Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

aturan secara legal formal yang mengatur soal pelaksanaan REDD berdasarkan
34
keterangan Yoseph LejoF
F adalah
prinsip kehati‐hatian Pemda menyikapi arahan
kebijakan pusat terutama Dewan Nasional Perubahan Iklim yang mengingatkan agar
Pemda tidak terburu‐buru melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan
atau mengeluarkan kebijakan yang dapat bertumbukan dengan kebijakan nasional
tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Beberapa kebijakan lain yang sifatnya parsial terkait pelaksanaan REDD memang
dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat, namun kebijakan tersebut bukan by
design melainkan respons atas tawaran kerjasama dari pihak lain terutama
35
pengembang REDD. Contohnya adalah ketika membuka workshop Hutan DesaF
F di
Hotel Santika Pontianak, gubernur dan Mentri Kehutanan akan menandatangani
sebuah nota kesepahaman (MoU) tentang dukungan terhadap Hutan Desa sebagai
salah satu bentuk partisipasi masyarakat mendukung kegiatan pelaksanaan REDD di
Kalimantan Barat.
Dalam pelaksananaan kegiatan ujicoba REDD, walaupun belum memiliki Pokja REDD
dan Dewan Daerah Perubahan Iklim, namun untuk sementara Pemprov
mengandalkan Dinas Kehutanan sebagai ‘Leading Sector’ menangani isu REDD.
Sehingga, secara kelembagaan yang memiliki otoritas ketika bicara REDD di Kalbar
praktis hanya Dishut. Namun dengan posisi yang demikian, instansi yang mengurusi
isu hutan tersebut cukup tertatih‐tatih dan tidak mampu berbuat banyak karena
keterbatasan sumberdaya manusia dan pendanaan. Jauh lebih dalam lagi, halangan
dinas untuk lebih aktif adalah isu REDD ini lintas sectoral terutama melibatkan
Instansi lain seperti Bappeda, Lingkungan Hidup, dan badan‐badan konservasi
lainnya yang ada di Pontianak.
Bicara mengenai kelembagaan yang mengurusi tentang REDD, tidak terlepas dari sisi
kebijakan dan aturan hukum yang dibuat oleh Pemprov. Selama tidak ada kebijakan
34 Project officer OEDAS, sebuah lembaga independen counterpart Pemprov Kalimantan Barat dalam urusan Climate Change.
Lembaga ini terbentuk sebagai tindak lanjut pertemuan “Governor Summit on climate Change”di California yang diikuti oleh
gubernur Cornelis. Lembaga ini lebih bersifat think tank Gubernur dan akan mempersiapkan kelembagaan dan kerangka
hukum pelaksanaan REDD di Kalbar. Wawancara dilakukan via telpon tanggal 3 Juni 2010.
35 Hhttp://www.indowarta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7624%3Amenhut‐buka‐workshop‐hutan‐
desa‐&Itemid=364H diakses tanggal 2 Juni 2010 di Jakarta.
43