LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun 1999 menjadi 3,0 pada
tahun 2011.
Upaya peningkatan peringkat IPK Indonesia merupakan tanggung
jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Upaya penghapusan pungutan liar
dalam pemberian pelayanan publik di bidang perijinan, perpajakan,
pengadaan barang dan jasa, penanganan barang di pelabuhan, proses
pembayaran, serta termin pembayaran proyek, sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan upaya ini. Kinerja Instansi-instansi teknis yang
berurusan dengan pelayanan publik berpengaruh besar terhadap
peningkatan peringkat IPK Indonesia. Kenaikan skor IPK Indonesia
menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya perbaikan dalam pemberian
pelayanan publik di bidang perijinan, perpajakan, pengadaan barang dan
jasa, penanganan barang di pelabuhan di berbagai instansi pelayanan
publik, termasuk pelaksanaan upaya penegakan hukum dan penyelesaian
kasus hukum. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan komitmen yang tinggi dari semua pihak dan tidak hanya
upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum namun oleh seluruh pihak
baik di instansi pemerintah dan swasta serta didukung oleh pengawasan
secara eksternal dan internal dari instansi atau lembaga masing-masing
termasuk sektor swasta, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan
masyarakat diharapkan dapat menghasilkan peningkatan Indeks Persepsi
Korupsi untuk tahun mendatang. Secara nasional dapat diyakini bahwa
pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa secara e-procurement dan peningkatan pelayanan publik selalu
berperan dalam peningkatan IPK.
Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari semakin
meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dapat
dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Peningkatan integritas birokrasi tersebut didukung oleh adanya
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi (Kormonev) atas pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang terdiri dari strategi
pencegahan, penindakan, dan pemantauan serta evaluasinya sesuai dengan
Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Adapun hasil evaluasi sementara terhadap diktum-diktum Inpres
Nomor 5 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
99 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011