LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...
LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...
LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Indikator Kinerja Target Realisasi %<br />
8) Persentase instansi<br />
pemerintah (PPK-BLU) yang<br />
telah tertata<br />
kelembagaannya<br />
9) Persentase Pemda yang<br />
dievaluasi organisasi dan<br />
tatakerjanya<br />
30 % 25 % 83,33<br />
30 % Prov 30,30 % Prov 101<br />
30 %<br />
kab/Kota<br />
33,33 %<br />
Kab/Kota<br />
44 Laporan Akuntabilitas Kinerja <strong>Kementerian</strong> PAN dan RB Tahun <strong>2011</strong><br />
111,1<br />
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai<br />
berikut :<br />
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan<br />
Dari 3 (tiga) Peraturan Presiden yang ditargetkan belum terealisasi 100%<br />
karena sampai dengan akhir tahun <strong>2011</strong> baru dapat direalisasikan dalam<br />
bentuk Rancangan Peraturan Presiden dan belum ditetapkan menjadi<br />
Peraturan Presiden. Adapun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden<br />
tersebut adalah:<br />
1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Lembaga<br />
Pemerintah Non <strong>Kementerian</strong> (LPNK);<br />
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Sekretariat<br />
Lembaga Negara; dan<br />
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Lembaga Non<br />
Struktural.<br />
Kondisi tersebut terjadi karena penyusunan Peraturan Presiden<br />
memerlukan proses administrasi yang cukup kompleks. Selain itu,<br />
penyusunan Peraturan Presiden juga melibatkan instansi lain yang terkait.<br />
Sedangkan Peraturan/kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri, dari 6<br />
(enam) peraturan/kebijakan telah terealisasikan 4 (empat) Peraturan<br />
Menteri PAN dan RB masing-masing:<br />
1. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Kelembagaan Instansi<br />
Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU;<br />
2. Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Evaluasi<br />
Kelembagaan Pemerintah;