LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

erperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan
mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan kasus-kasus HAM,
termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan;
d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ditandai
dengan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi menjadi 5 dan
membaiknya opini BPK atas LKKL dan LKPD. Untuk LKKL diharapkan
pada tahun 2014 seluruh KL (100%) mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), sedangkan opini atas LKPD pada tahun 2014
diharapkan yang mendapatkan opini WTP sebanyak 60% dan opini
WDP sebanyak 40%;
e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk
dan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya skor Integritas
Pelayanan Publik dan peringkat Kemudahan Berusaha. Skor Integritas
Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi pusat, bila pada tahun
2008 adalah 6,84 diharapkan pada tahun 2014 menjadi 8. Sedangkan
untuk daerah ditandai meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik
dari 6,69 pada tahun 2008 menjadi 8 pada tahun 2014. Skor Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan diharapkan tahun
2014 skornya mencapai 85. Di samping itu, peringkat Kemudahan
Berusaha diharapkan terus membaik dari peringkat 122 pada tahun
2009 naik menjadi peringkat 75 pada tahun 2014;
f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang
ditandai dengan meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan
dari 47,4 pada tahun 2008 menjadi 60 pada tahun 2014. Di samping
itu, pada tahun 2014 ditargetkan seluruh instansi pemerintah telah
menerapkan SAKIP, dan persentasi instansi yang dinilai akuntabel
mencapai 80%.
Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur,
prioritas bidang hukum dan aparatur adalah Peningkatan Penyelenggaraan
Tatakelola Pemerintahan yang Baik, dengan fokus prioritas pada: (1)
Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan; (2) Peningkatan
Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; (3) Peningkatan Penghormatan,
Pemajuan, dan Penegakan HAM; (4) Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN); (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Peningkatan
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan (7) Pemantapan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011