LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

I & II : Pelaporan HKPN
III : Penetapan kinerja
IV : Pelayanan publik
DIKTUM SIMPULAN
V : Program/ wilayah bebas korupsi
VI : Pengadaan barang dan jasa
VII : Penerapan kesederhanaan
VIII : Dukungan kepada APH dalam
penindakan korupsi
IX : Kajian sistem timbulkan korupsi
X : Peningkatan pengawasan
• Hampir seluruh instansi melaporkan diktum I dan II ini
• Mayoritas telah menetapkan SK wajib lapor LHKPN
• Realisasi LHKPN 81% dilaporkan, tetapi belum membedakan
Kewajiban Form A dan Form B
• NHK belum banyak dilaporkan.
• Mayoritas (> 90%) telah melaporkan jumlah pejabat yang telah
melakukan penetapan kinerja
• Hasil evaluasi penetapan kinerja yg menggambarkan
pencapaian hasil atau manfaat belum banyak dilaporkan.
• Mayoritas (> 50%) telah melaporkan indikator kinerja yang
menjadi tolok ukur keberhasilan, seperti Standar Pelayanan
Minimum
• beberapa laporan menjelaskan indikator tersebut secara rinci
• 18% Indikator kepuasan masyarakat dilaporkan meningkat;
selebihnya belum melaporkan.
• Hanya beberapa instansi dan baru memulai program ini
• Mayoritas belum melaporkan uraian indikator, target dan
capaian
• Pelaporan cenderung tidak jelas dalam memberikan uraian
pelaksanaan atas kegiatan program diktum ini
• Indikator “menurunnya % kegiatan PBJ tidak sesuai Keppres
80 / 2003”, serta “menurunnya kebocoran dan pemborosan”
belum banyak dilaporkan.
• Indikator kinerja tentang hasil evaluasi diktum ini belum banyak
dilaporkan, sehingga evaluasi untuk mengetahui efektivitas
diktum ini sulit dilakukan.
• Mayoritas sudah melakukan kegiatan program diktum ini dan
melaporkan hasil kegiatannya dengan baik sekalipun terkadang
belum ada kasus yang ditemukan seiring dengan berjalannya
kegiatan program.
• Pelaporan diktum ini masih sangat jarang dilaporkan
• Instansi yang melaporkan juga belum jelas indikator yang
digunakan
• Umumnya laporan hanya menyebutkan mengenai jumlah
program pengawasan dalam rangka meniadakan perilaku
koruptif
• hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan indikator
penurunan perilaku koruptif tidak ada dalam laporan.
Sosialisasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 terus dilakukan dan jangkauannya semakin
diperluas, tidak semata-mata kepada lingkungan eksekutif tetapi juga
kepada beberapa kalangan di lingkungan legislatif dan masyarakat, baik
atas prakarsa Kementerian PAN dan RB maupun atas prakarsa dari Instansi
100 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011