LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Dari segi substansi, efektivitas penerapan Sistem AKIP dapat dilihat
dari seberapa banyak instansi pemerintah yang telah menerapkan Sistem
AKIP yang baik. Saat ini, sesuai dengan kondisi yang ada, instansi
pemerintah yang dikategorikan telah menerapkan Sistem AKIP yang baik
adalah instansi yang berhasil dalam usaha-usaha penguatan akuntabilitas
kinerja dilingkungannya seperti yang telah menyusun perencanaan kinerja
yang baik, melakukan pengukuran kinerja secara memadai, melaporkan
capaian kinerja secara tepat waktu serta telah melakukan evaluasi kinerja
internal secara memadai. Efektivitas penerapan Sistem AKIP akan terlihat
jika seluruh komponen sistem tersebut diterapkan atau dimanfaatkan, baik
dari segi formal maupun substansial.
Realisasi instansi pemerintah yang telah mampu menerapkan Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, berdasarkan hasil
evaluasi adalah sebanyak 50,34%. Dengan demikian, capaian kinerja
indikator ini adalah sebesar 100,68%.
PERKEMBANGAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INDIKATOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% IP yang menerapkan Sistem
AKIP yang baik
Target 15% 30% 40% na 40% 45% 50%
Realisasi 8.62% 20% 24% na 41% 49% 50%
% Capaian 57% 67% 60% na 102% 109% 100%
Jika dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis
yaitu “Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
efektif”, harus diakui bahwa capaian yang diperoleh belumlah memuaskan,
namun demikian perlu juga diakui bahwa apa yang telah dilakukan berada
pada jalur yang benar (on the right track) dan perlu upaya yang sungguh-
sungguh untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Tabel diatas juga menunjukkan masih perlunya upaya untuk
meningkatkan konsistensi dalam penetapan indikator kinerja dan penjelasan
yang logis terhadap penetapan target kinerja.
Sejak mulai diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan
selanjutnya diikuti dengan berbagai peraturan lain, sampai dengan saat ini
masih banyak instansi pemerintah yang belum secara utuh menerapkan
ketentuan-ketentuan tersebut diatas sebagaimana yang diharapkan. Mulai
dari ketepatan waktu penyampaian dokumen-dokumen yang diwajibkan
sampai kepada kualitas substansi penerapan Sistem AKIP, berdasarkan hasil
73 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011