LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

pembentukan, aspek kelembagaan dan struktur, mekanisme
penyelenggaraan serta penerapan standar operasional dan prosedur
dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP;
5) Telah dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan untuk optimalisasi
penyelenggaraan PTSP di daerah termasuk bagaimana mengukur
keberhasilan penyelenggaraannya yang ditinjau dari semua aspek
termasuk kompetensi aparatur penyelenggaranya. Dalam hal ini
Kementerian PAN-RB diminta berpartisipasi dalam menyusun indikator-
indikator dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tersebut,
terutama pada komponen sarana pengaduan (Help Desk), implementasi
survei IKM dan indikator prasarana lainnya untuk digunakan dalam
penentuan kualifikasi secara proporsional bagi penyelenggara PTSP
yang dituangkan dalam Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan PTSP Bidang Penanaman
Modal (sebagai pengganti Perka BKPM No. 11 Tahun 2009). Sebagai
tindak lanjutnya, instrumen tersebut digunakan untuk melakukan
penilaian dan menginisiasi penetapan kualifikasi kepada 256
penyelenggara PTSP di Kabupaten/Kota dalam bidang Penanaman
Modal sesuai Keputusan Kepala BKPM Nomor 58 tentang Penetapan
Kualifikasi Terhadap 256 Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal Kabupaten dan Kota Tahun 2011;
6) Ringkasan data perkembangan lembaga PTSP adalah sebagai berikut:
a. Jumlah Administrasi Wilayah :
- Provinsi : 33
- Kabupaten : 399
- Kota : 98
Jumlah seluruhnya : 530 Prov/Kab/Kota
b. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah membentuk/menerapkan
PTSP hingga Desember 2011 :
- Provinsi : 16
- Kabupaten : 317
- Kota : 87
Jumlah seluruhnya : 420 Prov/Kab/Kota
c. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan secara efektif
Pelayanan Publik dalam PTSP hingga akhir Desember 2011:
- Provinsi : 6
- Kabupaten : 90
- Kota : 22
Jumlah seluruhnya : 118 Prov/Kab/Kota
38 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011