Indah kabar dari rupa: Studi mengenai ... - Epistema Institute

Dari ketiga cara pemangkasan emisi yang digariskan oleh Protocol Kyoto, hanya
skema CDM yang bersinggungan dengan negara‐negara berkembang. Tujuan CDM
secara mendasar ada dua yaitu 6 :
1. Membantu negara‐negara berkembang yang menjadi tuan rumah proyek CDM
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Menyediakan ke negara‐negara maju fleksibilitas untuk mencapai target
pengurangan emisi yang dijalankan di negara berkembang.
Pada tujuan kedua, berbagai proyek pengurangan emisi negara maju di negara
berkembang akan menghasilkan kontra‐prestasi berupa CER (Certificate of Emission
Reduction) yang menjadi cikal bakal penghitungan prestasi pengurangan emisi di
negara maju tersebut. Untuk itu, semakin banyak CERs dikumpulkan maka semakin
besar jumlah pemotongan emisi. Dan pada suatu saat, negara maju yang telah
memenuhi target pemotongan emisi akan keluar dari label Annex 1 dan bebas dari
kewajiban pemotongan emisi.
Di tengah perjalanannya ternyata keputusan mengikat secara hukum (Legally
Binding) dengan dasar Protocol Kyoto, mendapat resistensi dari negara‐negara maju.
Alasan yang dikemukan bahwa tugas untuk menurunkan emisi adalah tanggung
jawab bersama (common responsibility) bukan hanya tugas negara maju. Padahal,
Protocol Kyoto memandatkan bahwa dalam periode komitmen pertama (2008‐2012)
penurunan emisi harus adil dan harus berdasarkan sejarah pencemaran berbasis
data Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) 7 . Penelitian IPCC
membuktikan pencemaran oleh negara‐negara kaya lah yang menjadi penyumbang
terbesar terakumulasinya gas berbahaya di atmosfer sehingga berdampak pada
berubahnya iklim. Oleh karena itu, protes pun bermunculan dari negara berkembang
yang menyatakan bahwa Common Responsibilty tidak adil, karena negara
berkembang bukan emiter layaknya negara maju, perhatian bersama namun dengan
tanggung jawab yang berbeda (Common but Differentiated) adalah jalan keadilan
menurut menurut mereka.
6
Steni Bernardinus, “Pemanasan Global; Respon Pemeritah & Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat” HuMa Jakarta 2009, hal
29
7
Suatu Panel ilmiah yang didirikan pada tahun 1988 oleh pemerintah anggota Konvensi Perubahan Iklim yang terdiri dari para
ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan pengkajian (assessment) terhadap perubahan iklim, menerbitkan laporan khusus
tentang berbagai topik yang relevan dengan implementasi Kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim. Panel ini memiliki
tiga kelompok kerja (working group): I. Dasar Ilmiah, II. Dampak, Adaptasi, dan Kerentanan, III. Mitigasi.
5