LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Dari tabel terlihat bahwa belum seluruh instansi pemerintah pusat
dan daerah menaati ketentuan tentang penyusunan IKU. Hal ini
mengindikasikan belum efektifnya pengukuran atas pencapaian kinerja
instansi pemerintah.
Untuk mencapai sasaran ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah
selama tahun 2011 adalah :
a. Bimbingan teknis penerapan akuntabilitas kinerja
Bimbingan teknis direncanakan dilaksanakan pada 15 (lima belas)
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemilihan Pemerintah Daerah
yang akan diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan
akuntabilitas kinerja ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara
lain: Pemerataan wilayah barat, tengah dan timur; termasuk Pemerintah
Daerah yang memerlukan bimbingan teknis, seperti Kabupaten/Kota
yang baru terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah.
Jumlah Daerah yang diberikan Sosialisasi penerapan SAKIP dan capaian
terhadap output jumlah sosialisasi yang dilakukan di pemerintah daerah
sampai 31 Desember 2011, mencapai 80% dari 15 Provinsi
Kabupaten/Kota yang ditetapkan, yaitu: Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Papua,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi
Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten
Belitung Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Muara Enim,
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
b. Pelaksanaan diseminasi SDM
Pelaksanaan diseminasi di Bidang Akuntabilitas Kinerja untuk Instansi
Pemerintah Daerah dan diseminasi Evaluator Akuntabilitas Kinerja untuk
Instansi Pemerintah Daerah, dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada 3
(tiga) regional/provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang untuk
setiap kali penyelenggaraan diseminasi. Pemilihan regional ataupun
provinsi sebagai tempat penyelenggaraan diseminasi akan ditentukan
kemudian berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: Pemerataan
wilayah barat, tengah dan timur; Pemerintah Daerah yang berdasarkan
hasil evaluasi, penerapan Sistem AKIP-nya masih kurang baik, serta
Kesediaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk menjadi mitra
penyelenggaraan diseminasi. Peserta yang diundang adalah
pejabat/pegawai Pemerintah Daerah yang menangani/bertanggung
80 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011