LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Dari permasalahan-permasalahan yang telah diperoleh dalam
melakukan koordinasi maupun monitoring ke beberapa instansi pusat
maupun daerah tersebut Kementerian PAN dan RB memberikan beberapa
saran sebagai pemecahan masalah sebagai berikut:
• APIP masing-masing instansi agar meningkatkan koordinasi yang baik
dan berkesinambungan dengan Unit Teknis/SKPD sehingga pengaduan
masyarakat dapat segera diselesaikan;
• Terhadap pengaduan masyarakat yang dianggap bukan menjadi
kewenangannya, maka instansi tersebut agar segera menyalurkan
kembali kepada instansi yang mempunyai kewenangan dengan
tembusan kepada Kementerian Negara dan Reformasi Birokrasi.
• Bagi instansi yang melimpahkan kasus pengaduan masyarakat ke
instansi lain, agar tetap memonitor/memantau perkembangan
penyelesaiannya;
• Setiap instansi agar mencari pola penanganan yang efektif, sehingga
kasus pengaduan dapat segera diselesaikan;
• Penataan arsip yang baik, untuk menghindari hilangya berkas dan untuk
mempermudah pencarian arsip surat;
• Terhadap kasus di Kementerian BUMN, Kementerian PAN dan RB
merencanakan akan mengundang Kepala SPI pada masing - masing
BUMN yang mempunyai tagihan pengaduan masyarakat.
Hasil penatausahaan pengaduan masyarakat selama tahun 2011,
adalah sebagai berikut :
1. Surat Masuk
Surat masuk yang perlu dilakukan penatausahaan dikelompokkan
menjadi dua jenis yaitu surat pengaduan masyarakat dan surat
tanggapan.
a) Surat Pengaduan Masyarakat
Surat pengaduan adalah surat yang disampaikan oleh pelapor
(pengadu) kepada Kementerian PAN dan RB, berupa sumbang
saran, gagasan dan keluhan yang bersifat membangun. Adapun
jumlah surat masuk selama periode 1 Januari 2011 s.d. Desember
2011 sebanyak 1.030 surat. Setelah dilakukan análisis dan telaahan,
dari surat masuk tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis surat
yaitu: Surat berkadar pengawasan sebanyak 984 surat dan surat
tidak berkadar pengawasan 46 surat.
94 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011