LAKIP Kementerian 2011 Kata Pengantar & Daftar Isi - Ditjen Bimas ...

Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pelayanan publik
1. Perkembangan Rancangan PP
a. Melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.758/Sesneg/D-
4/PU.02/06/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang ditujukan kepada
Menterui terkait perihal Permohonan Paraf Naskah Asli Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dimintakan paraf
terhadap konsep RPP dan telah diparaf oleh 3 Menteri yaitu
Menteri PAN dan RB, Menteri BUMN, dan Menteri Dalam Negeri.
b. Ketika meminta paraf ke Menteri Keuangan, ada masukan masalah
Tarif/Biaya PNBP sehingga perlu merubah pasal 29 sehingga RPP di
perbaiki kembali.
c. Melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor S-703/MK.02/2011
tanggal 7 November 2011 perbaikan RPP dikembalikan kembali ke
Setneg untuk dimintakan kembali paraf ulang Menteri yang terkait.
d. Saat ini RPP telah di paraf ulang oleh Menteri PAN dan RB dan
Menteri Keuangan.
e. Sementara ini posisi RPP sedang berada di Kementerian Dalam
Negeri untuk dimintakan paraf Menteri Dalam Negeri.
2. R-Perpres tentang Ganti Rugi
a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan
ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (4) Undang-undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat penerima
layanan berhak mengadukan penyelenggara pelayanan dan atau
pelaksana pelayanan yang dalam memberikan pelayanan tidak
sesuai dengan standar pelayanan. Dalam surat pengaduan
dimaksud masyarakat yang dirugikan oleh penyelenggara atau
pelaksana pelayanan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.
b. Untuk membayar ganti rugi dimaksud, didalam Pasal 50 ayat (4)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan wajib menyediakan
anggaran guna membayar ganti rugi dan Pasal 50 ayat (8)
disebutkan bahwa mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti
rugi dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
c. Kementerian PAN dan RB saat ini telah menyusun dan
merumuskan Rancangan Perpres tentang Mekanisme dan
Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagai pedoman bagi
30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan RB Tahun 2011