Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

Lindung. Ke tiga aturan yang diterbitkan oleh Mentri Kehutanan tersebut memberi
rambu‐rambu pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
di Indonesia.
Peraturan yang dikeluarkan oleh Menhut kala itu (MS Kaban), bukannya tanpa
kritikan. Ada sejumlah catatan penting yang muncul dan berkisar pada kejelasan
aturan serta tidak terakomodasinya kepentingan elemen lain dalam proyek
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan seperti contoh kepentingan
masyarakat adat yang berada di dalam dan di sekitar hutan. Permenhut Nomor
68/Menhut‐II/2008 tentang Penyelenggaraan demon‐stration activities misalnya,
mendapatkan kritik karena secara konseptual aturan ini bukan merujuk pada
32
33
pendekatan yang conditionalityF
F melainkan readinessF
F. Conditionality dalam hal ini
dipandang perlu diperhatikan karena, berbagai aspek yang ditimbulkan dalam
kegiatan proyek sangat mempengaruhi keberlanjutan aktifitas ujicoba. Artinya,
factor‐fakor selain tujuan murni proyek perlu komprehensif diperhatikan. Konteks
yang berhubungan erat dengan conditionality adalah aspek hak dan eksistensi
masyarakat adat, dalam mekanisme perubahan iklim, semestinya
mempertimbangkan keberadaan mereka yang secara turun temurun hidup dan
berinterkasi dengan hutan. Dalam kaitannya dengan Permenhut 68/2008 tersebut,
aturan ini langsung menukik pada substansi seperti menguji metodologi, teknologi
dan institusi pengelolaan hutan berkaitan dengan REDD. Artinya, Permenhut ini
murni berbicara mengenai Demonstration activities saja, dan sama sekali tidak
menyinggung kebijakan kehutanan yang kompleks dan tentu saja keterlibatan
masyarakat adat secara penuh yang pada gilirannya jika tidak diperhatikan akan
mempengaruhi situasi kawasan hutan di Indonesia.
Selain itu, sebagai konsekwensi dari hanya menyoal readiness, maka aspek
penghormatan terhadap lingkungan lain menjadi minus, terutama kepada
masyarakat adat. akibatnya prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) menjadi
tak terintegrasi dalam kebijakan ini yang berakibat hak‐hak masyarakat atas
32
Adalah sebuah konsep hukum di perjanjian kerjasama multi‐lateral di mana kerja sama tertentu didorong dalam satu wilayah
untuk menciptakan kondisi‐kondisi tertentu bagi kerjasama yang lainnya (Steni : 2009).
33
Sebuah konsep yang biasanya dipakai dalam pelayanan public,dengan asumsi bahwa konsep ini menunjukan adanya
sejumlah tahapan untuk menuju satu tujuan. Dengan kata lain, readiness tidak menguji prasyarat namun menggunakan
prasyarat‐prasyarat tersebut guna mencapai tujuan.
41