LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

nasional. Dengan demikian, akan mendukung pencapaian outcome yaitu
meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengawasan intern pemerintah.
Peraturan ini disusun melalui kegiatan seminar sebanyak dua kali di Banten
dan Palembang serta beberapa kali konsinyasi dengan melibatkan beberapa
APIP kementerian/ lembaga dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
307.142.200,- atau 85,36%.
Peraturan yang kedua adalah tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil
Audit APIP yang posisinya telah mencapai 95% yaitu setelah melalui
proses/kegiatan seminar dan FGD dalam rangka mendapatkan masukan dari
beberapa inspektorat/badan pengawas, baik dari kementerian/lembaga
maupun pemerintah daerah. Sampai dengan akhir tahun 2011, draft
Peraturan Menteri tentang Pedoman Telaah Sejawat tersebut sedang dalam
proses pengusulan harmonisasi di tingkat Eselon I Kementerian PAN dan RB.
Sampai dengan akhir tahun 2011, draft RUU tentang Pengendalian
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan (RUU-PPAP) telah mencapai
target 95%. Capaian ini diukur berdasarkan proses penyusunan RUU
dimaksud hampir selesai, yaitu setelah melalui tahapan 2 kali uji publik dan
2 kali FGD di tahun 2011, baik di lingkungan instansi pemerintah pusat
maupun instansi daerah. Kegiatan semiloka uji publik dilaksanakan di
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan di Provinsi Sumatera Selatan
serta FGD sebanyak dua kali di Jakarta dan Bogor. Selanjutnya tahap akhir
yang akan dilaksanakan dalam tahun 2012 adalah melaksanakan
harmonisasi dan mendapatkan amanat presiden (ampres).
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan
ketentuan
Secara ringkas, peran Kementerian PAN dan RB dalam penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai perumus
kebijakan yang mendorong diterapkannya SPIP oleh instansi pemerintah,
baik secara mandiri maupun peningkatan peran APIP sebagai evaluator
SPIP pada seluruh instansi pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.
Oleh karenanya, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP serta
melakukan koordinasi pelaksanaan SPIP dengan pihak yang terkait dengan
pembinaan dan penerapan SPIP pada instansi pemerintah.
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 62,65%
IP Pusat dan 8,94% IP Daerah sehingga capaian kinerjanya masing-masing
adalah sebesar 125,30% IP Pusat dan 44,70% IP Daerah dari targetnya.
89 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011