Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

Recommendations

Info

akibat gagalnya perundingan CoP ke 15 di Copenhagen, Indonesia mendahuluinya dengan menelurkan beberapa aturan mengenai REDD oleh Mentri Kehutanan Indonesia berupa Peraturan Mentri Kehutanan. Permenhut itu adalah :(1) Permenhut No 68/ Menhut‐II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (2) Permenhut No 30/Menhut‐II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) (3) Pemenhut No 36/Menhut‐II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Berbasiskan ke tiga peraturan Mentri Kehutanan tersebut, terutama Permenhut no 36/2008 tentang Demonstration Activities REDD sejak 2008 sudah ada kegiatan yang menamakan diri demonstration activities REDD yang berlandaskan pada Permenhut dan tentu saja kesepakatan COP 13 di Bali. Maka beberapa daerah di Indonesia mulai melaksanakan proyek yang berkaitan dengan hal tersebut. Ulu Masen Aceh, Malinau Kalimantan Timur dan Kapuas Hulu Kalbar adalah sebagian kecil area yang dijadikan lokasi proyek uji coba. 11 Kritik banyak pihak terkait kebijakan pemeritah mengenai REDD adalah minimalnya penghormatan dan pengakuan serta pelibatan masyarakat adat dalam berbagai proyek atas nama REDD. Pelibatan yang telah diatur dalam Permenhut seperti dalam benefit sharing dan dan pencantuman masyarakat adat sebagai pihak sebagai pengusul proyek sangat lemah, karena secara entitas hukum kita hampir tidak menemukan adanya komunitas yang diakui secara legal formal di Indonesia. Oleh sebab itu, pencantuman klausul masyarakat adat (hutan adat) terutama pada pasal 4 (poin 1 dan 2) Permenhut No 36 /2009 yang menyatakan bahwa pengelola hutan adat adalah entitas nasional yang berhak dan setara dengan entitas hukum nasional seperti pemegang ijin IUPHHK‐HA, HTI,Perkebunan dan sebagainya adalah tidak rasional karena, masyarkat adat diharuskan mengajukan permohonan ijin ke Menhut untuk mengelola kawasan hutan adat, dan memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah daerah. Padahal jika sudah ditetapkan sebagai entitas nasional semestinya masyarakat adat langsung dapat mengajukan proyek REDD tanpa harus menunggu SK Menhut. Artinya, kebijakan pemerintah untuk 11 Selengkapnya mengenai lokasi DA REDD silalahkan melihat siaran pers Dephut (sekarang Kementrian Kehutanan) tentang Launching DA‐REDD di Indonesia http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/6015 9
mengakui dan menghormati hak‐hak masyarakat adat seharusnya diberikan tanpa harus memberatkan masyarakat adat dengan persyaratan yang hampir mustahil dipenuhi oleh berbagai komunitas adat di Indonesia. Dengan latar belakang seperti di atas, penelitian ini diharapakan memberikan gambaran secara lebih komprehensif keterkaitan kebijakan dan hukum di tingkat internasional dengan kebijakan/hukum di tingkat nasional dan daerah sambil melihat sejauh mana kebijakan dan hukum itu berdampak pada masyarakat sekitar hutan. Selain itu, disamping hendak memberikan gambaran keterkaitan kebijakan/hukum antara tataran internasional, nasional dan daerah, penelitian ini hendak memberi gambaran bentuk‐bentuk kelembagaan yang terbentuk atau kemungkinan terbentuk sebagai pelaksanan dari kebijakan perubahan iklim dan mekanisme REDD. Penelitian juga hendak memberi gambaran kondisi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kebijakan/hukum atau kelembagaan yang terbentuk itu dan bagaimana seharusnya kebijakan atau hukum mempertimbangkan keadaan masyarakat tersebut. Lingkup Penelitian Penelitian yang dilakukan ini fokus kepada penelitian mengenai kerangka hukum dan kelembagaan di tingkat daerah [provinsi Kalimantan Bara dan kabupaten Kapuas Hulu]; Penelitian berjudul : Indah Kabar dari Rupa: Studi mengenai Pemenuhan Hak‐ hak Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pelaksanaan Demonstration Activities REDD di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Di tingkat lokal [provinsi dan kabupaten], penelitian ini hendak memeriksa sejauh mana peraturan dan lembaga yang berada di daerah dapat mengantisipasi pelaksanaan REDD terutama proyek‐proyek Demonstration Activities yang sedang berjalam. Penelitian ini mesti mengungkap sejauh mana pelaksanaan REDD atau secara lebih umum kebijakan perubahan iklim ini diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah. Penelitian juga harus bisa mengungkapkan persoalan dalam otonomi daerah, terutama dalam masalah pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan dan tentunya benefit sharing kegiatan kehutanan. Di tingkat lokal ini pula harus bisa dibaca sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak‐hak masyarakat adat/lokal dan 10
Page 2 and 3: Indah kabar dari rupa: Kertas kerja
Page 4 and 5: INDAH KABAR DARI RUPA: STUDI MENGEN
Page 6 and 7: Tabel 1. Anomali suhu global permuk
Page 8 and 9: Dari ketiga cara pemangkasan emisi
Page 10 and 11: (termasuk Pilot/demonstration activ
Page 14 and 15: perlindungan hutan [atau secara leb
Page 16 and 17: in developing countries atau kepanj
Page 18 and 19: Sementara Indonesia sendiri memakai
Page 20 and 21: sertifikat REDD untuk dikompensasik
Page 22 and 23: yang dibutuhkan antara lain dokumen
Page 24 and 25: 13 Pasca CoP ke 13 di Bali yang men
Page 26 and 27: waktu 2008‐2009 mekanisme REDD ya
Page 28 and 29: mengkonsolidasikan kegiatan REDD. H
Page 30 and 31: sebagai pilar, keyakinan inilah yan
Page 32 and 33: negara di kecamatan Embaloh Hulu 20
Page 34 and 35: 1. Memantapkan fungsi kawasan konse
Page 36 and 37: 4 5 Daerah Resapan Air Lahan Gambut
Page 38 and 39: REDD di Kapuas Hulu khususnya di la
Page 40 and 41: Saat ini, FFI yang disokong MACQUAR
Page 42 and 43: trainings are carried out and evalu
Page 44 and 45: Lindung. Ke tiga aturan yang diterb
Page 46 and 47: aturan secara legal formal yang men
Page 48 and 49: kabupaten konservasi walaupun sempa
Page 50 and 51: para pihak. Pihak pertama (Pemda Ka
Page 52 and 53: adalah kawasan‐kawasan penting ya
Page 54 and 55: IV. REDD: INDAH KABAR DARI RUPA Pas
Page 56 and 57: guna mendukung pembangunan. 39 Box
Page 58 and 59: menitik beratkan pada aspek perform
Page 60 and 61: Hulu dapat memaksimalkan dana hasil
Page 62 and 63:
pandangan berbeda dalam perdebatan
Page 64 and 65:
yang lain, pemerintah mesti memberi
Page 66 and 67:
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesim
Page 68 and 69:
jauh dari memadai. Banyak di antara
Page 70 and 71:
elum melakukan kerjasama secara pen
Page 72 and 73:
lebih memaksimalkan hal tersebut se
Page 74 and 75:
Forum Masyarakat Sipil Indonesia un
Page 76 and 77:
Hhttp://www.vhrmedia.com/Dinas‐Ke
Page 78 and 79:
EPISTEMA INSTITUTE adalah lembaga p
Page 80:
Epistema Institute: Direktur Ekseku
show all

Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?