Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

Recommendations

Info

trainings are carried out and evaluated, pilot areas are identified and data 31 about these pilot areas is collectedF F. GTZ yang bertugas untuk sisi teknis legal formal, seperti menyusun kelembagaan pelaksanaan REDD, saat ini kegiatannya praktis pada tataran sosialisasi dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja (pokja) Perubahan Iklim di Kapuas Hulu, namun hingga kini inisiatif mengenai Pokja tersebut masih terbengkalai. Pertengahan 2009, lembaga ini memfasilitasi kunjungan studi banding untuk beberapa person yang akan mengurusi Pokja REDD ke Kaltim, guna melihat kerja‐ kerja serupa yang dilakukan oleh GTZ di Malinau dan beberapa wilayah lainnya di Kalimantan Timur. 31 Lih Hhttp://gisdevelopment.net/technology/rs/ma09_Lupp.htmH 39
III. KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN REDD DI KALBAR Overview Kalimantan Barat Debat panjang serta tarik‐ulur perundingan mengenai skema ideal mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, membuat semua mata tertuju pada apa yang akan dihasilkan pada CoP ke 15 di Copenhagen. Perundingan yang menurut prediksi banyak pihak, akan berjalan a lot dan menegangkan, karena CoP 15 adalah tonggak sejarah bagaimana manusia memperlakukan alamnya. Namun apa daya, ekspektasi berlebihan dari berbagai kalangan harus kandas, karena CoP ini tidak menghasilkan putusan yang kuat dan mengikat secara hukum (legally binding). Copenhagen Accord yang menjadi pilihan putusan CoP tersebut, hanyalah sebuah kesepakatan yang sama sekali tak mengikat, terutama negara Annex1 yang diwajibkan untuk segera menurunkan tingkat emisinya seperti yang dilakukan oleh Protocol Kyoto (1997). Para pihak terutama negara, dalam kesepekatan ini hanya berlandaskan kesadaran dan komitmen, dan jika berminat turut serta dalam kesepakatan ini mengirimkam surat (submisi) ke UN REDD sebagai bentuk komitmen atau mengikat diri dalam Copenhagen Accord. Tentu dengan situasi demikian,menimbulkan keraguan para pihak terkait pelaksanaan REDD selepas 2010 nantinya. Keraguan itu, berupa pertanyaan‐ pertanyaan yang mengarah pada kejelasan dan kepastian tujuan mekanisme REDD, dan Keraguan itu tak hanya melanda pengambil kebijakan pada level nasional, namun level daerah sebagai pelaksana teknis seperti lokasi ujicoba juga mengalami hal serupa. Walaupun hasil Copenhagen accord tidak memberikan keyakinan pada para pihak yang concern terhadap isu perubahan iklim, bahwa skema ini akan menemukan titik terang pada negosiasi selanjutnya di Cancuk Meksiko, namun Indonesia telah mengambil langkah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perubahan iklim dan bagaimana pelaksanaan REDD. Kebijakan tersebut tergambar dari keluarnya 3 buah peraturan Mentri Kehutanan yaitu: (1) Permenhut No 68/ Menhut‐II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (2) Permenhut No 30/Menhut‐II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) (3) Pemenhut No 36/Menhut‐II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan 40
Page 2 and 3: Indah kabar dari rupa: Kertas kerja
Page 4 and 5: INDAH KABAR DARI RUPA: STUDI MENGEN
Page 6 and 7: Tabel 1. Anomali suhu global permuk
Page 8 and 9: Dari ketiga cara pemangkasan emisi
Page 10 and 11: (termasuk Pilot/demonstration activ
Page 12 and 13: akibat gagalnya perundingan CoP ke
Page 14 and 15: perlindungan hutan [atau secara leb
Page 16 and 17: in developing countries atau kepanj
Page 18 and 19: Sementara Indonesia sendiri memakai
Page 20 and 21: sertifikat REDD untuk dikompensasik
Page 22 and 23: yang dibutuhkan antara lain dokumen
Page 24 and 25: 13 Pasca CoP ke 13 di Bali yang men
Page 26 and 27: waktu 2008‐2009 mekanisme REDD ya
Page 28 and 29: mengkonsolidasikan kegiatan REDD. H
Page 30 and 31: sebagai pilar, keyakinan inilah yan
Page 32 and 33: negara di kecamatan Embaloh Hulu 20
Page 34 and 35: 1. Memantapkan fungsi kawasan konse
Page 36 and 37: 4 5 Daerah Resapan Air Lahan Gambut
Page 38 and 39: REDD di Kapuas Hulu khususnya di la
Page 40 and 41: Saat ini, FFI yang disokong MACQUAR
Page 44 and 45: Lindung. Ke tiga aturan yang diterb
Page 46 and 47: aturan secara legal formal yang men
Page 48 and 49: kabupaten konservasi walaupun sempa
Page 50 and 51: para pihak. Pihak pertama (Pemda Ka
Page 52 and 53: adalah kawasan‐kawasan penting ya
Page 54 and 55: IV. REDD: INDAH KABAR DARI RUPA Pas
Page 56 and 57: guna mendukung pembangunan. 39 Box
Page 58 and 59: menitik beratkan pada aspek perform
Page 60 and 61: Hulu dapat memaksimalkan dana hasil
Page 62 and 63: pandangan berbeda dalam perdebatan
Page 64 and 65: yang lain, pemerintah mesti memberi
Page 66 and 67: V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesim
Page 68 and 69: jauh dari memadai. Banyak di antara
Page 70 and 71: elum melakukan kerjasama secara pen
Page 72 and 73: lebih memaksimalkan hal tersebut se
Page 74 and 75: Forum Masyarakat Sipil Indonesia un
Page 76 and 77: Hhttp://www.vhrmedia.com/Dinas‐Ke
Page 78 and 79: EPISTEMA INSTITUTE adalah lembaga p
Page 80: Epistema Institute: Direktur Ekseku

Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?