Majalah Santunan edisi Oktober 2010 - Kementerian Agama Prov ...

8 Santunan OKTOBER 2010
LAPORAN UTAMA
Sulitnya Menjadi Petugas Haji
Haji Abdul Karim (36), (bukan
nama sebenarnya) baru saja
keluar dari gerbang asrama
haji Banda Aceh, raut wajahnya menunjukkan
kekecewaan mendalam.
Dia baru saja mendapat kabar buruk
dari pegawai di sana, bahwa dirinya
tidak lulus sebagai calon petugas haji
tahun ini.
“Sudah tiga kali saya ikut tes
petugas haji, tapi tidak lulus juga,”
ujarnya kecewa. Kali ini ia mengikuti
formasi Non Kloter, sebelumnya ia
mengikuti formasi TPHI dan TPIHI,
namun tidak lulus juga. Guru bahasa
Arab di salah satu dayah itu kecewa
karena merasa mampu membimbing
jamaah calon haji, karena ia sudah
pengalaman naik haji sebelumnya.
Ia tidak mengerti kenapa susah
sekali menjadi petugas haji, pada-
Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh:
hal ia juga PNS di lingkungan Kemenag.
Menurutnya, seharusnya perekrutan
petugas didasarkan pada
profesionalisme bukan faktor lain.
Selama ini yang menjadi petugas
terkesan biasa-biasa saja, tidak memiliki
kemampuan melebihi dirinya, bahkan
ada yang tidak bisa berbahasa Arab.
“Ada juga yang sudah berkali-kali
jadi petugas haji, padahal tidak ada
kemampuan yang menonjol dari
mereka, bahasa Arab pun nggak bisa,”
keluhnya.
Namun hal itu dibantah Drs. H.
Asy’ari Basyah, Kabid Haji, Zakat
dan Wakaf Kanwil Kemenag Aceh.
Menurutnya seleksi calon petugas
haji sudah dilakukan sesuai ketentuan
yang ada.
“Tidak, Kalau untuk petugas
sudah ada ketentuannya,” tegasnya.
Menurutnya, petugas yang lulus telah
melewati seleksi sesuai prosedur
yang ada.
“Tiap tahunnya petugas haji selalu
berganti-ganti. Jika mereka sudah
menjadi petugas, kemudian untuk
beberapa tahun kemudian menjadi
petugas lagi, ini karena memang lewat
seleksi dan sudah mengikuti prosedur
yang berlaku,” jelasnya.
Haji Abdul Karim juga pernah
berusaha untuk menjadi petugas melalui
jalur TPHD, namun peluangnya
sangat sempit, karena wewenangnya
di tangan Gubernur.
Hal itu dibenarkan oleh Asy’ari
Basyah, “Kalau itu langsung melalui
Bapak Gubernur, nanti mereka yang
menentukan kriterianya,” pungkas
Asy’ari.n (mulyadi nurdin, juniazi,
yakub, darwin)
Demi Keadilan Secara Nasional
Wakil Gubernur Aceh
Muhammad Nazar mengusulkan
supaya kouta haji
di Indonesia tidak lagi didasarkan
pada jumlah penduduk muslim satu
per mil.
Hal itu disampaikan Wagub saat
melantik Panitia Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banda
Aceh tahun 2010, di Aula Utama
Asrama Haji Banda Aceh Kamis
(22/09).
Menurut Wagub, penetapan kouta
jamaah calon haji yang didasarkan
pada jumlah penduduk muslim di
suatu daerah, yaitu satu per mil, seperti
yang berlaku saat ini, dinilai perlu
ditinjau ulang. ”Kami mengusulkan
agar penetapan kouta suatu provinsi
tidak lagi didasarkan pada jumlah
penduduk muslim semata. Tapi,
demi keadilan secara nasional, perlu
ditinjau juga daftar tunggu (waiting
list) yang ada di suatu daerah. Bila
perlu diseragamkan secara nasional,”
ujar Wagub di hadapan Direktur
Penyelenggaraan Haji, Kementerian
Agama RI, Drs. H. Zainal Abidin Supi,
Kakanwil Kementerian Agama Aceh,
Bapak Drs. H. A. Rahman TB, Lt. dan
Ibu Suryani MAR serta sejumlah
pejabat dan tamu undangan lainnya.
Alasannya, menurut Wagub,
jumlah waiting list haji Aceh saat ini
adalah tertinggi kedua di Indonesia
setelah Sulawesi Selatan. Sementara
sejumlah provinsi lain, jumlah waiting
list-nya tidak lebih dari lima tahun.
Sebagaimana informasi yang
diperoleh Santunan dari Siskohat,
Embarkasi Haji Banda Aceh, per 22
September 2010, jumlah JCH Aceh
yang masuk dalam daftar tunggu haji
sudah mencapai 31.939 orang.