LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Selanjutnya untuk setiap kriteria yang telah ditentukan tersebut akan
dilakukan penilaian ketercapaiannya. Untuk menyederhanakan penilaian,
maka akan digunakan predikat A, B, C, D dan E dengan kriteria sebagai
berikut:
Predikat
Penilaian
E 0
D 0.25
C 0,50
B 0,75
A 1,00
Nilai Kondisi
Jika setelah kesepakatan ditandatangani relatif tidak terdapat
upaya perbaikan yang signifikan.
Jika setelah kesepakatan ditandatangani telah dilakukan
berbagai upaya perbaikan seperti penyusunan kebijakan,
evaluasi, penyusunan pedoman dan sebagainya.
Jika upaya tersebut telah ditindaklanjuti dengan hasil nyata
berupa perbaikan sistem.
Jika perbaikan tersebut telah memberikan manfaat berupa
perbaikan pelayanan atau outcome seperti yang diharapkan.
Jika perbaikan tersebut juga menggambarkan inovasi serta
memberikan hasil melebihi yang diharapkan.
Untuk masa depan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian
PAN dan RB melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
telah merencanakan untuk tetap mengawal pelaksanaan penerapan
kepemerintahan yang baik pada pemerintah daerah yang memiliki kepala
daerah yang berkomitmen tinggi untuk melakukan perubahan dan
mewujudkan kepemerintahan yang baik di wilayahnya. Dengan pemikiran
tersebut dan sesuai dengan isi kesepakatan yang telah ditandatangani oleh
pemerintah daerah yang menjadi wilayah percontohan maka Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Kementerian PAN dan RB akan membentuk tim
terpadu di tingkat pusat untuk membangun zona integritas (wilayah
berintegritas) dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik pada
pemerintah daerah. Maksud dibentuknya tim terpadu tersebut adalah untuk
lebih mengoptimalkan fungsi supervisi dan pemantauan dalam pelaksanaan
penerapan kepemerintahan yang baik dan sekaligus memberikan bantuan
teknis dan pelatihan terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama yang telah
ditandatangani.
87 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011