LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata
kelembagaannya
Terdapat 12 (dua belas) Instansi yang telah menerapkan PPK-BLU. Dengan
demikian total target yang akan ditata adalah sebanyak 12 (dua belas)
instansi. Indikator kinerja persentase Instansi Pemerintah yang
menerapkan PPK-BLU yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya
target 30% dari 12 Instansi, terealisasi sebanyak 3 (tiga) instansi atau
sebesar 25%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar
83,33%. Seperti halnya penataan Sekretariat Lembaga Negara, bahwa
proses penataan organisasi dimulai dari pemrosesan usulan yang
dilengkapi dokumen, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap usulan
penataan. Tahap selanjutnya adalah disampaikan rekomendasi kebijakan
berdasarkan usul yang disampaikan. Adapun instansi pemerintah (PPK-
BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya adalah:
1. PPK-BLU di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Lembaga Pelayanan Dana Bergulir di Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Pusat Pembiayaan Perumahan di Kementerian Perumahan Rakyat.
Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya
Target yang ditetapkan untuk Pemda yang akan dievaluasi organisasi dan
tata kerjanya adalah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan 45 (empat
puluh lima) Kabupaten/Kota. Pemilihan tersebut dengan tetap
mempertimbangkan keterwakilan seluruh wilayah yaitu wilayah Barat,
tengah dan Timur. Indikator kinerja persentase Instansi Pemda Provinsi
yang dievaluasi organisasi dan tata kerjanya target 30% dari 33 Provinsi,
terealisasi sebesar 10 (sepuluh) provinsi atau sebesar 30,30%. Sedangkan
untuk Kabupaten/Kota, target 30% dari 45 (empat puluh lima)
kabupaten/kota terealisasi sebanyak 15 (lima belas) kabupaten/kota atau
sebesar 33,33%. Dengan demikian capaian kinerja melebihi target yang
ditetapkan yaitu 101% untuk daerah Provinsi dan 111,1% untuk
kabupaten/kota. Adapun Provinsi yang telah dievaluasi organisasi dan tata
kerjanya meliputi:
1. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Provinsi Sumatera Selatan;
3. Provinsi Lampung;
4. Provinsi Kepulauan Riau;
5. Provinsi Jawa Tengah;
6. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
48 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011