Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

pandangan berbeda dalam perdebatan mengenai kelembagaan apa yang akan
mengurusi isu iklim, termasuk REDD di Kapuas Hulu. Pandangan pertama,
mengusulkan agar segala urusan mengenai isu perubahan iklim diurusi oleh Pokja
Konservasi yang pernah dibentuk oleh Pemda guna mengawal konsep kabupaten
konservasi,dan tentu saja tujuan dan intisari yang diurus tak jauh berbeda, usulan ini
datang dari Kantor Bupati atau sekretariat daerah. Namun pandangan kedua
berpendapat bahwa, isu iklim termasuk REDD sebaiknya diurusi oleh sebuah
organisasi baru berupa Pokja Perubahan Iklim dan atau dengan nama lain, karena
ada kebijakan pusar yang membenarkan hal tersebut, yakni dari Dewan Nasional
Perubahan Iklm (DNPI) dan kementrian Kehutanan, pandangan ini dimunculkan oleh
Dinas Kehutanan sebagai tindak lanjut dari arahan Kementrian Kehutanan agar
daerah segera membentuk Pokja atau Dewan Daerah Perubahan Iklim sebagai
respon atas mekanisme REDD yang mulai berdinamika.
Anak Tiri bernama Masyarakat Adat
Sejarah dan pengalaman panjang masyarakat adat yang bermukim di dalam dan
sekitar hutan telah membuktikan, bahwa mereka adalah pelaku konservasi sejati.
Perilaku peduli terhadap alam terutama hutan, bukanlah semata didorong oleh rasa
cinta lingkungan an‐sich, melainkan didasari oleh perilaku hidup turun‐temurun
dibalut oleh keyakinan socio‐religius‐magis yang kental dengan hutannya. Perilaku
bijak memperlakukan hutan bukan hanya sebagai objek ekonomi, hingga saat ini
dapat ditemukan pada berbagai komunitas masyarakat adat di berbagai kawasan di
Indonesia termasuk termasuk yang dilakukan oleh masyarakat adat d Kapuas Hulu.
Kearifan pengelolaan hutan yang dipakai masyarakat adat selama ini, nyatanya
berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah. Paradigma usang
yang menganggap hutan sebagai tambang uang hingga kini masih saja awet
dipertahankan oleh penyelenggara negara. Tentu saja, akibat yang dirasakan saat ini
adalah kerusakan hutan yang masif dan bencana ekologi yang tiada henti.
Potret buram pengelolaan hutan oleh negara yang sentralistik serta miskin pelibatan
masyarakat, di sana‐sini telah menimbulkandampak serius terhadap degradasi dan
deforestasi hutan di Indonesia. Dikeluarnya peraturan dan kebijakan mengenai
59