LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian
ganti rugi. R-Perpres ini telah dibahas dengan beberapa instansi
terkait untuk memperoleh masukan penyempurnaan.
d. Mengingat pembayaran ganti rugi ini berkaitan erat dengan
keuangan Negara, Rancangan Perpres perlu dibahas atau
diharmonisasikan terlebih dahulu di internal Kementerian Keuangan
guna disepakati bagaimana sistem penganggaran dalam
pembayaran ganti rugi. Hasil pembahasan atau harmonisasi
tersebut kiranya dapat disampaikan kepada kami sebagai bahan
masukan penyempurnaan Rancangan Perpres dimaksud.
e. Kementerian Keuangan telah menaggapi R-Perpres dimaksud dan
telah dikirim kembali ke Kementerian PAN dan RB untuk ditindak
lanjuti. Namun mengingat R-Perpres ini berkaitan dengan
anggaran maka perlu pemikiran yang mendalam untuk segera
ditetapkan oleh Presiden.
f. Posisi Rancangan R-Perpres yang sudah dibahas dan disetujui oleh
instansi terkait, akan dikirim kepada Presiden menunggu PP
Pelaksaan UU Pelayanan Publik ditetapkan.
3. R-Inpres Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayan
Rancangan Inpres sudah disusun dan dirumuskan oleh internal
Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB.
Persentase Provinsi yang diberi sosialisasi Undang-Undang ttg
Pelayanan Publik
Target awal adalah sebanyak 70% dari 33 provinsi, yaitu sejumlah 23
Provinsi. Capaian pada tahun 2011 sebanyak 11 Provinsi yang
tersosialisasi, diakumulasikan dengan capaian pada tahun 2010 sehingga
jumlah Provinsi yang tersosialisasi mencapai target sebanyak 23 Provinsi.
Adapun Provinsi yang telah diberikan sosialisasi pada Tahun 2011 adalah :
1. Provinsi Kepulauan Riau
2. Provinsi Lampung
3. Provinsi Papua
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi Sulawesi Utara
6. Provinsi Jawa Barat
7. Provinsi Sulawesi Selatan
8. Provinsi Maluku Utara
9. Provinsi NTT
10. Provinsi Sumatera Selatan
11. Provinsi Jawa Timur
31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011