LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

evaluasi, sebagian besar instansi pemerintah memperoleh hasil penilaian
yang masih belum memuaskan.
Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik
Sebagaimana diketahui penerapan manajemen kinerja di instansi
pemerintah dilakukan secara bertahap dimulai sejak diterbitkannya Inpres 7
Tahun 1999 yang mewajibkan instansi pemerintah menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan diterbitkannya
Inpres tersebut, instansi pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan
lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.
Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah
merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran
(input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil
atau outcome. Sebelum diterapkannya SAKIP, instansi pemerintah bekerja
berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai.
Banyak instansi pemerintah yang mengklaim keberhasilannya semata-mata
berdasarkan persentase (banyaknya) anggaran yang diserap atau
banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Mereka merasa
berhasil jika telah sukses menyerap anggaran lebih dari 95% atau pekerjaan
fisik bangunan dan sarana prasarana selesai 100% tanpa mengaitkannya
dengan manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat
atau stakeholdersnya. Saat ini pola pikir seperti itu harus segera diubah dan
diarahkan agar instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome
yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian
serta melaporkannya kinerjanya secara periodik. Sikap akuntabel tersebut
diwujudkan dalam menyusun rencana strategis yang memuat kondisi ideal
yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan tahunan, menetapkan
indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai.
Rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan
dalam rangka mewujudkan target kinerja yang dimaksud. Kemudian dalam
rangka memperkuat komitmen untuk berkinerja disusunlah semacam
perjanjian kinerja yang menggambarkan kesepakatan atau kebulatan tekad
untuk menghasilkan kinerja tertentu berdasarkan anggaran yang tersedia
dan pada akhir periode melaporkannya dalam laporan kinerja atau LAKIP.
Dari rangkaian alur tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi
pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen
kuat untuk menghasilkan kinerja tertentu dengan ukuran keberhasilan yang
74 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011