LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah Pelaksana Inpres nomor
5 tahun 2004 adalah Instansi Pemerintah Pusat yang terdiri atas
Kementerian, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara dan Instansi
Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan
Kota. Instansi Pemerintah yang dinyatakan telah melaksanakan dan
melaporkan Pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 adalah Instansi
Pemerintah yang sekurang-kurangnya menyampaikan satu kali laporan
semester dalam satu tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Hambatan yang dialami secara umum adalah :
• Masih belum seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah
menunjukkan komitmen yang tinggi dalam Pemberantasan Korupsi.
• Adanya pertukaran formasi yang cukup cepat terutama ditingkat
Kabupaten dan Kota, yang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004.
• Kurangnya tenaga monitoring dan evaluasi Inpres nomor 5 tahun 2004
sehingga monitoring dan evaluasi lebih bersifat “desk monitoring and
evaluation”, sedangkan “field monitoring and evaluation” hanya dapat
dilakukan secara sampling (tidak menyeluruh).
• Adanya anggapan pada sebagian Instansi Pemerintah di pusat, bahwa
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tidak berlaku lagi dengan berakhirnya
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I.
Langkah yang telah diambil terutama dalam rangka meningkatkan
jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan
pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004 adalah melaksanakan gelar monev
pada tujuh lokasi. Kegiatan gelar monev apada hakekatnya adalah berupa
sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan dan pelaporan Inpres Nomor 5
tahun 2004 terhadap Instansi Pemerintah yang belum sama sekali atau baru
satu kali melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Dari catatan
yang ada, terdapat 263 Instansi Pemerintah yang belum atau memenuhi
dalam pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004. Pelaksanaan gelar monev
diharapkan dapat meningkatkan kepedulian Instansi Pemerintah dalam
pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004.
Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari
berbagai indikator, antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
diterbitkan Transparansi Internasional, telah menunjukkan peningkatan dari
98 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011