa:-..;:: 1== =-~-:
Page 41 and 42: 35norr.::: karena belum terciptanya
Page 43 and 44: 37Visi Kota Bandung tahun 2009-2013
Page 45 and 46: 39Program K3; 5. Bat'O UO.f Kc:a Se
Page 47 and 48: 41Berdasarkan jenis nomenklatur dan
Page 49 and 50: 43eselon. Profes ~a 'i sme belum di
Page 51 and 52: 45Dala era globalisasi, pemerintah
Page 53 and 54: 474.2.2.2. Strategi dan Arah Kebija
Page 55 and 56: 49dan pelaksanaan -
Page 57 and 58: 514.2.3.2 Faktor-Faktor yang t.~eMe
Page 59 and 60: 53Undang-Undang Nomo~ ~ -~- - '" i:
Page 61 and 62: 55swasta diutamakar ;e~aca angunan
Page 63 and 64: 57Kemiskinan dan ?e~ -~~~ ;; , K s5
Page 65 and 66: 59terdiri dari 1 se l
Page 67 and 68:
61wajib dan urusan pili han yang di
Page 69 and 70:
63(1 ), Pemerintah Kota Banjarbaru
Page 71 and 72:
65terpenuhinya pers·;a-c:.::-: f :
Page 73 and 74:
67kekeluargaan dan kegotong-royonga
Page 75 and 76:
69berarti : (1 ). f!.:e~:Ja'"'";~r.
Page 77 and 78:
71dengan kemampuar dar ~ebutuh an ,
Page 79 and 80:
73bimbingan teknis maupun melalui p
Page 81 and 82:
75Provinsi Su matera .... :&~a ,Vet
Page 83 and 84:
77Penataan kota yang '"c~:: ;o U. ;
Page 85 and 86:
79tataran pemerintah daerah antara
Page 87 and 88:
81(www.medantalk.com). Dari jumlah
Page 89 and 90:
83Sejak re~;:;a Jii:!:. saoaga kabu
Page 91 and 92:
85dengan segera:J c :J~;':.!;; ;a ;
Page 93 and 94:
87terutama da!aa:- ::·e a:a:-~an y
Page 95 and 96:
894.2.4. KESIMPULANBerdasarkan data
Page 97 and 98:
91mengetahu• ana .~a" ,e'as akura
Page 99 and 100:
935.2.1 Kurangnya PemanamanFaktor ,
Page 101 and 102:
95BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN6.1. KE
Page 103 and 104:
97guna --c: :=-;-;:,:;;;::::r. f !.
show all

Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?