Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute
Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute
Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
mengkonsolidasikan kegiatan REDD. Hingga saat ini di Kalbar, tidak ditemukan<br />
19<br />
adanya Pokja atau Dewan Daerah yang mengurusi REDDF<br />
F.<br />
Ketika bicara REDD harus diakui bahwa, salah satu elemen kelembagaan penting<br />
yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah Kementrian Kehutanan. Sejak sector<br />
kehutanan menjadi icon pembicaraan REDD, instansi ini secara otomatis menjadi<br />
“leading sector” segala hal bersentuhan dengan REDD secara defacto, walaupun<br />
pada disa<strong>dari</strong> bahwa Kementrian Kehutanan bukanlah satu‐satunya kelembagaan<br />
yang mengurusi REDD. Banyak instansi lain yang turut memegang peran dalam isu<br />
ini semisal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementrian<br />
Keuangan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Dewan Nasional Perubahan Iklim.<br />
Tetapi dalam tataran lapangan, dan khususnya Kalimantan Barat, urusan REDD<br />
adalah urusan kementrian Kehutanan seperti anggapan umum yang berkembang di<br />
Kalbar.<br />
Penelusuran yang dilakukan guna mendapatkan informasi <strong>mengenai</strong> kebijakan dan<br />
kelembagaan yang dibentuk untuk menangani isu REDD di Kalbar, hanya kegiatan<br />
be<strong>rupa</strong> workshop‐workshop yang hampir keseluruhannya adalah inisiatif organisasi<br />
masyarakat sipil yang memiliki concern terhadap isu perubahan iklim dan atau REDD.<br />
Berbagai kegiatan lain berbentuk training‐training pengenalan REDD juga dilakukan<br />
oleh Ornop dan lembaga pemrakarsa REDD di Kalbar (FFI, DED,GTZ). Rentang waktu<br />
2008‐hingga saat penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan workshop dan atau<br />
pelatihan yang murni dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi guna memberi<br />
informasi dan pemahaman kepada para pihak secara komprehensif, sebagai upaya<br />
mendorong pengurangan dampak perubahan iklim di Kalbar. Alasan utama dibalik<br />
ketiadaan upaya mengkampanyekan isu perubahan iklim tersebut disebabkan<br />
berbagai alasan, dan umumnya adalah ketiadaan dana dan sumber daya manusia.<br />
Meskipun belum ada Pokja atau kebijakan <strong>mengenai</strong> Perubahan Iklim dan REDD<br />
secara khusus, namun Pemda Kalbar bekerjasama dengan World Wide Fund for<br />
Nature (WWF) membangun telah kesepakatan untuk menjaga kawasan‐kawasan<br />
bernilai konservasi tinggi di Kabupaten Singang, Kapuas Hulu dan Melawi sebagai<br />
19<br />
Hhttp://www.vhrmedia.com/Dinas‐Kehutanan‐Kalbar‐Perlu‐Pokja‐Tangani‐REDD‐berita4060.htmlH diakses tanggal 13 Mei 2010<br />
di Pontianak<br />
25