LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut :
Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana
2 kebijakan di bidang Tata Laksana yang ditargetkan capaian kinerjanya
menjadi Undang-Undang, adalah: 1) Undang-undang tentang
Administrasi Pemerintahan; dan 2) Undang-undang tentang Etika
Penyelenggara Negara.
Kedua Rancangan Undang-undang tersebut sejak tahun 2009 telah
disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan surat yang akan
mengantarkannya kepada Pimpinan DPR RI, dan telah masuk dalam
program legislasi nasional (PROLEGNAS) tahun 2010-2014 dengan
nomor urut 36 untuk RUU Administrasi Pemerintahan dan nomor urut
67 untuk RUU Etika Penyelenggara Negara.
1) Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan pada tahun 2010,
menghasilkan rumusan RUU AP yang telah disempurnakan dan telah
kembali disampaikan kepada Presiden. Bersamaan dengan itu telah
pula dilakukan sosialisasi melalui kegiatan simulasi di berbagai
daerah untuk memperkuat pendalaman substansi RUU ini. Pada
tahun 2010 ditargetkan terbit surat Presiden yang mengantarkan
RUU AP kepada Pimpinan DPR RI, namun hingga berakhirnya tahun
2010 posisi RUU Administrasi Pemerintahan masih berada di Kantor
Sekretariat Negara untuk dibicarakan kembali dalam rapat terbatas,
sehingga pada tahun 2011 kembali masuk dalam proses penerbitan
surat Presiden yang akan mengantarkan RUU tersebut kepada
Pimpinan DPR untuk dapat dilakukan pembahasan bersama antara
Panitia Khusus RUU DPR RI dan pihak Pemerintah.
Kendala yang dihadapi terkait dengan pencapaian target RUU
Administrasi Pemerintahan adalah: 1) Sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, bahwa proses pembahasan RUU
dengan DPR RI baru akan dapat dilakukan bila telah disampaikan
oleh Presiden. Proses mendapatkan surat Presiden yang
mengantarkan RUU kepada Pimpinan DPR ternyata memerlukan
berkali-kali pembahasan dalam rangka penyempurnaan RUU yang
akan diajukan, dan ini semua di luar kendali kegiatan dari instansi
pengusul/inisiator yang dalam hal ini adalah Kementerian PAN dan
RB; 2) Tidak tercapainya target/sasaran kegiatan lebih disebabkan
faktor di luar kendali instansi pemegang kegiatan disamping masih
56 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011