LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Proses penyempurnaan RUU tentang AKPN yang telah dilalui selama
Tahun 2011 antara lain dengan telah terbentuknya Panitia Antarkementerian
yang keanggotaannya terdiri atas unsur Kementerian dan LPNK yang terkait
dengan substansi RUU, Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Hukum
dan HAM, focus group discussion kelompok kerja panitia antarkementerian
sebanyak dua kali, Semiloka di Pontianak, Palangka Raya, dan Jakarta,
penyempurnaan Naskah Akademis dan RUU tentang AKPN. Dengan
demikian untuk Tahun Anggaran 2011, baru sampai penyempurnaan RUU
Tentang AKPN yang mengakomodasikan masukan dan saran yang diperoleh
selama Tahun 2011 dari focus group discussion dan Semiloka.
Untuk Tahun 2012 diharapkan sudah memasuki proses harmonisasi,
yang akan dikoordinasikan oleh Direktorat Harmonisasi pada Direktorat
Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Proses
harmonisasi RUU tersebut diharapkan selesai dalam tahun 2012, agar segera
dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan Presiden
dalam bentuk Amanat Presiden.
Faktor penyebab capaian kinerja yang belum memuaskan tersebut
antara lain lamanya proses penyempurnaan naskah akademis RUU tentang
AKPN. Semula penyempurnaan naskah akademis tersebut akan dilaksanakan
melalui Swakelola yang dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri.
Namun sesuai dengan kebijakan Kementerian PAN dan RB terkait dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka polanya diubah menjadi swakelola murni. Konsekuensinya
adalah perlu dilakukan revisi anggaran, sehingga kegiatan penyempurnaaan
naskah akademis tersebut menunggu selesainya revisi anggaran tersebut.
Dengan terlambatnya penyempurnaan naskah akademis, maka proses
selanjutnya, seperti harmonisasi dan Amanat Presiden terhadap RUU
tersebut, juga menjadi terhambat dan baru akan dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2012.
Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SAKIP sesuai aturan
Efektivitas penerapan SAKIP dapat dilihat mulai dari segi formalitas,
substansi maupun pemanfaatannya. Formalitas penerapan SAKIP dapat
dilihat dari tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menyampaikan
dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem AKIP seperti dokumen
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) serta yang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
72 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011