Klik Disini - KM Ristek - Kementerian Riset dan Teknologi

62akan menggunakan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) .Selainitu juga urusan pengawasan bangunan, yang semula hanyamerupakan satu seksi dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, diusulkanuntuk menjadi satu bentuk kelembagaan yang berdiri sendiri. Hal ini mengingatsejarah historis Kota Banjarbaru yang dicanangkan sebagai cikal bakal lbukotaProvinsi Kalimantan Selatan, dan pembangunan gedung pemerintahan provinsi diKota Banjarbaru juga telah berjalan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi ikliminvestasi kota, yang diperkirakan akan banyak berdiri bangunan baru, baik berupaperumahan maupun bangunan untuk keperluan bisnis (tanah di Kota Banjarbarusebagian besar berupa tanah gambut, sehingga tidak dapat digunakan untukpertanian, dan lebih sesuai untuk pendirian bangunan). Namun usulan ini akan melaluibanyak pertimbangan, karena sesuai dengan prinsip yang dianut dalam penyusunankelembagaan untuk efektifitas dan efisiensi, hanya akan dilakukan penambahanbidang baru bila diperlukan, tidak menambah dinas atau lembaga teknis daerah yangbaru . Apabila pertimbangan APBD tidak mencukupi, maka kemungkinan akandikembalikan ke dinas yang mengurusi tata kota, dengan penambahan satu bidangbaru, yakni bidang pengawasan bangunan.Adanya perbedaan nomenklatur antara Kota Banjarbaru dengan Pro.=,s.ataupun dengan Kota/Kabupaten lain demi efektifitas dan efisiensi kelemoagaa" iteamenjadi masalah untuk koordinasi, karena setiap ada hal yang berKa :a" ce~~apermasalahantertentu diberikan penjelasan, dinas/badan/kantor mana 1anr;menangani permasalahan tersebut. Seperti saat terjadi perbedaan persepsi denga"provinsi mengenai pembentukan Badan Penyuluh Pertanian. Bidang organisasi KotaBanjarbaru tidak membentuk badan penyuluhan untuk pertanian, karena berdasarkananalisa, pendapatan nyata Kota Banjarbaru bukan dari bidang pertanian, melainkanberasal dari urusan permukiman dan pendapatan pasar (pajak, retribusi). Selain itufungsi penyuluhan sudah tertampung dalam Dinas Pertanian,Perikanan danKehutanan, sehingga tidak diperlukan satu lembaga tersendiri. Meskipun sebelumnyadari Pemerintah Provinsi bersikeras untuk membentuk badan penyuluh dengan alasanuntuk menampung dana dekonsentrasi, tetapi setelah diberikan penjerasan olehBagian Organisasi Kota bahwa fungsi sudah tertampung pada dinas pertanian, dandana dekonsentrasi tetap bisa diperoleh meskipun badan penyuluh tidak berdirisendiri, maka hal tersebut dapat dimengerti. Demikian pula dengan penjelasankepada Pemerintah Pusat, dana dekonsentrasi tetap dapat diterima.. ,Berkenaan dengan pembentukan lembaga lain sebagai bagian dariperangkat daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 PP 41 Tahun 2007 ayat. '