Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

kerusakan lingkungan negara‐negara lain atau wilayah‐wilayah di
luarbatas yurisdiksi nasional mereka”
Selanjutnya, konfrensi lingkungan hidup dilaksanakan di Nairobi Kenya pada tahun
1982, dan sepuluh tahun kemudian KTT Bumi dilaksanakan di Rio de Janeiro Brasil
tahun 1992. KTT Rio inilah yang menelurkan kesepakatan bahwa PBB perlu perhatian
khusus untuk mencermati dan menanggulangi dampak‐dampak perubahan iklim,
dengan menyepakati sebuah Konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim,
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Conference of Parties (CoP) 4 pertama 5 di Jerman 1995, merupakan tonggak penting
pertemuan‐pertemuan tingkat tinggi PBB yang membicarakan secara khusus isu
perubahan iklim. hingga kini sudah memasuki CoP ke‐15. Namun, CoP yang paling
memberi pengaruh kearah mana wujud penanggulangan dampak perubahan iklim
adalah COP 3 di Jepang 1997. COP ini merancang target hukum dan tenggang waktu
untuk memangkas emisi GRK dari negara‐negara kaya (Annex1parties), dan
kesepakatan inilah yang melahirkan Kyoto Protocol. Inti dari Kyoto Protocol adalah
memandatkan agar negara kaya (Annex1) melakukan upaya‐upaya pemangkasan
emisinya. Hal tersebut tertuang dalam periode komitmen pertama (2008‐2012)
“...target dan jadwal penurunan emisi yang dilakukan oleh negara maju, sebesar 5%
dari tingkat emisi tahun 1990 dan harus dicapai dalam periode 2008‐2012.
Keputusan yang ditelurkan oleh Kyoto Protocol memberi arahan kepada negara
maju untuk menurunkan emisinya. Mekanisme tersebut dikenal sebagai Flexibilty
Mechanism. Ada 3 hal cara yang mesti dilakukan, yakni : (1) Emission Trading yang
memberi kesempatan kepada sesama negara maju untuk memperdagankan
emisinya. (2) Joint Implementation, atau dikenal sebaga transfer emisi antar negara
maju sehubungan dengan berbagai proyek‐proyek pengurangan emisi yang lebih
khusus. (3) Clean Mechanism Development, negara maju diberi peluang untuk
memangkas emisinya dengan membuat serangkaian proyek di negara berkembang
yang tujuannya mengurangi CO2 di atmosfir.
4
Istilah ini dipakai untuk pertemuan rutin konvensi PBB seperti UNFCCC atau UNCBD. Lembaga ini merupakan ‘supreme body’
dan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan. COP bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi konvensi
dan instrumen legal lainnya terkait dengan konvensi, selain itu juga COP harus membuat keputusan yang diperlukan untuk
meningkatkan efektivitas implementasi konvensi.
5
Lebih dikenal dengan Berlin Mandate, isi keputusan yang diusung adalah melaunching sebuah proses untuk memutuskan
komitmen yang lebih kuat dan tegas untuk Annex 1 Parties.
4