petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

P E T U N J U K T E K N I S 

PENGUATAN MODAL SOSIAL 

BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN 

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN

PETUNJUK TEKNIS 

PENGUATAN MODAL SOSIAL 

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) 

MANDIRI - PERKOTAAN 

Diterbitkan Oleh: 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 

i

ii 

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL

DAFTAR ISI 

Daftar Isi ..................................................................................................................... ..... 1 

I. PENDAHULUAN .................................................................................................... .….. 1 

1.1. Latar Belakang ........................................................................................... ..... 2 

1.2. Dasar Pemikiran ......................................................................................... ..... 3 

a. Modal Sosial .......................................................................................... ..... 3 

b. Jaringan Kerjasama ............................................................................... ..... 4 

c. Modal Sosial Menunjang Pemerintahan yang Baik …………………… .............. ..... 4 

d. Organisasi Masyarakat Warga (OMW) dan Kedaulatan Pengelolaan Sumberdaya 4 

e. Kelembagaan Lokal sebagai Pembentuk Modal sosial masyarakat ……………. 5 

f. Otonomi komunitas dan Pembangunan dari dalam (development from within) 9 

g. Menguatnya Modal Sosial Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat………….. 10 

1.3. Ketentuan Dasar ......................................................................................... …. 11 

1.3.1. Roadmap dan Tujuan Strategis …………………………………………………………….. 11 

1.3.2. Isu-isu Strategis ………………………………………………………………………………….. 13 

a. Lambannya Perkembangan Organisasi BKM dan UP-UP………………………… 13 

b. Partisipasi Belum diikuti oleh Peningkatan Kinerja…………………………………… 14 

c. KSM sebatas Pengelola BLM, belum terintegrasi meningkatkan IPM………… 15 

d. KBK…………………………………………………………………………………………………… 17 

e. Kelemahan Pengelolaan Transparansi dan Akuntabilitas………………………… 17 

f. Pengelolaan Kegiatan Kemitraan…………………………………………………………… 17 

1.4. Prinsip dan Pendekatan ................................................................................ ..... 18 

II. MEKANISME PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PNPM MP ............ ….. . 21 

2.1. Pengertian ..................................................................................................... 22 

2.2. Tujuan ...................................................................................................... .... 22 

2.3. Sasaran .................................................................................................... .... 22 

2.4. Elemen dan Substansi Penguatan Kelembagaan Masyarkat ............................ .. .. 22 

2.4.1 Penguatan Lembaga Masyarakat ........................................................ .. .. 22 

2.4.2 Penguatan Kepranataan Lokal Masyarakat .......................................... .... 23 

2.5. Prasyarat Keberlanjutan Kelembagaan Masyarakat ....................................... .... 24 

2.6. Manajemen Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat ...................... .... 25 

2.6.1. Indikator dan target …………………………………………………………………………….. 25 

2.6.2. Langkah-langkah …………………………………………………………………………………. 25 

2.6.3. Delivery System …………………………………………………………………………………… 26 

2.6.4. Mekanisme Pengendalian ……………………………………………………………………… 27 

III. KEGIATAN BERBASIS MODAL SOSIAL DAN ORIENTASI IPM ........................... 29 

3.1 Urgensi Kegiatan Berbasis Modal Sosial ............................................................. 30 

3.2 Tujuan Kegiatan Berbasis Modal Sosial ............................................................... 30 

3.3 Keluaran (output) Kegiatan Berbasis Modal Sosial .............................................. 30 

3.4 Strategi Pelaksanaan ....................................................................................... 31 

3.5 Sasaran Kegiatan ............................................................................................ 34 

3.6 Komponen Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan ................................................ 35 

LAMPIRAN – LAMPIRAN……………………………………………………………………………. 39 

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 

iii

iv 

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL

BAB I 

PENDAHULUAN 

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 1

1.1. Latar Belakang 

Dunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih 

sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal dengan 

Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yang 

dijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semua 

program pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) mengacu pada 

target-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2) 

Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan 

perempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawanan 

terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, 

8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

Di dalam PNPM Mandiri Perkotaan, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target 

kegiatan social, karena PNPM Mandiri Perkotaan hanya mengenal 3 pembidangan untuk 

menyederhanakan pendampingan. Bidang-bidang tersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi 

dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan Kegiatan 

adalah segenap aktivitas masyarakat yang dilandasi oleh hubungan kekerabatan, solidaritas, 

tenggang rasa dan saling percaya. Pola hubungan semacam ini dikenal dengan modal sosial. 

Bagaimanapun modal sosial di Indonesia telah terbentuk dan mengakar melalui perjalanan 

sejarahnya sendiri seperti gotong royong, guyub rukun dan tepa slira. 

Adalah Lyda Judson Hanifan (1916) yang pertama kali memperkenalkan istilah modal sosial untuk 

menggambarkan pusat masyarakat sekolah di pedesaan yang menggunakan norma-norma sebagai 

pengikatnya. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan permukiman padat Amerika yang memiliki ikatan 

norma yang lebih kuat ketimbang perumahan yang baru dibangun belakangan sebagaimana 

digambarkan oleh Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities). Mereka memiliki 

jaringan sosial yang berhasil membentuk modal sosial untuk mendorong terwujudnya rasa aman 

dalam kehidupan komunitasnya (Fukuyama; 2005, 33) 

Jaringan sosial yang mengakar sering dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan negeri 

kita. Salah satunya untuk menunjang demokratisasi, dimana masyarakat menjadi mudah 

mengorganisir diri, membangun jaringan kerjasama dan membentuk kelompok-kelompok pada saat 

mendukung kandidat tertentu atau partai tertentu menjelang Pemilu. Gerakan-gerakan tersebut 

mustahil berhasil jika tidak memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada kecuali melalui 

pendekatan-pendekatan yang menyimpangi nilai-nilai sosial seperti money politics. Artinya, jika 

demokrasi bisa dijalankan di atas jaringan sosial yang ada maka pembangunan dan penanggulangan 

kemiskinan termasuk PNPM Mandiri Perkotaanpun niscaya dapat berjalan memanfaatkan jaringan 

sosial yang mengakar di masyarakat sebagaimana telah berlangsung selama ini sejak tahun 1999. 

Tercatat 665.026 orang relawan telah membantu keberlangsungan program ini dan berhasil 

membangun 10.958 BKM/LKM dengan kekuatan modal sosialnya melalui Pemilu demokratis demi 

memfasilitasi 281.901 KK Miskin. BKM/LKM adalah salah satu produk penguatan modal sosial. Hingga 

2012 (Final report NMC 2012), jaringan kerja relawan lintas sector seperti relawan pendidikan, 

relawan kesehatan dan pengorganisir kegiatan masyarakat (local community organizer) telah berhasil 

mengagendakan sejumlah event pengembangan kapasitas yang menghasilkan output penting 

pemberdayaan masyarakat dengan terlatihnya 276.922 orang melalui pelatihan-pelatihan SDM, 

terbangunnya 243.077 m sarana air bersih, 2.038.488 m drainase, 4863896 m jalan, 269.788 

menikmati perguliran dana untuk meningkatkan income, 689 unit sarana kesehatan, 387.249 orang 

dibantu mengakses layanan kesehatan berkualitas, dan 91.879 pelajar mendapatkan bantuan 

beasiswa. 

2 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL

Angka-angka tersebut mengindikasikan keberhasilan kuantitatif yang cukup memuasskan meski harus 

dibarengi dengan perbaikan disana-sini. Pekerjaan rumah para relawan dan pelaku adalah 

memperkuat modal sosial, meningkatkan partisipasi dan memperluas jaringan kemitraan untuk 

keberlanjutan program. Beberapa hal yang harus diperbaiki pada aspek kelembagaan adalah 

peningkatan kapasitas SDM BKM yang baru mampu mencapai 47%. Hal ini membuktikan bahwa 

aksesibilitas BKM untuk menjaring kemitraan diluar menu-menu kegiatan yang disuguhkan BLM masih 

rendah. Apalagi BKM/LKM yang menyandang status mandiri baru mencapai 53 % mesti dipersiapkan 

secara serius agar segera berproses menuju madani dengan menjalin sinergi dengan Pemda yang 

hingga saat ini baru mencapai 3,25 %. 

1.2. Dasar Pemikiran 

a. Modal Sosial 

Modal sosial adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam 

komunitas yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Jika anggota komunitas yakin bahwa 

anggota yang lain dapat dipercaya dan jujur, maka mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu 

seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien. Normanorma 

yang menghasilkan modal sosial meliputi nilai-nilai kejujuran, menunaikan kewajiban, dan 

berlangsung secara timbal-balik (Fukuyama; 2005; 21). 


Norma-norma positif tersebut berasal dari keluarga dan mempengaruhi motivasi individu untuk 

berkelompk, membangun keakraban dan saling membantu. Potret tersebut terlihat dalam kehidupan 

di lingkungan RT, lorong, kelompok arisan, pengajian, posyandu dsb. 

Secara tidak langsung norma-norma keluarga tersebut akan dibawa keluar oleh anggota keluarga dan 

terlembaga melalui proses internalisasi menjadi nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Normanorma 

keluarga yang awalnya dipengaruhi tata nilai sosial dan lingkungan sebaliknya bisa berbalik 

arah mempengaruhi nilai-nilai sosial secara positif (Tallcot Parson; 1973;79). Demikianlah timbal balik 

diantara norma keluarga dan nilai sosial yang makin memperkuat modal sosial. Program-program 

pemerintah yang hadir untuk memberdayakan masyarakat hanya berfungsi untuk mempercepat 

pencapaian target pembangunan dari aspek dukungan teknis, karena jaringan kerjasama telah 

bekerja alami di masyarakat. 

b. Jaringan Kerjasama 

Masyarakat berkelompok untuk memenuhi kebutuhan social dan memperbaiki kehidupannya. Tujuan 

sosial dapat dicapai secara alamiah melalui kerjasama antar anggota kelompok maupun antar 

komunitas berdasar norma-norma kerjasama yang telah membudaya. Lambat laun kebiasaan 

kerjasama akan melahirkan kemampuan membagi peran (job deskripsi), kemampuan memberikan 

penghargaan (reward) bagi yang dinilai berprestasi dan sanksi (punishment) bagi yang melanggarnya 

serta kemampuan mengatur diri sendiri (self governance). Dengan demikian pemerintah dalam 

menjalankan pembangunan niscaya terbantu oleh kemampuan komunitas-komunitas tersebut. 

Himpunan masyarakat atau komunitas tersebut menurut Alexis de Tocqueville (Fukuyama 2005; 24)) 

merupakan tempat belajar untuk memerintah sendiri dan mengajarkan kepada anggotanya kebiasaan 

bekerjasama yang kemudian dibawa ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama merupakan 

substansi modal social. Tanpa modal sosial tidak akan ada masyarakat sipil, dan tanpa masyarakat 

sipil tidak ada demokrasi yang berhasil (Fukuyama; 2005; 24). PNPM Mandiri Perkotaan sebagai salah 

satu program penanggulangan kemiskinan mempertaruhkan keberhasilannya di atas jaringan norma 

dan jaringan kerjasama yang dibangun oleh masyarakat tersebut. 

Jaringan kerjasama yang diimplementasikan dalam PNPM Mandiri Perkotaan diorientasikan untuk 

memperkuat aspek kemitraan, baik dengan lembaga-lembaga desa/kelurahan, organisasi 

kemasyarakatan, asosiasi KSM, SKPD (Pemda) maupun dunia usaha. Jaringan kerjasama dimaksud 

diintegrasikan ke dalam sebuah program-program jangka panjang yang menunjang peningkatan 

kapasitas SDM dan kesejahteraan setidaknya terukur sesuai standar IPM. 

c. Modal Social menunjang Pemerintahan Yang Baik 

Tidak dipungkiri bahwa modal sosial adalah aset, karena telah menumbuhkan rasa saling percaya 

dalam bekerjasama. Kerjasama berperan penting mewujudkan model pemerintahan yang baik dan 

masyarakat madani. Selama ini dalam kehidupan masyarakat berlangsung beragam aktivitas yang 

didasari modal sosial. Seluruh aktivitas tersebut berjalan dalam keteraturan karena diikat oleh normanorma 

yang berlaku. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pengatur, penggerak dan pembatas 

interaksi. Semakin lama masyarakat semakin terbiasa mengatur perilaku dan pola hubungan antar 

mereka, baik itu hubungan ekonomi, sosial maupun politik. Kebiasaan itu dalam kurun waktu yang 

panjang akan membudaya dan melembaga. Dalam perkembangannya masyarakat makin terorganisir, 

teruji kemampuannya untuk mengatur diri sendiri dan terampil memecahkan aneka persoalan. 

Masyarakat yang demikian ini disebut sebagai masyarakat sipil (civil society) atau yang dalam 

nomenklatur PNPM Mandiri Perkotaan disebut dengan Organisasi Masyarakat Warga (OMW). 

Program-program pemerintah yang dijalankan dalam masyarakat yang memiliki trust (tingkat 

kepercayaan) dan kemampuan kerjasama yang kuat dipercaya akan berjalan lebih optimal. 

d. Organisasi Masyarakat Warga (OMW) dan Kedaulatan Pengelolaan Sumberdaya 

Masyarakat yang telah memiliki OMW -- dalam hal ini BKM/LKM yang dibentuk melalui Pemilu 

demokratis -- memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggapai status 

masyarakat madani dimana kekuasaan (otoritas) dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan mereka. 


Keberadaan BKM/LKM membuat pengorganisasian kegiatan lebih terarah. BKM/LKM yang 

merepresentasikan nilai-nilai sosial secara tidak langsung mewakili luasnya aktivitas warga dalam 

“bermasyarakat”. Seluruh aktivitas itu dilangsungkan dalam keteraturan jaringan sosial (jaringan 

kerjasama yang dilandasi solidaritas sosial) yang telah melembaga. Masyarakat yang berkualitas 

adalah masyarakat yang memiliki modal sosial kuat. Sebab dengan modal sosial tersebut kekuasaan 

(otoritas) dan kedaulatan dapat dijalankan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan 

sosial untuk pembangunan. Organisasi Masyarakat Warga berperan mengatur atau mengelola 

(governance) masyarakat bekerjasama dengan Pemda dan Dunia Usaha. 

Gambar 2 

Peran Modal Sosial dalam Civil Society (OMW) 

10.958 BKM 

KBK 

Jaringan Relawan dari 

665.026 relawan 

Diadaptasi dari : Rob Grey, Bebbington and Collison 2006; NGOs, civil society and accountability: making the people 

accountable to capital http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1558155&show=html 

Menurut Bank Dunia, governance is manner in which power is excercised in the management of a 

country’s economic and social rescources for development. Fokus pengertian konsep governance 

tersebut adalah bagaimana menggunakan kekuasaan untuk mengelola sumberdaya dalam proses 

pembangunan, agar menghasilkan kesejahteraan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

adalah dengan mencegah kemiskinan melalui penanggulangan kemiskinan. Konsep governance 

muncul seiring meningkatnya kesadaran bahwa fungsi dan peran pemerintah dalam pembangunan 

tidak dapat bergerak sendirian. Jika pada masa lalu, pemerintah identik dengan birokrasi yang tidak 

fleksibel, tertutup, sibuk dengan dirinya sendiri, merencanakan semua kebijakan public, dan tidak 

menyelesaikan masalah maka ketika kehidupan sosial, ekonomi, politik begitu dinamis, maka pola 

pemerintahan demikian harus ditinggalkan. 

Dengan demikian, governance dapat diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya tidak bisa dilakukan 

oleh pemerintah sendiri, melainkan harus dibantu oleh institusi-institusi yang bukan berasal dari 

pemerintah, baik itu institusi sosial maupun swasta. Dalam governance, tanggung jawab untuk 

menghadapi isu-isu sosial dan ekonomi adalah tanggung jawab bersama yang bersifat lintas batas 

antar tiga relasi, yaitu pemerintah (Pemda), dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga relasi tersebut 

berhubungan saling tergantung dan saling melengkapi, sehingga kemampuan untuk mencapai tujuan 

tidak tergantung pada pemerintah saja (Gerry Stoker; 2010). Karena sejauh ini, dalam banyak hal 

governance digerakkan oleh jaringan kerja para pelaku yang otonom dan bisa mengatur dirinya 

sendiri (self governing). BKM/LKM, Jaringan relawan sector dan Komunitas Belajar Kelurahan bekerja 

di dalam lingkaran Civil Society (lihat Gambar 2). Lebih lanjut mengenai KBK dan Jaringan Relawan 

diatur dalam Pedoman Teknis KBK. 

e. Kelembagaan lokal sebagai pembentuk modal sosial masyarakat lokal 

Di dalam perkembangan pembangunan lembaga istilah lokal sulit didefinisikan. Pada tataran makro 

lokal adalah lawannya dari global. Sehingga istilah lokal dapat digunakan untuk menyebut peradaban 


suatu negara sedang global untuk menyebut peradaban pada tataran antarnegara (regional dan 

internasional). Lokal menurut pemahaman UU No. 22 Tahun 1999 adalah pada tataran mikro artinya 

istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah tingkat satu/propinsi, daerah tingkat dua/ kabupaten 

atau kota, dan dimungkinkan lokal untuk menyebut yang lebih spesifik yaitu kecamatan dan desa. 

Jadi institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses 

kegiatan pembangunan setempat (Esman dan Uphoff, 1982:9), seperti rukun tetangga, arisan trah, 

kelompok pengajian, kelompok ronda dan sejenisnya. Yang jelas institusi ini memberikan manfaat 

bagi masyarakat dan pemerintah setempat. 

Institusi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyilang 

(cross-cutting affiliation) dan institusi lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial (sosial safety 

net) ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis. Kehadiran institusi lokal bukan atas 

kepentingan pribadi/individu tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama kelamaan 

menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya 

warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin 

didambakan sebagai modal sosial (sosial capital). 

Institusi lokal ternyata mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal (Purwo Santoso, 2002: 6). 

Institusi lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, di mana sandarannya adalah etika 

sosial, sehingga institusi lokal mampu menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata 

normatif. 

Di atas telah dibahas pengertian institusi lokal dan modal sosial maka berikut akan kita telusuri 

dimana titik temu antara institusi lokal dengan modal sosial. Kita pahami bahwa institusi lokal 

merupakan salah satu modal sosial sehingga institusi lokal di mana saja keberadaannya tetap 

mempunyai nilai positif bagi komunitas yang bersangkutan. Ternyata institusi lokal dijadikan dasar 

berpijak masyarakat lokal oleh karenanya modal sosial dapat berkembang dan mengalami erosi dan 

melemah serta menguatnya modal sosial pada masyarakat dapat dipotret melalui institusi lokal. 

• Potret Positif modal sosial dapat digambarkan dalam formulasi kepercayaan (trust) yang meliputi 

kohesi sosial, empati, transparansi, militan (inklusif) yang kesemuanya itu akan berdampak pada 

memunculkan kontrol sosial baru, revitalisasi modal sosial baru, perlu membangun kerjasama 

dengan pihak luar, demokrasi dan desentralisasi. Norma harus diwujudkan dalam bentuk 

kesetaraan dan kemitraan sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan antarwarga, dalam alokasi 

ini akan muncul kendala kebudayaan luar, anomalis primordialisme dan vested interest sehingga 

perlu dipersiapkan jawaban kedepan guna membenteng tantangan yang akan muncul. 

• Potret Negatif modal sosial dapat digambarkan dalam formulasi melemahnya modal sosial 

sehingga modal sosial mengalami erosi dalam bentuk: interaksi sosial, ditandai dengan 

pelanggaran norma, krisis kepemimpinan, kerenggangan hubungan sosial dan dehumanisasi. 

Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial, sentimen kelompok, meningkatnya semangat 

individualisme dan merebahnya nilai budaya material. Bila kondisi ini dibiarkan maka akan 

berakibat pada anomalis, pembangkangan, konflik dan perilaku menyimpang. Komunitas, muncul 

sikap baru dari komunitas dalam bentuk apatis, pragmatis, pengingkaran dan budaya potong 

kompas (menerobos). Sikap ini muncul karena disebabkan oleh tidak ada kepercayaan, rendahnya 

rasa handarbeni, egoisme, menghalalkan segala cara dan pelayanan birokrasi yang rendah. Jika 

kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka yang muncul adalah stagnan (kemandegan), 

menurunkan partisipasi, pelanggaran nilai sosial dan dimungkinkan terjadi KKN. 

• Apabila erosi modal sosial dalam interaksi sosial dan komunitas benar-benar terjadi, maka institusi 

lokal akan kehilangan social trust yang ditandai dengan rasa kecurigaan, rasa tidak aman, 

menurunnya rasa kebersamaan, pembangkangan, dan akan menyebabkan rendahnya 

keterbukaan sehingga intensitas komunikasi rendah, tingginya manipulasi publik dan dampak yang 

paling parah adalah disintegrasi sosial. 

Institusi lokal dan modal sosial ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap komunitas 

lokal oleh karena itu perlu ada penguatan terhadap institusi lokal. 

Pemupukan institusi lokal dan modal sosial dapat dilakukan melalui beberapa alternatif berikut: 

• Pengorganisasian institusi diarahkan dalam rangka memfasilitasi komunitas lokal. 


• Mengembangkan kerangka fikir re-lingking (menyambung kembali) tindakan ini diarahkan untuk 

menyambung kembali titik temu dimensi formal dengan dimensi nonformal yang ada di dalam 

masyarakat. 

• Perbaikan infrastruktur dalam suasana religius dan cultural 

Definisi Kelembagaan memang cukup membingungkan, makna dan artinya sering dipertukarkan 

dengan organisasi. “What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social 

scientist….. The term institution and organization are commonly used interchangeably and this 

contributes to ambiguityand confusion” (Norman Uphhof. 1986). 

Menurut Syahyuti yang dikutip dari http://websyahyuti.blogspot.com/2007/08/kelembagaan-danlembaga-dalam.html, 

Sebagian besar literatur hanya membanding-banding apa beda “kelembagaan” 

dengan “organisasi”. Setidaknya ada empat bentuk cara membedakan yang terlihat selama ini, yaitu: 

(1) Kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung modern (Uphoff, 1986). 

Menurut Horton dan Hunt: “... institution do not have members, they have followers” (Horton 

dan Hunt, 1984). 

(2) Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas. Tjondronegoro: ”… 

lembaga semakin mencirikan lapisan bawah dan lemah, dan organisasi mencirikan lapisan 

tengah dengan orientasi ke atas dan kota” (Tjondronegoro, SMP. 1999). 

(3) Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinuum, dimana organisasi adalah 

kelembagaan yang belum melembaga (Uphoff, 1986). Pendapat ini sedikit banyak juga berasal 

dari dari Huntington yang menyatakan: “Organization and procedures vary in their degree of 

institutionalization……Institutionalization is the process by which organizations and procedures 

acquire value and stability” (Huntington, 1965). Serta, 

(4) Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan (Binswanger dan Ruttan, 1978). Dalam konteks 

ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Keberadaan organisasi menjadi 

elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan. 

Meskipun belum sepakat, namun dapat diyakini bahwa kelembagaan adalah social form ibarat 

organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata “kelembagaan” 

(Koentjaraningrat, 1997) menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup 

(constitued) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (ways) 

yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; 

berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional 

dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan 

kehidupan sosial. 

Norman T Uphoff 1 dengan gamblang menggambarkan perbedaan yang jelas antara Organisasi dan 

kelembagaan, sebagai berikut: 

Organizations are structures of recognized and accepted roles, Institutions are complexes of 

norms an behaviours that persist over time by serving collectively (socially) valued purposed. 

(Organisasi adalah struktur peran yang telah dikenal dan diterima. Kelembagaan/pranata adalah 

serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan atau digunakan selama periode waktu 

tertentu - yang relatif lama- untuk mencapai maksud/tujuan bernilai kolektif/bersama atau 

maksud-maksud yang bernilai sosial) 

Agung Pramono PW 2 sebagaimana mengutip dari Simanjuntak:2001, mengilustrasikan dengan 

sangat jelas perbedaan Organisasi dan lembaga sebagai berikut: 

1 Uphoff, Norman T. 1986. Op.Cit (p.8) 

2 Pramono PW, Agung, 2011, Pengembangan Kelembagaan Lokal, Management Studio & Clinic. (p.69) 


Lembaga yang bukan 

organisasi 

Contoh: 

UU Perbankan 

Lembaga yang juga 

organisasi 

Contoh: 

Bank 

Organisasi yang bukan 

lembaga 

Contoh: 

Arisan RT 

Ada beberapa tipe kelembagaan (pranata), yaitu: 

1. Ada kelembagaan yang bukan organisasi (institutions that are not organizations) 

2. Ada kelembagaan yang juga merupakan organisasi (Institutions that are organizations) 

3. Dan ada organisasi yang bukan kelembagaan (Organizations that are not institutions) 

Bila dicontohkan dalam sistem pengelolaan keuangan dan perbankan, berdasarkan skema tersebut, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Undang-undang perbankan sebagai suatu kelembagaan (institution) dalam rangka penyediaan 

layanan jasa keuangan sudah menjadi kebutuhan warga bahkan juga masyarakat di dunia. Segala 

peraturan didalamnya "membingkai" norma dan perilaku untuk kegiatan simpan pinjam uang, 

akan tetapi UU Perbankan tidak memiliki struktur yanbg dikenal seperti Ketua (direktur) dsb. Oleh 

karena itu UU perbankan adalah kelembagaan tapi bukanlah organisasi. 

2. Adalagi organisasi yang bukan lembaga, yaitu Arisan ibu-ibu di suatu RT. Sudah merupakan 

organisasi mengingat di dalamnya sudah ada, ketua, sekretaris, bendahara, dan diakui serta 

dikenal oleh warga disitu. Akan tetapi keberadaannya bisa bubar setelah seluruh anggota arisan 

mendapat giliran memperoleh uang arisan. 

3. Sedangkan satu lagi adalah Bank. Bank bisa disebut sebagai organisasi, karena di dalamnya ada 

sturktur peran yang sudah dikenal dan diterima oleh semua pihak seperti adanya Direktur, ada 

Bagian Kredit dan adapula bagian pelayanan nasabah. Sebagai sebuah kelembagaan, Bank 

sebagai penyedia jasa untuk melakukan "simpan-pinjam" uang, penggunaan jasa Bank sudah 

menjadi norma dan perilaku masyarakat luas yang memiliki dan memerlukan uang. Karenanya 

Bank adalah kelembagaan yang juga organisasi. 

Menyimak hal ini maka sebuah organisasi suatu saat dapat saja menjadi sebuah kelembagaan, 

bilamana fungsi dan perannya dalam kaitannya dengan kepentingan warga diakui luas sebagai suatu 

norma dan perilaku bersama. 

Syahyuti dalam blognya juga menulis bahwa ilustrasi pembeda antara organisasi dan 

lembaga/kelembagaan adalah sebagai berikut: 

Secara sederhana kita dapat membedakan dengan begini, Kata "kelembagaan" mesti 

diikuti oleh kata kerja, contohnya "kelembagaan penyediaan modal" dst. Sedangkan, 

"Organisasi" selalu diikuti oleh kata benda, misalnya lembaga koperasi, lembaga 

Gapoktan, dst. 

Maka, untuk kelembagaan penyediaan input usahatani misalnya dapat dijalankan 

lembaga kelompok tani, Gapoktan, KUAT, koperasi, dan UPJA. Kelembagaan 

penyediaan jasa informasi dapat dilakukan oleh petani secara individual, atau melalui 

lembaga, yaitu bisa kelompok tani, bisa Gapoktan, bisa Posyanluh Desa, Klinik 

Agribisnis, atau Kelompencapir. 


f. Otonomi komunitas dan Pembangunan dari dalam (development from within) 

Jika masyarakat telah mampu mengatur dirinya sendiri secara otonom, merencanakan masa depan 

komunitasnya dan menyelesaikan sejumlah persoalan dengan potensi yang dimiliki maka Pemerintah 

dan dunia usaha tinggal melengkapi bagian-bagian yang memerlukan support, seperti kebijakan, 

pelayanan, pendampingan teknis (technical assistance), keahlian, pengetahuan maupun pendanaan. 

Gambar 3 

Pembangunan dari Dalam 

MELALUI PROYEK MEMBANGUN PROGRAM DARI, 

OLEH & UTK MASYARAKAT 

INTERVENSI KE 

MASYARAKAT LUAS 

MEMBANGUN 

TATANAN YG 

PEDULI DGN 

MASY KELURAHAN 

NILAI-NILAI 

YG MEMBANTU 

LUHUR SEHINGGA 

TERBANGUN IKLIM 

YG KONDUSIF 

INTERVENSI 

PROYEK KE YG 

DIBANTU AGAR 

MAMPU 

MENSINERGIKAN 

ENERGI 

INTERNAL & 

EKSTERNAL 

YG 

DIBANTU 

(PS2) 

MODEL PEMBERDAYAAN 

INTERVENSI PROYEK 

KE MASY KELURAHAN 

AGAR PEDULI & 

MAMPU MEMBANTU YG 

HRS DIBANTU 

Pada bagian-bagian tersebut pemerintah dan dunia usaha memainkan peran untuk melengkapi 

segitiga relasi Pemerintah-dunia usaha-masyarakat yang merupakan ciri utama organisasi masyarakat 

warga (civil society). 

Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, BKM/LKM mengajak masyarakat miskin untuk meningkatkan 

kemampuannya, dibantu oleh kelompok peduli di kelurahan setempat, Pemda dan dunia usaha. Pola 

semacam ini disebut dengan pola pembangunan manusia melalui penerapan paradigma 

pembangunan manusia secara konsisten. Paradigma tersebut melihat pembangunan sosial sebagai 

upaya terstruktur untuk meningkatkan otonomi manusia untuk berbuat dan menentukan sejarahnya 

sendiri sehingga pada gilirannya akan terbangun kemandirian. Oleh sebab itu dalam tautan 

pemberdayaan sering dirumuskan sebagai membangun dari dalam (development from within) 

Salah satu kebijakan yang diprogramkan oleh pemerintah adalah pelayanan kesehatan dan 

pendidikan. Agar tepat sasaran maka kebijakan tersebut dirancang berlandaskan pada proses 

penggalian kebutuhan yang dilakukan partisipatif. Oleh sebab itu pelayanan pendidikan dan 

kesehatan yang menunjang pencapaian target IPM-MDGs diposisikan sebagai kegiatan pendorong 

tercapainya kesejahteraan di tingkat masyarakat. Dengan kata lain PNPM Mandiri Perkotaan berfungsi 

mensupport dari sisi kebijakan, program, pendampingan teknis dan dukungan financial untuk 

memperlancar program penanggulangan kemiskinan, yang dapat meliputi; 1) peningkatan kapasitas 

SDM/relawan sektor, 2)pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, 3)pembangunan infrastruktur, 

4)peningkatan taraf hidup, daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 5)membuka lapangan 

kerja 6)mitigasi dan penanggulangan bencana. 

Secara teknis, ketentuan, mekanisme dan pemanfaatan BLM sebagai wujud dukungan berbagai 

aktivitas yang menguatkan modal social. Ketentuan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan 

dalam Petunjuk Operasi Baku (POB) kegiatan Sosial. Secara teknis, PNPM Mandiri Perkotaan 

mendorong Kegiatan sebagai kegiatan yang difokuskan untuk menunjang modal sosial, jaringan 


kerjasama dan solidaritas sosial tetap bekerja lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

miskin terkait pembangunan infrastruktur (prasarana lingkungan), pelayanan pendidikan, kesehatan, 

peningkatan kapasitas serta kegiatan pengelolaan ekonomi produktif (bergulir) yang disupport oleh 

BLM maupun pendanaan dari berbagai sumber. Seluruh kegiatan di dalam MDGs tersebut berupaya 

meningkatkan angka harapan hidup masyarakat miskin, membuatnya lebih terdidik dan meningkat 

daya belinya. Ketiga upaya tersebut diukur menggunakan Indeks tahunan yang dinamakan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam Bahasa Inggris disebut Human Development Index (HDI). 

g. Menguatnya Modal Sosial Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Sjafri Mangkuprawira (Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB) Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat merupakan salah satu model 

pendekatan pembangunan dengan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya 

lokal yang ada. Selain itu dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan sisi kearifan 

lokal dimana masyarakat punya tradisi, dan adat-istiadat sebagai potensi yang dapat dikembangkan 

sebagai modal sosial. Berikut Gambar 1 dan 2 secara hipotetis menunjukkan hubungan modal positif 

dan negatif dengan kesejahteraan masyarakat. 

Modal 

Sosial 

Jejaring 

Sosial 

Saling 

Percaya 

Biaya 

Transaksi 

Sumber 

Daya 

Optimal 

Output 

Kebersamaan 

Biaya 

Kendali 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Gambar 4 Hubungan modal sosial positif dengan kesejahteraan masyarakat 

Gambar 4 menunjukkan bahwa modal sosial yang positif akan memiliki hubungan positif dengan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai oleh jejaring sosial yang luas, tingginya saling percaya 

sesama anggota masyarakat, dan jiwa kebersamaan yang tinggi. Modal sosial ini akan memerkecil 

biaya transaksi dan biaya kendali untuk suatu kegiatan pengembangan masyarakat. Dengan kata lain 

akan mampu menciptakan pengelolaan sumber daya optimum dan kemudian menghasilkan output 

yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat. 

Berbeda dengan Gambar 4, maka Gambar 5 memperlihatkan bahwa modal sosial yang negatif akan 

menurunkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya saling percaya sesama warga 

yang menyebabkan perangkat kendali semakin berlapis. Hal ini berkait dengan meningkatnya perilaku 

kepentingan diri dan menurunnya sifat saling memberi. Mengapa? Karena timbulnya saling curiga dan 

antipasti. Akibatnya masyarakat mengalami stagnasi yang dicirikan oleh rendahnya kreativitas dan 

inovasi yang ditemukan. Dalam situasi seperti itu berarti terjadi pemborosan sumber daya dan pada 

gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. 


Modal 

Sosial 

Saling 

Percaya 

Rendah 

Perangkat 

Kendali 

Berlapis 

Kepentingan 

Diri 

(+) 

Saling Memberi 

(‐) 

Curiga 

Antipati 

Kreativitas 

(‐) 

Inovasi 

(‐) 

Pemborosan 

Sumber Daya 

Kesejahteraan 

(‐) 

1.3. Ketentuan dasar 

1.3.1. Road Map dan tujuan Strategis 

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pembangunan-RKP 2010-2014, penanggulangan kemiskinan 

menggunakan pendekatan pemberdayaan yang mengorganisir masyarakat dalam sebuah gerakan 

social. Cara untuk menggerakkan masyarakat menjadi berdaya disebut dengan pengorganisasian 

masyarakat (Community Organization). Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat agar mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya, tidak tergantung kepada 

pihak lain. 

Demikian juga dengan kebijakan dan strategi PNPM Mandiri Perkotaan yang mengacu pada Peta jalan 

(road map) PNPM Mandiri, menghendaki kemandirian dan keberlanjutan. Deputi Menko Kesra Bidang 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat/Ketua Pokja Pengendali 

PNPM Mandiri pada Rapat Koordinasi Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Denpasar tanggal 23 April 

2012 menyampaikan bahwa agar seluruh sistem yang telah dibangun tidak hanya berjalan pada saat 

program tapi juga menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan, dan menjadi sebuah gerakan nasional 

penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan sejumlah pendekatan spesifik yaitu: 

1. Memberi kepercayaan penuh pada semua pihak dan lembaga terutama lembaga masyarakat 

agar berjalan sesuai dengan kemampuannya dan 

2. Menghargai inisiatif dari masyarakat, pemerintah daerah, lembaga mitra dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Secara skematis ilustrasi dari proses pengembangan PNPM Mandiri ke depan, digambarkan sebagai 

berikut: 


Gambar 6 

Proses Pengembangan PNPM Mandiri ke depan 

MANDIRI 

(Community 

Institution) 

MADANI 

(Community 

Engagement) 

BERDAYA 

(community 

participation) 

Melalui serangkaian diskusi dengan sejumlah stakeholders PNPM Mandiri, ditetapkanlah 5 pilar arah 

dan kebijakan peta jalan PNPM Mandiri sebagai berikut: 

1. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat 

2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

3. Peningkatan dan Keberlanjutan Pendampingan 

4. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Secara Bertahap 

5. Penguatan Tata Kelola (Good Governance) 

Kelima pilar tersebut nantinya diharapkan menjadi orientasi seluruh pihak dalam pengembangan 

PNPM Mandiri ke depan. Disebutkan secara jelas bahwa Penguatan Kelembagaan masyarakat menjadi 

salah satu pilarnya. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam peta jalan tersebut merujuk kepada 

action plan sebagai berikut: 

1. Menyusun Mekansime Penetapan status hukum lembaga bentukan PNPM seperti BKAD, UPK, 

BKM/LKM termasuk kepemilikan aset & pemanfaatan lembaga-lembaga tersebut bagi seluruh 

program pemberdayaan. (Untuk PNPM Mandiri Perkotaan diprioritaskan pada perlindungan hukum 

lembaga BKM/LKM, sedangkan penguatan status hukum diberikan kepada gugus tugas BKM/LKM, 

yaitu UP-UP). 

2. Perubahan sistem, mekanisme dan indikator bagi UPK yang sehat secara kelembagaan dan 

keuangan sebagai lembaga yang berorientasi pemberdayaan. 

3. Membangun mekanisme akuntabilitas di tingkat kelompok masyarakat melalui peningkatan 

kemampuan pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. 

Untuk menerjemahkan kebijakan tersebut serta sesuai dengan tujuan strategis (strategic goals) yang 

ada di lingkungan Ditjen Cipta Karya, maka PNPM Mandiri Perkotaan memiliki setidaknya 3 strategi 

yaitu 1)Implementasi Tridaya, 2)Pemberdayaan Masyarakat dan 3)Pengembangan Penghidupan dan 

kawasan produktif dan sustainable yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan yang 

diharapkan mampu membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, 

yaitu1). Penguatan Kelembagaan Masyarakat, 2) Peningkatan Penghidupan masyarakat dan 3) 

Pengembangan Kawasan Permukiman Produktif, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut: 


Gambar 7 

Strategic Goal Dirjen Cipta Karya kementrian PU 

Merujuk kepada kebijakan nasional PNPM Mandiri dan Strategi PNPM Mandiri Perkotaan tersebut, 

jelas bahwa untuk menjamin keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan, maka penguatan 

kelembagaan masyarakat harus menjadi agenda penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 

ke depan. 

Untuk menggambarkan sejauhmana perkembangan kelembagaan masyarakat di dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan, program ini sudah mengembangkan instrumen terkait dengan hal tersebut, antara lain 

adalah instrumen pengukuran tingkat perkembangan organisasi BKM/LKM. Potret nasional pada akhir 

tahun 2012 (rekap data April 2013), menyebutkan sebanyak 47,37 % BKM telah mencapai kategori 

Mandiri, sementara BKM Berdaya 50,06%. Sedangkan BKM yang berstatus menuju madani meningkat 

menjadi 2 %. Status berdaya menuju mandiri adalah status transisi sebelum mencapai taraf Madani. 

Dalam setahun kedepan diharapkan lebih banyak lagi BKM yang keluar dari zona transisi tersebut 

untuk menuju madani. Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan masih memiliki PR untuk 

menguatkan kelembagaan masyarakat agar pada tahun 2014 nanti seluruh BKM/LKM sudah pada 

tingkat organisasi yang dikatakan mandiri. Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan 

diharapkan dapat terus berlanjut. 

1.3.2. Isu-isu Strategis 

a. Lambatnya Perkembangan Organisasi BKM dan UP-UP 

Pertumbuhan LKM/BKM menuju mandiri setiap tahun lambat, diperkirakan BKM Mandiri sulit tercapai 

100% pada tahun 2014. Kelemahan utama terletak pada aspek system manajemen, manajemen SDM 

dan hubungan eksternal(data mengenai status kemandirian BKM/LKM terlampir) Sehingga 

untuk meningkatkan kemandirian BKM sedapat mungkin difokuskan pada aspek system manajemen, 

manajemen SDM dan hubungan eksternal (kemitraan). Sedangkan pada aspek ketaatan terhadap 

AD/ART, manajemen keuangan dan kepemimpinan, BKM telah dinilai memadai. Namun demikian 

keenam aspek tersebut tetap harus diperkuat. 


Kinerja BKM bagus pada aspek kepemimpinan, hal ini dapat dipahami mengingat proses pemilu 

BKM/LKM dijalankan dengan serius secara periodik untuk memperoleh pemimpin yang benar-benar 

dipercaya dan merepresentasikan nilai dan prinsip kemasyarakatan. Kepemimpinan yang bagus 

mempengaruhi implementasi visi dan misi melalui berbagai kegiatan. Sehingga visi dan misi yang 

tertuang dalam statute (AD/ART) menunjukkan capaian yang lebih bagus ketimbang yang lain. 

Demikian juga pada aspek manajemen keuangan yang menunjukkan capaian positif, disebabkan 

PNPM Mandiri Perkotaan memberikan porsi lebih dalam pendampingan pengelolaan keuangan selama 

ini. Oleh sebab itu statuta, kepemimpinan dan manajemen keuangan adalah aspek-aspek yang telah 

tercapai lebih baik. Namun tiga aspek yang lain selalu rendah, yaitu system manajemen (manajemen 

organisasi), pengelolaan SDM dan hubungan eksternal mengisyaratkan perlu perbaikan. 

Hal ini berarti bahwa proses pengembangan kelembagaan masyarakat tidak boleh berhenti pada 

terpilihnya angggota BKM/LKM melalui pemilu yang demokratis, tapi juga harus diiringi dengan 

pengembangan kapasitas BKM/LKM dari aspek organisasi, sistem manajemen, pengelolaan SDM dan 

hubungan eksternal, dikarenakan BKM/LKM mengelola kelembagaan untuk mengatasi problematika 

penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang relatif rumit 

Masih sedikit penelitian tentang kapasitas lembaga UP-UP dalam mengelola kegiatan penanggulangan 

kemiskinan, akan tetapi beberapa indikasi dapat ditunjukan dengan informasi yang ada. Informasi 

berikut dapat dijadikan patokan, laporan akhir KMP PNPM MP 2009-2011 (hal 3-14) 

a. Masih kurangnya pemahaman BKM/LKM (masyarakat) bahwa kegiatan ekonomi 

adalah bagian penting dalam menggerakan keberdayaan ekonomi masyarakat (miskin) 

sehingga perhatian dan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul 

masih belum cukup kuat dan belum intensif. 

b. UPK sebagai pengelola pinjaman dana bergulir idealnya dikelola oleh 2-4 orang 

sehingga ada ruang untuk melakukan pembinaan kepada KSM, saat ini secara nasional 

50% UPK hanya dikelola oleh 1 orang. 

c. Peran pengawas belum efektif dalam membantu BKM/LKM melakukan pengendalian 

terhadap kinerja UPK maupun dalam menyelesaikan persoalan tunggakan di tingkat 

masyarakat 

d. Turnover personil UPK relative cukup tinggi, insentif yang diberikan belum sebanding 

dengan beban pekerjaan yang cukup tinggi. 

Dengan demikian dapat dikatakan selain daripada kualitas SDM yang bersangkutan, jumlah orang 

yang mengelola kegiatan di UP-UP juga masih relatif sedikit, tidak sebanding dengan lingkup tugas 

yang bersangkutan. Patut diduga bahwa UP-UP selain UPK juga mengalami problem yang sama, 

padahal sebagai lembaga yang dianggap bertugas secara profesional yang diangkat oleh 

BKM/LKM/LKM, UP-UP diharapkan dapat mengelola implementasi seluruh kegiatan penanggulangan 

kemiskinan, menjadi eksekutor kegiatan berdasarkan kebijakan/keputusan yang dikeluarkan 

BKM/LKM/LKM. 

b. Partisipasi belum diikuti peningkatan kinerja 

Bila melihat capaian kuantitatif yang telah dicapai melalui proses-proses demokrasi yang dicapai oleh 

BKM/LKM, indikator kinerja BKM/LKM dalam membangun partisipasi tidak diragukan lagi, terbukti 

indicator 40% partisipasi perempuan, 40% partisipasi warga miskin, 30 % partisipasi penduduk 

dewasa dalam Pemilu BKM, terbangunnya BKM/LKM di setiap Desa, tersusunnya dokumen PJM 

Pronangkis di setiap BKM, dan terlaksananya kegiatan tridaya telah tercapai (terlampir data-data 

mengenai capaian KPI 2012) 


Namun dibalik kesuksesan upaya mendorong proses partisipasi masyarakat tersebut (yang diukur 

dengan Key Performance indicator), masih tersisa sejumlah agenda penting peningkatan kinerja 

BKM/LKM sebagaimana disinggung di atas, yaitu penguatan manajemen internal organisasi, SDM dan 

hubungan eksternal (baik dengan Pemda, kelompok peduli, dunia usaha, masyarakat dan KSM). 

Ketiga hal tersebut juga harus ditingkatkan mengikuti kesuksesan meningkatnya partisipasi 

masyarakat. 

Sebagai salah satu contoh bagaimana proses demokratis dalam siklus (termasuk Pemilu 

BKM/LKM) belum ditransformasikan kepada masyarakat terlihat dalam fasilitasi kegiatan 

infrastruktur. Disana demokratisasi dalam pemilihan anggota BKM belum ditularkan oleh BKM/LKM 

kepada masyarakat. Temuan konsultan evaluasi (studi dampak P2KP-2-2/8 studi kajian; 2010) 

menyebutkan bahwa Kapasitas BKM/LKM dalam mengelola kegiatan yang didanai melalui dana BLM 

PNPM Mandiri Perkotaan masih menjadi catatan dan perlu diperbaiki, yaitu : 

BKM/LKM kurang bisa memprioritaskan dan menerapkan intervensi kegiatan infrastruktur 

infrastruktur dalam hal: (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat obyektif (khususnya kaum 

miskin setempat), dan (2) sesuai dengan standar teknis yang diperlukan, tanpa bimbingan 

substantif dan kompeten, serta pengawasan melalui proyek manajemen 

Manajemen BKM/LKM (yang secara informal memiliki ikatan yang kuat dengan RT/RW), 

cenderung untuk menghindari kecemburuan antar wilayah dengan membagi rata semua BLM ke 

semua wilayah bukan berdasarkan prioritas 

Demikian juga dalam Pengelolaan Kegiatan Sosial, yang ternyata, sebagian besar berjalan baik, 

apabila dijalankan dengan pola-pola yang sama seperti ketika dikerjakan oleh lembaga-lembaga 

lama seperti PKK atau Ormas seperti lembaga muslimat NU. Hal ini sering terjadi akibat masih 

minimnya pengakuan masyarakat atas BKM/LKM sebagai lembaga kemasyarakatan setempat, 

BKM/LKM masih dipandang sebagai penyalur dana BLM saja 

Dalam proses sikluspun ternyata diperoleh bukti bahwa laki-laki lebih berpendidikan, kaya, dan 

pejabat lebih mungkin untuk terpilih menjadi anggota BKM/LKM - organisasi masyarakat di 

kelurahan yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya UPP2. Demikian juga 

dengan keterlibatan perempuan yang pada umumnya di KSM ekonomi lebih memungkinkan, 

sedangkan di BKM/LKM masih relatif sedikit. Disini terlihat partisipasi belum sepenuhnya 

berhasil dibangun tanpa diskriminasi. 

c. KSM sebatas pengelola BLM; Tridaya belum terintegrasi meningkatkan IPM 

Bagaimana dengan KSM? banyak temuan menunjukan bahwa KSM belum menjadi wadah utama 

penanggulangan kemiskinan di tingkat komunitas yang paling kecil. Keberadaannya masih banyak 

berhenti pada pengelolaan dana BLM kegiatan. Sehingga KSM sering disebut juga sebagai pengelola 

kegiatan instan karena kehadiran BLM tidak dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Padahal melalui 

KSM lah diharapkan tumbuhnya nilai-nilai kebersamaan, kepedulian dan menjadi wadah bagi seluruh 

masyarakat utamanya masyarakat miskin untuk memecahkan persoalan-persoalan kemiskinan 

mereka secara mandiri. 

BKM/LKM yang bagus adalah kunci bagi terciptanya keberlanjutan program dan kepuasan penerima 

manfaat warga miskin baik yang tergabung dalam KSM maupun tidak. Salah satu indicator kepuasan 

adalah meningkatnya taraf hidup. Peningkatan taraf hidup ditandai dengan terpenuhinya sejumlah 

kebutuhan dasar seperti perumahan, lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan seperti yang 

disebutkan dalam MDGs. Sedangkan untuk mengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan 

ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup, 

pendidikan dan daya beli. Kebutuhan dasar dan kualitas SDM tersebut didorong untuk dicukupi 

menggunakan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya, 

ada yang berupa dana, gagasan, tenaga, modal sosial maupun jaringan kerjasama. 

Melalui PNPM Mandiri Perkotaan, semua potensi (terutama jaringan kerjasama) diasah untuk 

mengakses sumberdaya fisik, sumberdaya alam, aset, dan kesempatan untuk mempengaruhi 

lembaga-lembaga kunci agar terlibat memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, 


kegiatan tridaya, baik infrastruktur, ekonomi produktif maupun kegiatan sosial tidak 

hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia (human capital) tetapi juga 

menguatkan komunitas (social capital). Kekuatan kapasitas manusia dan modal social merupakan 

landasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, daya beli dan taraf hidup. 

KSM-KSM yang bekerja pada tiga bidang tridaya, baik infrastruktur, ekonomi maupun social 

seharusnya memikirkan bagaimana output kegiatannya berdampak terhadap warga msikin PS-2 

secara terintegrasi. Oleh sebab itu KSM-KSM memerlukan perluasan jaringan kerjasama antar bidang 

(lingkungan-ekonomi-sosial) agar penanggulangan kemiskinan tertangani menyeluruh, 

tidak parsial. Sebab semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM berorientasi untuk meningkatkan 

kapasitas SDM yang diukur dengan standar IPM. 

Pemanfaatan kegiatan infrastruktur berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat ketika 

mempermudah akses warga miskin dari lokasi pengambilan hasil bumi ke lokasi pemasaran (seperti 

jembatan, jalan dan sarana transportasi lain). Pembangunan infrastruktur juga meningkatkan 

pelayanan kesehatan ketika sarana kesehatan (posyandu/poskesdes) yang dibangun mendekatkan 

warga miskin terhadap layanan kesehatan, serta meningkatkan kesehatan warga PS-2 secara 

langsung melalui pembangunan drainase, sanitasi, air bersih, pengolah limbah, daur ulang sampah 

maupun MCK. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada peningkatan pendidikan melalui 

pembangunan/perbaikan sarana pendidikan di PAUD, TK dan SD. 

Pencapaian IPM sebagai indicator kesejahteraan manusia berada di tangan para KSM-KSM yang 

menangani kegiatan tersebut. Seperti diketahui, IPM mengandung tiga komponen penting, yaitu 

peningkatan angka harapan hidup, kualitas pendidikan dan peningkatan daya beli. Ketiga komponen 

tersebut dapat dicapai melalui kinerja KSM-KSM, baik KSM ekonomi, KSM social maupun KSM 

infrastruktur secara bersama-sama, sebab semua KSM memiliki kontribusi untuk menyumbang 

pencapaian IPM dengan kadarnya masing-masing. 

Untuk mencapai peningkatan IPM secara lebih komprehensif, maka seluruh kegiatan KSM mesti 

dibenahi agar berkorelasi dengan IPM lebih tinggi lagi, baik secara langsung maupun tidak. 

Kontribusi masing-masing KSM terhadap IPM dapat dijembatani dengan penguatan 

kapasitas KSM dan mengupayakan jaringan kerjasama antar KSM secara terkoneksi dan 

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (terutama SKPD dan Dunia Usaha) dengan 

memperbaiki hubungan eksternal BKM agar KSM tidak lagi distigmasisasi sebagai 

pengelola dana BLM (terlampir Data mengenai kegiatan KSM yang berkontribusi 

terhadap IPM) 

KSM ideal tumbuh bersama masyarakat dan menguatkan modal social. Hampir semua kegiatan 

masyarakat yang bermodal social kuat dibatasi oleh norma-norma yang mengikat. Segala jenis 

kegiatan social yang diselenggarakan oleh masyarakat bermaksud untuk memperkuat rasa saling 

percaya, kerjasama dan kebersamaan. Sebagai contoh, jika salah seorang warga sedang 

menyelenggarakan hajatan para tetangga pasti berdatangan untuk saling membantu. Sejumlah 

peristiwa penting dalam kehidupan amat dihormati dan dianggap harus dibantu dengan semangat 

gotong royong, baik pada saat senang maupun susah. Peristiwa yang mendapat tempat di hati 

masyarakat tersebut antara lain perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, pesta syukuran atau saat 

mengalami musibah, sakit, dan meninggal dunia. Semua tetangga bahu-membahu memberikan 

bantuan tanpa pamrih dengan satu alasan untuk menolong. Seluruh tradisi tersebutlah yang 

melatarbelakangi kelahiran KSM-KSM untuk tumbuh dan berkembang. 

Selain kejadian-kejadian penting dalam kehidupan, masyarakat juga menyelenggarakan sendiri 

pertemuan-pertemuan tatap muka rutin untuk memperkuat tenggang rasa, memenuhi kebutuhan dan 

memecahkan persoalan bersama. Pertemuan-pertemuan tersebut berupa arisan, pengajian, 

pertemuan kelompok profesi (petani, nelayan, ojek, pedagang, tukang sayur dsb). Bahkan dewasa ini 

program-program pembangunan dihamparkan di atas paguyuban-paguyuban yang berlandaskan 

solidaritas dan tenggang rasa itu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 


Dalam bidang kesehatan melalui posyandu atau pengobatan gratis serta dalam bidang pendidikan 

melalui sarana pendidikan, beasiswa maupun biaya pendidikan. Karena itu PNPM Mandiri Perkotaan 

mendorong agar kegiatan social mampu menjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada 

mata pencaharian, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses 

terhadap sumberdaya. 

d. KBK 

Komunitas Belajar Kelurahan dicita-citakan sebagai ladang persemaian modal sosial diluar BKM. 

Sifatnya sebagai forum pembelajaran yang berfungsi sebagai penyeimbang BKM dalam mengambil 

keputusan penanggulangan kemiskinan. Sebagai arena pembelajaran, komunitas tersebut juga 

bersifat cair, fleksible, dan terbuka diikuti oleh orang-orang yang peduli persoalan kemiskinan. 

Sebagai Community Learning Centre, KBK menghadapi dua hal, yang pertama, belum diyakininya 

KBK oleh program sebagai salah satu instrumen penting pengelolaan penanggulangan kemiskinan di 

tengah masyarakat. Kedua, konsepsi KBK belum dapat dikejawantahkan secara operasional sehingga 

menyulitkan para pelaku untuk mengimplementasikan konsep tersebut. 

e. Kelemahan Pengelolaan transparansi dan akuntabilitas 

Secara umum program ini telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan transparansi dan 

akuntabilitas program di tingkat BKM/LKM/LKM. Ada cukup banyak instrumen yang dapat 

dipergunakan untuk melihat sejauhmana BKM/LKM telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan programnya, antara lain melalui: 

1) Kinerja Pengelolaan Keuangan UPK dan Sekretariat 

2) Audit internal (melalui Review Keuangan) 

3) Audit Eksternal (oleh auditor independen) 

Secara umum kinerja keuangan baik dari sisi laporan keuangan UPK dan sekretariat, Review telah 

menunjukkan perkembangan yang berarti, dengan kata lain menggambarkan tumbuhnya kesadaran 

transparansi dan jaminan akuntabilitas masyarakat dalam mengelola dana bantuan secara langsung. 

Keterbatasan pelaksanaan audit yang terjadi adalah berkaitan dengan ketepat waktuan dalam 

melaksanakan audit. Beberapa aspek yang berpengaruh kuat adalah ketersediaan KAP dan biaya 

audit. Sejumlah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang nyata dalam kondisi ini, yaitu dengan 

mendukung sebagian biaya pengauditan melalui APBD setempat. Beberapa kelemahan sebagaimana 

ditulis dalam laporan akhir KMP adalah sebagai berikut: 

 

 

Kelemahan yang ada baik pada pihak konsultan maupun di masyarakat berkaitan dengan perilaku 

dalam melakukan pendampingan kepatuhan terhadap aturan seperti masalah cash in hand, 

tranparansi maupun akuntabilitas. Sehingga hal ini berdampak pada capaian indikator kinerja; 

baik Sekretariat maupun UPK, termasuk terdapatnya kasus-kasus yang dilakukan mulai dari 

masyarakat, UPK dan BKM/LKM sampai ke konsultan. Di samping itu hasil audit masih terdapat 

UPK dengan opini AO dan Disclaimer. 

Kelemahan yang lain ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: Kerjasama tim Faskel Ekonomi 

dan Tim Korkot masih lemah dalam pengendalian kegiatan. Hal ini membawa implikasi yang 

besar terhadap kualitas pengembangan kapasitas masyarakat, akurasi data penilaian kinerja 

keuangan, dan kemampuan memperkokoh kelembagaan BKM/LKM/LKM untuk mampu 

memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin dengan optimal. 

Perkembangan yang berarti tersebut di satu sisi, dan di sisi yang lain masih belum cukup 

terinternalisasinya kelembagaan pengelolaan transparansi dan akuntabilitas di tingkat BKM/LKM/LKM, 

menunjukan bahwa masih ada masalah dalam hal ini. 

f. Pengelolaan Kegiatan Kemitraan 

Keberlanjutan kegiatan ditentukan oleh seberapa banyak kemitraan telah dilakukan oleh BKM. 

Semakin banyak mitra kerjasama, maka semakin cerah masa depan pengelolaan kegiatan sosial. 

Mengingat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak pernah akan ada habisnya. Mitra 


kerjasama yang berkompeten di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan SDM amat diperlukan 

oleh BKM untuk menjaga kesinambungan penanggulangan kemiskinan. 

1.4. Prinsip dan Pendekatan 

Untuk peningkatan IPM secara langsung dapat diupayakan terlebih dahulu melalui revitalisasi 

kegiatan sebab pada prinsipnya seluruh kegiatan berkaitan langsung dengan peningkatan IPM 

bersama dengan kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan social yang disupport secara teknis oleh PNPM 

Mandiri Perkotaan mesti mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan Pedoman Umum 

dan Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Prinsip-prinsip yang menjadi koridor bagi 

kegiatan Sosial tersebut adalah : 

1. Penguatan Modal sosial melalui Penguatan Kelembagaan Masyarakat antara lain dengan: 

a. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Strategi penanggulangan 

kemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, yang memperjelas domain PNPM pada 

klaster yang kedua sebagai program yang menggunakan pendekatan pemberdayaan. Pola 

kegiatannya berupa fasilitasi pembelajaran, penyadaran, pelibatan masyarakat dan penguatan 

peran Pemda secara mandiri dalam pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan. 

PNPM Mandiri Perkotaan menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai pilihan strategi 

utama dengan berfokus pada jalur Tridaya (bidang sosial, infrastruktur, dan ekonomi). 

Kegiatan Sosial sebagai salah satu dari tiga bidang yang difasilitasi oleh PNPM Mandiri 

Perkotaan, diharapkan memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kemandirian 

masyarakat miskin berpegang pada prinsip: 

i. Pembelajaran terhadap komunitas, dan pihak terkait lainnya tentang penyelesaian masalah 

dengan berpartisipasi memberi dukungan nyata dalam pelaksanaan kegiatan. 

ii. pembelajaran terhadap keluarga/jiwa miskin terkait penyelesaian masalah dengan melakukan 

perubahan mindset/paradigma, kebiasaan, etos, dan budaya kemiskinan, dll. 

b. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelembagaan, 

agar seluruh norma dan nilai yang ditawarkan program termasuk di dalamnya organisasi 

kemasyarakatan dan pranata yang sudah dibangun, menjadi bagian masyarakat. Termasuk 

prinsip dalam konsteks ini ada memberikan perlindungan hukum bagi Kelembagaan masyarakat 

yang sudah dibangun untuk dapat mengelola asset dan program penanggulangan kemiskinan 

secara berkelanjutan 

c. Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program. Seluruh kegiatan social akan terjaga 

keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai dari level local, 

regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yang terpenting adalah 

bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan dunia Usaha. Sebab ketiga kompartemen 

tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangka panjang di level kab/kota. 

Pemda, Masyarakat dan Dunia Usaha, adalah tiga pilar pembangunan yang memiliki tanggung 

jawab sama untuk melayani kebutuhan masyarakat. 

d. Menggunakan Jaringan Relawan. Untuk mendorong agar kegiatan social lebih berjangka 

penjang maka selain menggalang kemitraan, juga mengorganisasikannya dalam jaringan 

relawan yang telah mengakar. Di dalam jaringan relawan tersebut telah terdapat spesialisasi 

pembagian kerja seperti relawan kesehatan, relawan pendidikan, relawan pertanian, relawan 

perikanan, relawan lingkungan dst. Relawan-relawan tersebut dapat berperan sendiri sebagai 

penghubung antar komunitas (bridge volunteer) maupun tergabung dalam berbagai komunitas 

seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kelompok nelayan maupun paguyuban lainnya. 

Upaya untuk mendidkusikan peran-peran relawan dapat dilakukan dalam Komunitas Belajar 

Kelurahan (KBK) terkait pembahasan rencana kerja, masukan dan keluaran program. Untuk 

memahami lebih lanjut urgensi jaringan relawan dan KBK telah tersedia Pedoman Teknis KBK. 

2. Pengembangan Kegiatan yang pro-poor dan berorientasi kepada IPM & MDG's, antara lain 

melalui: 

a. Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang diproses melalui 

Pemetaan Swadaya dan rutin diverifikasi melalui review/tinjauan partisipatif 


. Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2, bukan pemanfaat tidak 

langsung. Mereka adalah Pemanfaat Usia Sekolah, Usia Produktif dan Tidak Produktif 

c. Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaan baru 

tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. Kegiatan sosial yang akan 

dilaksanakan masyarakat harus dipastikan mengandung perlakuan pra dan pasca kegiatan, 

sehingga kegiatan yang dilakukan tidak “numpang lewat” dalam kehidupan masyarakat. 

Kegiatan ada sewaktu dilaksanakan (awal) saja, namun kemudian menghilang setelah acara 

selesai. Mencegah terjadinya hal tersebut maka dilakukan Internalisasi kegiatan ke dalam 

sistem sosial yang ada, antara lain sistem; keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, 

keagamaan, dll. Tantangan utamanya adalah menjadikan aktivitas penanggulangan kemiskinan 

sebagai bagian kehidupan masyarakat, sehingga pelaksanaan program akan berjalan seiring 

dinamika kehidupan masyarakat pula. Pelaksanaan kegiatan mesti terpola dalam sistem, 

teratur dan menggerakkan semua potensi sumber daya yang ada seperti memaksimalkan 

kerjasama, mengoptimalkan keswadayaan, serta menggalang kemitraan strategis. Semua itu 

merupakan langkah nyata untuk merencanakan keberlanjutan program. Indikator pelaksanaan 

prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia: 

i. Pembangunan KSM/panitia melibatkan lembaga/organisasi, individu/keluarga dan jaringan 

social yang sudah aktif melakukan kegiatan sosial. 

ii. Pelaksanaan kegiatan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi 

kemasyarakatan, sosial, keagamaaan, dll setempat. 

iii. 

Menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar komunitas: pemerintah daerah, perusahaan 

swasta, dll untuk melaksanakan program, mensinergikan program, dll. 

d. Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek. Sebab kebutuhan dasar 

KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal-hal yang membuat kegiatan berjangka 

panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan dengan pihak ketiga, 

baik SKPD maupun CSR atau sumber lain 

e. Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin, Program Keluarga 

Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 

dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah, yaitu Program 

Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dan 

hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Miskin Perkotaan. Tidak 

menutup kemungkinan program di cluster I dan IV berjalan di kelurahan yang sama sehingga 

akan lebih bermanfaat jika dijalankan dengan skema PNPMMP. 

f. Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan Sosial yang membuka 

lapangan kerja baru lebih diprioritaskan karena selain bermanfaat bagi banyak KK miskin juga 

memberi pemasukan (income) kepada banyak jiwa yang ditanggung oleh masing-masing KK 

tersebut. Pada gilirannya akan meningkatkan daya beli. Dengan daya beli yang tinggi akan 

memberi kesempatan untuk memilih akses sumberdaya dan pelayanan (terutama pendidikan, 

kesehatan dan asupan gizi). Bentuk kegiatan social yang meningkatkan pendapatan dan daya 

beli dimulai dari pelatihan open menu sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis pelatihan yang 

disesuaikan dengan mata pencaharian dan potensi masyarakat akan berpeluang memperluas 

usaha dan otomatis membuka lapangan kerja baru diprioritaskan seperti pelatihan ketrampilan 

dan kewirausahaan yang harus disambung dengan pembentukan KSM ekonomi produktif 

g. berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akan meningkatkan Angka Harapan Hidup 

sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehat seseorang akan makin panjang harapan 

hidupnya, sehingga makin produktif sebagai manusia sejahtera. Adapun area-area strategis 

yang digarap mestinya juga berkaitan dengan target-target MDGs seperti memberantas 

kelaparan (MDGs 1), mengurangi kematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu 

(MDGs 5), melawan penyakit menular malaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung 

lingkungan hidup (MDGs 7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang. 

h. Berkaitan dengan pendidikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kapasitas SDM sebagai 

salah satu kebutuhan primer yang ditargetkan dalam IPM. Sebagai target ketiga, pendidikan 

berniat menjadikan masyarakat terdidik sejak usia sekolah. Dalam MDGs pendidikan diletakkan 

pada target ke 2 dan ke-3 yaitu pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak 


ada diskriminasi gender untuk mendapatkannya. Anak perempuan dan laki-laki memiliki 

kesempatan yang sama untuk sekolah. 


BAB II 

MEKANISME PENGUATAN 

KELEMBAGAAN MASYARAKAT 

PNPM MANDIRI PERKOTAAN 


2.1. Pengertian 

Yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang telah dibangun 

agar dapat diterima sebagai sebuah norma dan perilaku baru di masyarakat dalam rangka 

melestarikan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis nilai. 

2.2 Tujuan 

Secara prinsip penguatan kelembagaan masyarakat tidak ditujukan untuk mengembangkan 

kelembagaan yang baru, akan tetapi menginternalisasi kelembagaan yang sudah berhasil dibangun 

oleh PNPM Mandiri Perkotaan dan meningkatkan kapasitasnya untuk dapat melanjutkan upaya 

penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari Penguatan kelembagaan masyarakat dalam PNPM Mandiri 

perkotaan adalah: 

1. Memperkuat, meningkatkan dan melestarikan kapasitas kelembagaan masyarakat yang sudah 

dibangun PNPM MP agar menjadi milik masyarakat 

2. Meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat yang ada agar mampu meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pelayanan dasar bagi masyarakat miskin 

3. Memperkuat Pranata Lokal masyarakat yang telah terbangun sebagai dasar untuk keberlanjutan 

upaya penanggulangan kemiskinan 

2.3 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai dari penguatan kelembagaan masyarakat 

ini antara lain: 

Terbentuknya pranata lokal yang sudah diinisiasi oleh BKM/LKM dan terinternalisasi dengan baik di 

tingkat masyakat ditunjang oleh : 

a. kembalinya fungsi BKM/LKM sebagai board of trustee dan UP-UP sebagai pelaksana 

operasional kegiatan 

b. Terbentuknya forum relawan dan juga relawan berdasarkan minat (relawan sektoral), sebagai 

mitra kerja BKM/LKM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat 

miskin. 

c. Tumbuh kembangnya KBK sebagai sarana pembelajaran bersama masyarakat dan 

pelembagaan nilai 

2.4. Elemen dan Substansi Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

Sebagaimana di jelaskan sebelumnya, maka setidaknya ada 2 (dua) elemen penting penguatan 

kelembagaan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan, elemen tersebut adalah 1) Elemen 

Organisasi Masyarakat dan 2) Elemen Pranata yang sudah dibangun, sebagaimana diilustrasikan 

dengan skema sebagai berikut: 

2.4.1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat 

Salah satu sasaran dalam PNPM Mandiri Perkotaan disebutkan terbangunnya Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat yang dipercaya, aspiratif, representatif dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat. Hal ini dilakukan di level desa/kelurahan, 

akan tetapi sebenarnya pengembangan lembaga kemasyarakatan di PNPM Mandiri Perkotaan 

dilakukan di berbagai level mulai dari komunitas yang paling kecil. Berikut adalah elemen dan 

substansi penguatan lembaga di PNPM Mandiri Perkotaan diberbagai level: 

1. BKM/LKM: 

a. Penajaman peran BKM/LKM dalam nangkis 

b. Memberikan perlindungan hukum kepada BKM melalui peraturan daerah atau surat 

keputusan kepala daerah apabila diperlukan sesuai dengan kondisi masing-masing Pemda 

c. Peningkatan pemahaman soal organisasi dan manajemen 

d. BKM mampu menjalankan manajemen organisasi, baik dalam aspek POAC (planning, 

organizing, actuating dan controlling) maupun memperkuat unsure-unsure organisasi (men, 

money, material, dan time) 


e. Internalisasi AD & ART 

f. Perbaikan sistem kearsipan dan sistem database BKM/LKM 

g. Peningkatan kapasitas cara membuat keputusan 

h. Peningkatan Pemahaman soal indikator kemandirian LKM dan juga review kelembagaan 

2. UP-UP (bekerjasama dgn unit lain): 

a. Peningkatan pemahaman soal organisasi dan manajemen sesuai tupoksinya 

b. Peningkatan jumlah personil 

c. Perbaikan sistem kearsipan dan database UP-UP 

d. Peningkatan kapasitas pembinaan untuk KSM 

3. KSM (a.l program PPMK): 

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan KSM (Organisasi dan manajemen) 

b. Peningkatan pelatihan keterampilan 

c. Pengembangan usaha produktif 

Pengembangan organisasi/lembaga masyarakat di berbagai level tersebut diharapkan dapat menjadi 

lembaga yang mampu melahirkan kebijakan/keputusan yang berpihak pada masyarakat miskin, dan 

yang utama adalah menjadi pengelola penanggulangan kemiskinan di berbagai level. Dalam hal ini 

penguatan lembaga masyarakat akan bertumpu di level kelurahan dan kecamatan. 

2.4.2 Penguatan Kepranataan lokal Masyarakat 

Merujuk pada pengertian tentang kelembagaan masyarakat, maka kelembagaan masyarakat dan 

sering juga disebut sebagat pranata dalam PNPM Mandiri Perkotaan merupakan adalah sekumpulan 

jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki 

aturan dan norma, serta memiliki struktur di dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan diikuti dengan kata 

kerja. Sehingga di dalam PNPM Mandiri Perkotaan, yang disebut dengan kelembagaan tentu bukan 

hanya organisasi yang di bentuk saja, akan tetapi mencakup aturan main, nilai-nilai dan norma yang 

membentuk relasi sosial, interaksi sosial sebagai akibat dari proses pembelajaran di masyarakat dan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan itu sendiri. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dengan asumsi bahwa kelembagaan tersebut merupakan proses 

pembelajaran masyarakat dan kemudian menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam 


pengelolaan penanggulangan kemiskinan dan demikian juga tertulis di dalam Pedoman, maka ada 

beberapa pranatan yang berhasil PNPM Mandiri Perkotaan bangun, antara lain : 

1. Penetapan dan Penguatan Siklus Pembangunan partisipatif 

2. Penetapan dan penguatan mekanisme pengelolaan kegiatan Tridaya (fokus secara eksplisit 

menetapkan syarat KK miskin/PS-2 sebagai penerima manfaat BLM) 

a. Pengelolaan kegiatan Infrastruktur (kerjasama dgn unit infra) 

b. Pengelolaan kegiatan Sosial 

c. Pengelolaan kegiatan Ekonomi (kerjasama dgn unit Kredit Mikro) 

3. Penetapan dan penguatan Pengelolaan transparansi dan akuntabilitas (kerjasama dgn unit 

Manajemen Keuangan) 

4. Pengembangan Forum Relawan dan Relawan Sektor 

5. Pengembangan kegiatan KBK 

6. Pengembangan kesiapan lembaga untuk kemitraan (kerjasama dengan unit LG) 

Keterkaitan antar elemen tersebut dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut: 

2.5. Prasyarat Keberlanjutan Kelembagaan Masyarakat 

Kelembagaan masyarakat adalah faktor penting yang dapat mendorong keberlanjutan 

penanggulangan kemiskinan. Agar kelembagaan tersebut dapat menjamin keberlanjutan, maka ada 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain: 

1. Legitimasi yang kuat; Organisasi dan juga pranata yang ada, memiliki legitimasi yang kuat di 

tingkat masyarakat, dipercaya sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri 

2. Dapat diterima oleh semua pihak; Artinya kelembagaan masyarakat tersebut dapat diterima, 

tidak menimbulkan resistensi oleh seluruh multipihak yang berkepentingan dalam penanggulangan 

kemiskinan 

3. Mudah dan dapat diaplikasikan; Tentu saja kelembagaan masyarakat tersebut, mudah dan 

dapat diaplikasikan, tidak membutuhkan teknologi dan pengetahuan yang terlalu rumit 


4. Dapat direplikasikan; Hal lain adalah dapat dengan mudah direplikasi di bagian wilayah yang 

lain tanpa membutuhkan fasilitasi yang terlalu rumit 

5. Terinternalisasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan; Terinternalisasi dengan baik di 

tingkat masyarakat selain secara pemahaman dan yang lebih penting diwujudkan dalam kegiatan 

yang bersifat rutin 

2.6. Manajemen Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

2.6.1 Indikator dan Target Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

Untuk mengukur keberhasilan proses penguatan kelembagaan masyarakat, maka perlu ada indikator 

yang disepakati. Indikator ini mencakup elemen-elemen penguatan kelembagaan sebagaimana 

disampaikan sebelumnya. 

NO ASPEK INDIKATOR 

TARGET 

2012 2013 

1. Organisasi 

a BKM/LKM Seluruh BKM/LKM telah dilatih penguatan 

kelembagaan BKM/LKM 

Tingkat perkembangan organisasi BKM/LKM 

Mandiri 

Administrasi dan sekretariat BKM/LKM 

tertata sesuai dengan standar yang 

ditetapkan 

100% BKM/LKM 

50% BKM/LKM 70% BKM/LKM 


Terdapat Rencana Kerja Tahunan BKM/LKM 50% BKM/LKM 70% BKM/LKM 

b UPS Seluruh UPS telah dilatih penguatan UPS 100% UPS 

Tersosialisasikannya SOP Keg sosial 

100% UPS 

Terlaksananya kegiatan sosial sesuai SOP 70% 

1. Kepranataan lokal 

a 

Mekanisme 

Pelaksanaan 

kegiatan 

Ditetapkannya mekanisme pelaksanaan 

kegiatan yang menjamin ketepatan sasaran 

PS-2, sebagai pranata setempat 


b 

Penguatan 

Relawan 

Terbentuknya forum Relawan dan relawan 

sektor 


s KBK Terbentuknya KBK 50% BKM/LKM 100% 

BKM/LKM 

Terlaksananya forum pertemuan KBK rutin 50% BKM/LKM 70% BKM/LKM 

2.6.2. Langkah-langkah 

Langkah-langkah penguatan kelembagaan masyarakat secara umum dapat dikembangkan sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Langkah-langkah ini juga harus simultan dan 

juga bersinergi dengan langkah-langkah pelaksanaan siklus di masyarakat, diupayakan untuk tidak 

overlap dengan kegiatan yang lain. Rumusan langkah yang akan disampaikan berikut hanya sebagai 

guidance yang diharapkan dapat membantu agar elemen-elemen proses penguatan kelembagaan 

secara substansi terpenuhi. Langkah-langkah ini juga dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan dan proses pembelajaran di tingkat masyarakat. Langkah-langkah tersebut, secara 

umum dapat digambarkan secara skematis melalui: 


2.6.3 Delivery System 

Untuk menjamin bahwa seluruh pelaku dapat memahami konsep penguatan kelembagaan 

masyarakat ini maka dikembangkan Sistem "delivery" sebagaimana berikut: 


2.6.4. Mekanisme Pengendalian 

PELAKU QA QC & FEEDBACK 

TOR KMP 

Strategi Operasional 

KMP 

TA CO & S 

KMP 

Menyusun Workplan bidang 

CO & S 

Menyusun Petunjuk teknis 

kelembagaan dan pengelolaan 

keg sosial 

Sosialisasi melalui EGM, 

Pelatihan dan supervisi CB 

Pengendalian berbasis SIM 

dan WEB 

Supervisi CB 

Evaluasi kinerja TA KMW 

Pengendalian sosialisasi 

konsep Kelembagaan & Keg 

Sosial 

TA Sos & TA Pelatihan 

KMW 

Korkot & Askot CD 

Menyusun Workplan 

tingkat KMW bidang CO 

& S 

Mensosialisasikan SOP 

kelembagaan dan keg 

sosial melalui KBIK dan 

platihan khusus 

Menyusun Workplan 

tingkat KMW bidang CO 

& S 

Mensosialisasikan SOP 


sosial melalui KBIK dan 

platihan khusus 

LAPORAN 


dan WEB 

Supervisi kepada Korkot 

Evaluasi Kinerja bidang CO & 

S 

Pengendalian sosialisasi bid 

CO & S kepada tim korkot 

LAPORAN 


dan WEB 

Supervisi kepada tim faskel 

Evaluasi Kinerja bidang CO 

& S tim faskel 

Pengendalian sosialisasi bid 

CO & S kepada tim korkot 

Tim Faskel & esp 

Faskel sosial 

LAPORAN 

Pengelolaan Kegiatan 

penguatan 


sosial 

MASYARAKAT (esp 

LKM & UPS) 

Implementasi 

Penguatan 

kelembagaan Implementasi 

Implementasi dan 

kegiatan sosial 



BAB III 

KEGIATAN BERBASIS MODAL SOSIAL 

DAN BERORIENTASI IPM 


3.1. Urgensi Kegiatan Berbasis Modal Sosial 

Lemahnya modal sosial adalah akar pesoalan yang menggoyahkan kemandirian. Penyebabnya adalah 

pengambilan keputusan terpengaruh kepentingan, tidak adil, tidak transparan, dan tidak memihak 

kepada si miskin. Pengelola tidak dipilih dengan benar, hanya menjadi perpanjangan tangan pihakpihak 

yang menanamkan kepentingan. Akibatnya keputusan yang dibuat mengutamakan kepentingan 

pihak-pihak yang berpengaruh, sehingga kerap diabaikan oleh masyarakat. Dampaknya lembaga 

mengalami krisis kepercayaan, yang membuatnya tidak sempat mengembangkan pemimpin 

berintegritas. Lambat laun lembaga semacam ini semakin sulit mengakar karena tidak diakui 

(legitimate). Untuk membenahinya harus diupayakan langkah-langkah : 

a. penguatan modal social (keikhlasan, kerelaan, kepercayaan, dan gotong-royong) di lokasilokasi 

yang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat dan 

b. membangun kembali modal social yang mulai memudar di sejumlah lokasi 

c. Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui proses 

pemberdayaan. 

Ketiga proses tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan social. Di dalamnya terdapat 

upaya penguatan kelembagaan melalui peningkatan rasa saling percaya, kerelaan, keikhlasan, 

keadilan dan kejujuran pada seluruh tahapan yang dikenal dengan tahapan siklus, mulai Pemetaan 

swadaya, Pemilihan anggota BKM, penyusunan PJM Pronangkis hingga pembentukan KSM. 

Pemberdayaan bertujuan mewujudkan perubahan social dari kondisi negative menuju positif. 

Tonggaknya pada terbentuknya BKM. Harapannya, masyarakat kembali memiliki pemimpin 

berintegritas dalam BKM sebagai : 

1. wadah perjuangan kaum miskin untuk hidup mandiri, berkualitas, memperluas jaringan, 

memperbanyak mitra dan mendorong penanggulangan kemiskinan berkelanjutan 

2. lembaga yang lebih menekankan perhatian untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat. 

3. lembaga yang dalam setiap proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepemimpinan 

yang berorientasi kepada masyarakat miskin (pro poor) 

4. lembaga kepemimpinan kolektif yang menggerakkan perwujudan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) 

3.2. Tujuan Kegiatan Berbasis Modal Sosial 

Tujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Pedoman Umum mengenai sifat dan rambu-rambu pengalokasian Bantuan 

langsung Masyarakat untuk kegiatan sosial, yaitu : 

1. Meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat miskin 

2. Menguatkan solidaritas sosial masyarakat. 

3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, 

sumberdaya dan kesempatan pendidikan. 

4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan. 

3.3. Output Kegiatan Berbasis Modal Sosial 

1. Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, baik dari Pemda maupun 

pihak lain (dunia usaha dan Perguruan Tinggi). Dengan demikian masyarakat terpenuhi 

kebutuhan dasarnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan serta tata 

kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 

2. Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agar 

tepat sampai pada kelompok sasaran. Artinya dengan terfasilitasinya pelayanan SKPD kepada 

masyarakat miskin akan menunjang alih kelola kegiatan sosial, keberlanjutan program dan 

memperpanjang harapan hidup masyarakat miskin. 

3. Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSM 

Sosial yang telah mengakar akan memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antar 


warga menghadapi persoalan kemiskinan. Kepedulian dapat diwujudkan melalui keswadayaan. Di 

sisi lain, kegiatan sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk lebih menjangkau 

masyarakat sasaran, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. 

4. Terselesaikannya persoalan-persoalan kemasyarakatan oleh masyarakat sendiri dengan kearifan 

lokal yang dimiliki. Potensi untuk menyelesaikan persoalan tersesbut akan memicu tumbuhnya 

kemandirian. 

3.4. Strategi Pelaksanaan 

a. Transformasi Sosial dari Masyarakat Berdaya Menuju Masyarakat Mandiri 

Kegiatan Sosial dalam arti luas adalah seluruh proses pemberdayaan dalam mewujudkan perubahan 

social sesuai konteks PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam proses tersebut masyarakat yang tidak berdaya 

diintervensi dengan 8 aktivitas utama untuk membangkitkan modal social. Seluruh kegiatan PNPM 

Mandiri Perkotaan berbasis modal social, namun kegiatan social akan sangat strategis dan 

menemukan momentumnya pada saat intervensi mulai beranjak dari masyarakat berdaya menuju 

masyarakat mandiri. Intervensi P2KP untuk mampu mewujudkan transformasi sosial dari Masyarakat 

Berdaya menuju Masyarakat Mandiri melalui 2 hal, yaitu : pertama, Pembelajaran kemitraan antar 

stakeholders strategis, yang menekankan pada proses pembangunan kolaborasi dan sinergi upayaupaya 

penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, pemerintah kota/ kabupaten, dan kelompok 

peduli setempat agar kemiskinan dapat ditangani secara efektif, mandiri dan berkelanjutan. 

Kemitraan sinergis pada dasarnya bermakna bahwa jalinan kerjasama dan kolaborasi antara 

masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli/swasta tersebut harus dibangun atas dasar kebutuhan 

bersama, kepentingan yang sama, dan kesetaraan peran dalam melaksanakan kegiatan bersama. 

Terkait erat dengan upaya mendukung kemitraan sinergis dimaksud, maka perlu dilakukan upaya 

penguatan peran pemerintah dan KPKD tingkat kota/kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan, 

sehingga mampu mendorong berfungsinya KPK-D kota/kabupaten secara efektif untuk menyusun 

strategi penanggulangan kemiskinan (SPK-D) dan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis 

kota/kabupaten) di masing-masing wilayah. 

Kedua, Penguatan Jaringan antar Pelaku Pembangunan, dengan membangun kepedulian dan 

jaringan sumberdaya dan mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pembangunan lain maka 

dapat dijalin kerjasama dan dukungan sumberdaya bagi penanggulangan kemiskinan, termasuk akses 

penyaluran (channeling) bagi keberlanjutan program-program di masyarakat dan penerapan Tridaya 

di lapangan. Para pelaku pembangunan lain yang dimaksud antara lain: LSM, Perguruan Tinggi 

setempat, lembaga-lembaga keuangan (perbankan), Pengusaha, Asosiasi Profesi dan Usaha Sejenis, 

dll. 

b. Transformasi Sosial dari Masyarakat Mandiri Menuju Masyarakat Madani 

Intervensi P2KP untuk mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat 

madani lebih dititikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi 

dan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya masyarakat madani, serta melalui intervensi 

komponen Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan Terpadu (Neighbourhood 

Development), yakni proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang 

tertata, sehat, produktif dan lestari. Gambaran mengenai strategi pelaksanaan PNPM Mandiri 

Perkotaan dapat dilihat pada Gambar 10. 


Gambar 10 

Strategi Dasar Pelaksanaan P2KP 

Tidak 

berdaya 

(masyarakat 

miskin) 

Masyarakat 

Berdaya 

Masyarakat 

Mandiri 

Menuju 

mayarakat 

Madani 

Perubahan 

sikap/perilaku 

masyarakat 

Kelembagaan 

masyarakat yg 

mengakar dan 

representatif 

Penyusunan 

program 

partisipatif oleh 

masyarakat 

Aplikasi 

Pronangkis 

pro-poor dan 

kontrol warga 

Pembelajaran 

sinergi dengan 

Pemda melalui 

kemitraan 

Pembelajaran 

optimalisasi 

sumberdaya 

eksternal 

(Bank, Depsos 

Kimpraswil, dll) 

Pembelajaran 

pembangunan 

lingkungan 

permukiman 

kelurahan terpadu 

secara mandiri 

Internalisasi 

prinsip dan 

nilai luhur 

universal 

Penyiapan 

masyarakat 

oleh Faskel 

Penguatan 

Lembaga 

masyarakat 

BKM 

Pembelajaran 

Penerapan 

konsep TRIDAYA 

PJM 

Pronangkis 

Penguatan 

akuntabilitas 

masyarakat 

BLM 

Tridaya 

Kemitraan 

Pemda & 

masyarakat 

PAKET 

Penguatan 

jaringan dan 

chanelling 

program 

Pembelajaran 

neigborhood 

development 

berbasis good 

governance 

Channeling 

program 

Neighborhood 

development 

Kegiatan sosial dalam arti luas adalah penguatan modal sosial yang diintervensi melalui 

pemberdayaan. Sedangkan kegiatan sosial dalam arti sempit adalah jenis-jenis kegiatan yang 

digunakan oleh masyarakat sebagai wahana ekspresi modal sosial mereka. Oleh sebab itu untuk 

mempercepat peningkatan kesejahteraan maka kegiatan sosial dijalankan dengan bertumpu pada 

kekuatan modal sosial. Area-area kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial tersebut didukung oleh 

PNPM Mandiri Perkotaan melalui penerapan 5 aspek strategis untuk memudahkan pengendalian. 

Pelaksanaan kelima aspek strategis tersebut memprioritaskan kegiatan sosial agar: 

1. Relevan dengan target IPM-MDGs 

Kegiatan Sosial yang relevan dengan target IPM-MDGs akan mendapatkan prioritas 

penanganan. Sebab menghubungkannya dengan IPM-MDGs akan menjadikan kegiatan social 

menjadi mudah untuk diukur pencapaiannya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

terkait dengan peningkatan daya beli, pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan dan 

peningkatan SDM. 

2. Menguatkan modal social 

Apabila modal social yang tumbuh bersama kearifan local dijadikan tumpuan, maka mesti 

dipastikan bahwa semua KSM Sosial terbentuk dari jaringan social yang telah lama berperan 

(exist) di masyarakat. KSM Sosial yang tidak dibentuk dari bawah (bottom up) akan sulit 

mempertahankan solidaritas social yang selama ini terbangun. Oleh karena itu fasilitator 

social dan ascot social berkewajiban untuk memastikan bahwa KSM Sosial bukan kepanitiaan 

baru tetapi dibentuk dari jaringan relawan yang telah lama mengakar melayani berbagai 

kegiatan seperti pelatihan, penguatan kapasitas, pendidikan, kesehatan maupun lingkungan. 

KSM-KSM Sosial yang telah mengakar selain beranggotakan para relawan yang telah 

berpengalaman juga memiliki jaringan sosial yang telah mapan (establish) dan spesialis pada 

bidangnya seperti relawan posyandu, BKKBN, Kader PKK, kelompok tani, kelompok nelayan, 

pegiat lingkungan, PAUD, radio komunitas, relawan kemitraan yang telah terbiasa 

memfasilitasi program-program SKPD. Dengan memanfaatkan relawan-relawan yang telah 


aktif dan berjaringan, maka KSM Sosial yang dibentuk akan makin merekatkan solidaritas 

sosial dan menguatkan modal sosial sebagai modal penting untuk bekerjasama. 

3. Menunjang Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan Sosial yang terkait dengan bidang ekonomi memungkinkan berdaya jangkau lebih 

luas untuk meningkatkan kapasitas SDM menjadi lebih produktif dalam menjalankan kegiatan 

ekonomi produktif dan terhindar dari kerugian. Input yang dibutuhkan terkait peningkatan 

kemampuan melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi produktif antara lain adalah : 

a. Pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usaha 

b. Ketrampilan/skill yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha dan menjaga kualitas 

produk 

c. Kemampuan membaca prospek usaha 

Singkat kata kegiatan social yang dimasukkan dalam daftar PJM Pronangkis adalah kegiatan 

yang menunjang peningkatan pendapatan melalui usaha yang selama ini telah ditekuni oleh 

masyarakat. Jadi bukan usaha yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan mata 

pencaharian masyarakat. Bentuk kegiatan peningkatan kemampuan di atas adalah pelatihan, 

coaching dan on the job training. 

Oleh sebab itu segala bentuk pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihan 

ketrampilan yang ditujukan untuk menguatkan skill masyarakat dalam meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM-KSM ekonomi 

produktif sebagai konsekuensi bahwa kegiatan social berfungsi sebagai pengantar menuju 

intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Artinya, kegiatan social yang berhenti di tengah jalan 

atau paska pelatihan selesai tanpa follow up, dipastikan tertolak. 

4. Berkelanjutan 

Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang 

menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan 

Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV 

Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga 

antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan 

Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk 

Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat 

Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga 

miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan. 

Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak 

sector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD Pemda maupun Pemerintah pusat akan 

menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau 

disinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) atau program 

daerah yang dilimpahkan dari pusat seperti program-program perlindungan social di cluster I 

dan IV. akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan 

pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baik 

masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk 

membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh 

sebab itu mulai saat ini kita harus mulai intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan 

penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. 

5. Memberikan Perlindungan Sosial 

Kegiatan Sosial mestinya memberikan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga miskin, 

mendukung program-program jaminan kesehatan, pendidikan dan hari tua. Esensi kegiatan 

sosial adalah pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut. Mengandalkan modal sosial, 

kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan hari tua akan lebih 


erkelanjutan. Perlindungan social juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami 

dampak bencana. 

6. Mereview PJM Pronangkis 

Untuk membenahi kembali kegiatan sosial agar sesuai dengan kelima aspek di atas maka 

diperlukan reorientasi dan revitalisasi kegiatan sosial sebagai entitas penting dalam 

penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu tidak menutup 

kemungkinan untuk mereview kembali PJM Pronangkis hingga pada substansi kegiatan sosial. 

Jika perlu dapat direvisi kembali. 

3.5. Sasaran Kegiatan 

Sasaran Kegiatan tentu saja adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasil 

Pemetaan Swadaya. Data-data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimal 

setahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, mata 

pencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh kategori KK miskin yang 

berhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tiga 

kelompok warga PS 2 tersebut antara lain : 

a. Usia Sekolah, yaitu anak-anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memiliki 

kecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak. Kategori 

anak-anak miskin usia sekolah adalah anak-anak miskin yang tidak memiliki kemampuan 

mengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka. 

Rentang usia disesuaikan dengan Balita dan Program Wajib Belajar 9 Tahun. 

b. Usia Produktif, KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatan 

tetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penguasaan aset. Di kelompok 

ini berisikan kelompok umur usia bekerja, tetapi belum mempunyai kemampuan untuk 

menekuni suatu pekerjaan atau belum mempunyai pekerjaan tetap. 

c. KK miskin Tidak Produktif, KK Miskin tidak produktif yaitu Jiwa miskin yang telah 

melewati usia produktif seperti tidak memiliki pendapatan tetap/tidak memiliki sumber 

pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidak memiliki jaminan hari tua 

Gambar 11 

Klasifikasi Warga PS-2 

PS 2 

Usia 

Sekolah 

• Balita dan Usia sekolah 

sesuai program wajib 

belajar 

•Tidak memiliki 

kecukupan dana untuk 

mengakses pendidikan 

dan kesehatan 

Usia 

Produktif 


pekerjaan 

•pekerjaan tidak tetap 

•Tidak berpendidikan 


ketrampilan 

•Tidak memiliki akses 

perawatan kesehatan 

Usia 

Tidak 

Produktif 

•telah melewati masa 

produktif 

•pendapatan tidak tetap 

•ketergantungan tinggi 

•Tidak memiliki akses 

kesehatan 

•Tidak memiliki jaminan 

hari tua 


Untuk menjamin ketepatan sasaran kegiatan kepada keluarga/individu miskin yang ada dalam daftar 

PS-2 maka dapat dikembangkan penggunaan register warga miskin. Jadi masing-masing jiwa 

miskin (PS-2) mempunyai nomor register tersendiri dan harus jelas nama (by name) dan alamatnya 

(by address)-nya. Register ini digunakan semenjak usulan kegiatan/proposal, rapat BAPPUK BKM, 

sampai pada kunjungan lapang untuk menentukan kelayakan usulan. Dengan menggunakan nomor 

register warga miskin maka akan mempermudah untuk mengetahui apakah penerima manfaat 

kegiatan adalah warga miskin PS-2. 

Sasaran dari Kegiatan secara umum adalah keluarga/jiwa miskin yang ada dalam daftar PS-2, namun 

untuk Kegiatan tertentu harus ditentukan kriteria yang lebih khusus, hal ini dimaksudkan menghindari 

bias orientasi dan sasaran Kegiatan. Perlu untuk terus menjaga suasana batin warga miskin agar 

selalu harmoni, kondusif sehingga dalam memfasilitasi keluarga/jiwa miskin tersebut lebih strategis 

dan sesuai derajat keberdayaannya. Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan 

KSM/panitia: 

1. PJM pronangkis sudah diperbaiki: ada register jiwa miskin, ada katagori mendekati miskin - 

miskin - sangat miskin dan miskin produktif - miskin non produktif. 

2. Peserta/penerima manfaat semuanya ada dalam register PS-2 PJM Pronangkis. 

3. Untuk keperluan mendukung system register tersebut di atas dapat dibuatkan kartu identitas 

penerima manfaat tersendiri untuk mengidentifikasi kelompok sasaran agar mendapatkan 

intervensi yang tepat, misalnya beasiswa/bantuan pendidikan untuk warga PS-2 usia sekolah 

dan mendukung kartu sehat terdistribusi dengan benar melalu database PS-2 

Dengan mengklasifikasikan warga PS-2 akan mempermudah pemilihan intervensi yang cocok 

terhadap mereka, khususnya melalui Kegiatan. Dalam PJM Pronangkis sudah harus terlihat berapa 

jumlah warga miskin, tinggal dimana dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat untuk 

setiap kegiatan. Dengan demikian, BKM terhindar dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak berkaitan 

dengan penanggulangan kemiskinan, tidak jelas pemanfaatnya, instan dan kurang berkelanjutan. 

3.6. Komponen dan Fasilitasi Kegiatan 

Sebagaimana kegiatan yang lain, komponen Kegiatan berproses dari tahap Perencanaan, 

Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa dalam 

merencanakan, melaksanakan dan memonitor harus memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan 

ketepatan sasaran bagi warga miskin. Kebutuhan dan ketepatan sasaran dimuat dalam PJM 

Pronangkis yang akan selalu menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, 

Kegiatan disesuaikan dengan tiga target utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). yaitu : 

1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan. 

2. Peningkatan Kapasitas SDM, melalui pelayanan Pendidikan 

3. Peningkatan Daya Beli, yang didahului dengan peningkatan pendapatan sesuai mata 

pencaharian 

Ketiga komponen tersebut adalah criteria hidup sejahtera menurut Indeks Pembangunan Manusia 

sebagaimana ditentukan oleh UNDP. Untuk mewujudkannya diperlukan aneka jenis kegiatan, antara 

lain : 

1. Membantu penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan yang difasilitasi oleh BKM 

bekerjasama dengan Pemda. KSM Sosial yang memfasilitasi kegiatan tersebut diprioritaskan 

para volunteer yang berpengalaman dalam pelayanan kesehatan dan memahami benar PJM 

Pronangkis. Sehingga kegiatan KSM akan memiliki kekuatan visi untuk meningkatkan 

kesehatan warga miskin setempat seperti; pengobatan gratis, imunisasi, perawatan ibu 

hamil, penambahan gizi dan penimbangan balita, perawatan kesehatan orang tua (jompo), 

dsb 

2. Pembangunan prasarana kesehatan dan fasilitasi pelayanan kesehatan untuk 

menyambungkan antara kebutuhan masyarakat dengan program-program Pemda yang 

terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti Posyandu, Pos 


Kesehatan Desa/Kelurahan, Puskesmas, pelayanan jamkesmas, pemanfaatan obat generic, 

vaksinasi, penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit menular (malaria, demam berdarah, 

HIV), antisipasi pandemi maupun endemi, fogging, dst 

3. Pembangunan prasarana lingkungan yang menunjang peningkatan kesehatan masyarakat 

dan pencegahan penyakit adalah bagian dari kegiatan untuk mengantisipasi permasalahan 

social. Tidak jarang permasalahan lingkungan tersebut ditimbulkan oleh permasalahan 

lingkungan seperti penumpukan sampah atau pencemaran lingkungan (udara, air, tanah dan 

tanaman). Bahkan jika sudah mencapai skala tertentu, upaya pencegahan dilakukan dengan 

membangun instalasi, mulai dari yang murah hingga yang mahal seperti instalasi air bersih, 

sanitasi, pengolah limbah (water treatment), pengolah sampah (incinerator), hingga 

pembangkit listrik untuk kesehatan (dan pendidikan). 

4. Pembangunan prasarana pendidikan yang difasilitasi oleh BKM bekerjasama dengan Pemda 

antara lain pemberian bantuan beasiswa berkelanjutan, bantuan seragam sekolah, 

pembangunan sarana dan prasarana sekolah (PAUD, TK, SD, dan SMP), pembangunan 

perpustakaan sekolah, penyediaan prasarana sekolah, penyediaan buku-buku sekolah, 

pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Biaya Operasional Sekolah (BOS), pemanfaatan 

beasiswa, biaya dsb 

5. Mendorong agar warga miskin (PS-2) dapat mengakses kegiatan kredit mikro (ekonomi 

bergulir) setelah dberikan penguatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan 

kewirausahaan, ekonomi rumah tangga maupun pelatihan ketrampilan. Pelatihan-pelatihan 

dilaksanakan secara berkelanjutan, agar setelah pelatihan dapat membentuk KSM untuk 

mengakses BLM (diprioritaskan), meski tidak menutup kemungkinan untuk dilepas ke pasar 

kerja. Dukungan kepada KSM ekonomi produktif juga diberikan dalam rangka mengakses 

kemitraan, termasuk dalam hal legalitas/license usaha sector informal. 

6. Santunan (dapat berupa cash transfer) untuk memenuhi kebutuhan pokok, berupa makanan, 

pakaian dan perumahan untuk mengurangi beban hidup generasi mendatang sesuai kondisi 

yang dialami dan kemendesakan persoalan. Pemenuhan kebutuhan pokok biasanya diberikan 

kepada KK Miskin yang tidak dapat memenuhinya, baik akibat bencana maupun pada saat 

normal. Pemda telah memiliki alokasi bantuan social dalam APBD. Fasilitasi untuk warga 

miskin tidak hanya dalam desa/kelurahan, namun bias diperluas hingga keluar batas-batas 

kelurahan jika memungkinkan untuk meminimalisir kelompok sasaran yang tidak tercover 

seperti anak jalanan atau tunawisma. Pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama untuk 

kegiatan ini selain Pemda adalah Dunia Usaha (CSR). 




LAMPIRAN ‐ LAMPIRAN 


Lampiran 1 

a. Perkembangan Kemandirian BKM dan KPI 

Pertumbuhan kemandirian BKM mulai tahun 2010-2012 rendah, hanya sekitar 7 % saja. Sehingga 

diperkirakan bahwa pada tahun 2014 jumlah BKM/LKM yang mencapai kategori mandiri tidak 

tercapai, hanya sekitar 62% saja. Padahal para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan bertekad melalui 

Resolusi Lembang agar pada tahun 2014 untuk memandirikan 100 % BKM/LKM. Belum lagi jika 

diidentifikasi persoalan dalam masing-masing aspek yang memperlihatkan pola yang sama antara 

tahun 2012 dengan tahun 2011. 

Gambar 1 

Rerata Score Setiap Aspek Kinerja BKM 2010-2011 

60% 

50% 

40% 

44% 

53% 

52% 

57% 

43% 

51% 

48% 

58% 

41% 

47% 

46% 

53% 

30% 

20% 

10% 

0% 

STATUTA 

KEPEMIM 

PINAN 

SISTEM 

MANAJEMEN 

KEUANGAN SDM HUB, 

EKSTERNAL 

RATA‐2010 

RATA‐2011 

Sumber : Data KMP Status Mei 2012 

Gambar 2 

Rerata Score Setiap Aspek Kinerja BKM 2011-2012 

(Range nilai : 0-25 %= awal, 26-50%=berdaya, 51-75%=mandiri, 76-100%= Menuju Madani) 

Sumber : Data KMP Status April 2013 


Tabel 1 

Capaian Key Performance Indikator (KPI) Nasional (SIM Maret 2013) 

INDIKATOR Nilai kel 

tercapai 

Kel tdk 

tercapai 

% kel 

(data) 

Min 40% kehadiran warga miskin 44 8.206 2.719 100 

Min 40% kehadiran perempuan 43 8.082 2.843 100 

Min 30% pndk dewasa dalam Pemilu LKM 

tk basis 

31 8.355 2.570 100 

Min 90% BKM terbentuk 99 10.852 73 100 

Min 90% PJM tersusun 98 10.674 251 100 

Tridaya selesai di 80% kel 77 8.134 2.791 100 

Min 30% anggt KSM peremp 37 7.035 3.890 100 

b. Perkembangan IPM 

Data perkembangan kegiatan Sosial saja mengindikasikan terjadinya peningkatan kegiatan yang 

relevan dengan IPM antara bulan desember 2012 hingga Maret 2013. Sepanjang 3 bulan, komponen 

kegiatan yang berkorelasi langsung dengan IPM dan MDGs mengalami kenaikan 5 %. 

Kenaikan kegiatan IPM-MDGs sangat diharapkan, meskipun masih diikuti dengan peningkatan 

kategori lain-lain. Berikut ini perbandingan komposisi antar komponen IPM dalam kegiatan sosial 

secara nasional pada periode itu. 

Tabel 2 

Perbandingan Kegiatan Sosial sesuai IPM 

Desember 2012 - Maret 2013 

No 

Periode Status 

Jumlah 

Kegiatan 

Sosial 

Santunan 

Peningkatan 

SDM 

Jenis Kegiatan 

Pendidikan kesehatan Lain-lain 

1. 28 Des 2012 50,363 3,182 18,414 4,853 12,225 11,142 

2. 8 Maret 2013 52,796 3,293 19,667 5,219 12,758 11,321 

3. Kenaikan 2433 111 1253 366 533 179 

4. Prosentase 5% 3% 7% 8% 4% 2% 

Prosentase peningkatan terbesar terdapat pada Pendidikan (366 kegiatan, 8%) dan diikuti oleh 

Peningkatan SDM (1253 kegiatan, 7%). Sedangkan terrendah adalah kegiatan lain-lain (179 kegiatan, 

2%). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan lain-lain mulai kurang diminati, meskipun mengalami 

pertumbuhan juga sekitar 2 % (dibawah santunan 3 %). Potret tersebut menunjukkan bahwa 

pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh KSM-KSM Sosial masih 

menjadi primadona karena menambah income dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat 

miskin. 


Sayangnya bidang pendidikan selalu menduduki posisi bawah (10 %) setelah lain-lain (22 %). 

Kemungkinan urusan pendidikan sudah dihandle oleh sector (kementrian) pendidikan, sehingga PNPM 

Perkotaan hanya berkontribusi 10 % saja untuk menunjangnya. 

Untuk melihat kontribusi KSM-KSM secara lebih luas lagi terhadap IPM, maka dapat ditengok dari BLM 

yang disalurkan kepada masyarakat. Namun cara ini tidak dapat memotret jenis-jenis kegiatan yang 

dikerjasamakan dengan berbagai pihak, baik dengan SKPD maupun Dunia Usaha. Kelemahan lainnya 

adalah, kegiatan yang tidak berkorelasi langsung dengan IPM juga tidak tergambar dengan baik 

seperti sanitasi dan MCK (yang seharusnya dapat dikaitkan dengan kesehatan/peningkatan angka 

harapan hidup). Namun demikian tetap layak untuk dipertimbangkan. 

Dilihat dari dana BLM yang direalisasikan selama 5 tahun terakhir (2007-2015, dari alokasi pagu 

manapun), kontribusi PNPM Perkotaan terhadap IPM hanya Rp 718 M (10,66 %). Padahal total BLM 

yang direalisasikan adalah 5,4 Triliun. Artinya hampir 90 % kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan benarbenar 

“pure” pada aspek infrastruktur. Terdapat dua kemungkinan mengenai hal ini. Pertama, 

semua kegiatan yang terhubung langsung dengan IPM telah dihandle sector-sektor 

pendidikan, kesehatan maupun peningkatan income masyarakat. Kedua, semua kegiatan 

yang tidak terkait langsung dengan IPM ditunjang oleh kegiatan infrastruktur. Artinya 

sedikit banyak kegiatan infrastruktur turut memberikan sumbangan terhadap peningkatan IPM 

meskipun tidak seluruh jenis kegiatan infrastruktur terkait IPM. 

Data-data SIM yang diambil untuk memotret IPM berasal dari dari komponen infrastruktur, ekonomi 

produktif dan Sosial. Ketiga komponen tersebut di dalam SIM PNPM Mandiri Perkotaan terbagi ke 

dalam beberapa bagian sebagai berikut : 


Tabel 3 

Klasifikasi Sumber data IPM 

No Aspek Sub komponen Komponen 

Kegiatan Sosial 

1 Angka Harapan Hidup Pemberian Makanan Sosial 

Tambahan Balita 

Pemberian Makanan 

Tambahan Ibu 

Pemberian Makanan 

Tambahan Lansia 

Pemberian Gizi 

Imunisasi 

Fogging 

Penyediaan alat-alat 

kesehatan 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Posyandu/Poskesdes 

2 Pendidikan Beasiswa Sosial 

Pengadaan alat-alat 

pendidikan (APE PAUD) 

Revitalisasi PAUD 

Pengadaan prasarana 

sekolah (TK/PAUD/SD) 

Peralatan Sekolah 

pembangunan prasarana Infrastruktur 

sekolah; PAUD dan TK 

3 Peningkatan Daya Beli Pelatihan-pelatihan Sosial 

peningkatan kapasitas 

Semua jenis ternak 

bergulir 

Semua jenis kegiatan 

Perguliran 

Ekonomi 

Gambar 4 

Potret Nasional BLM Nasional terhadap 

IPM 2007-2012 

Angka Harapan 

Hidup 

19% 

Peningkatan 

Daya Beli 

75% 

Pendidikan 

6% 

Khusus untuk peningkatan daya beli, PNPM Perkotaan melakukan intervensi melalui kegiatan kredit 

mikro yang dikelola KSM. Kegiatan perguliran dana ini memberikan kontribusi paling besar dalam 

IPM, yaitu sebesar 7,99 %. Tiga besar Propinsi yang menguatkan daya beli masyarakat melalui 

pengelolaan dana bergulir oleh KSM ekonomi produktif adalah Kalimantan Timur (19.53%), Sulawesi 

selatan (18,56%) dan Nusa Tenggara timur (17,17%). Hal ini tidak mengherankan karena 


pengendalian kegiatan yang diarusutamakan (mainstreaming) dalam PNPM Mandiri Perkotaan selama 

ini ekonomi produktif dan infrastruktur. 

c. Capaian Kemitraan BKM secara Nasional dalam PNPM Perkotaan 

Dalam Kegiatan PNPM MP sebenarnya telah dibuka peluang untuk menjalankan kegiatan social 

dengan pelibatan mitra strategis, baik Pemda maupun Dunia Usaha. Secara Nasional, sejumlah BKM 

berdaya telah mampu mewujudkan hal tersebut sebelum guidance dan wacana kegiatan social yang 

mengedepankan kemitraan dibuat. Sejauh ini 314 BKM di 3 Propinsi (Jawa Timur, Kalimantan 

Selatan dan Kalimantan Timur) telah mampu merealisasikan 569 jenis kegiatan kemitraan 

dengan berbagai pihak untuk menunjang terlaksananya pembangunan infrastruktur dan kegiatan 

pelayanan pendidikan, kesehatan, santunan serta peningkatan SDM di desa/kelurahannya masingmasing. 

Gambar 5 

Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan BKM 

secara Nasional 

Infrastruktur 

46% 

Peningkatan 

SDM 

48% 

Santunan Sosial 

1% 

Lain 

Beasiswa -lain 

0% 2% 

Kesehatan 

3% 

Kemitraan yang paling diminati adalah untuk peningkatan kapasitas SDM, menjangkau 48 % jenis 

kegiatan. Disusul kemudian dengan pembangunan infrastruktur yang mencapai 46 %. 

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mayoritas BKM memandang bahwa kapasitas manusia hanya 

dapat ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Gambar di atas 

menjelaskan potret tersebut. Sementara itu layanan kesehatan penduduk seperti pengobatan gratis, 

pelayanan kesehatan murah, maupun penambahan gizi balita dan Ibu hamil menduduki peringkat 

ketiga dengan capaian 3 %. 

Potret pemanfaat KK miskin masih didominasi oleh pemanfaat kegiatan infrastruktur. Hal ini mungkin 

berkenaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan renovasi atau 

pembangunan fasilitas-fasilitas umum baru. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM 

diminati oleh lebih sedikit pemanfaat KK miskin karena meliputi aktivitas yang lebih specific 

menyangkut mata pencaharian masing-masing KK miskin. Peningkatan kapasitas SDM biasanya 

berbentuk pelatihan-pelatihan ketrampilan, ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan. Jenis 

peningkatan kapasitas semacam ini berkorelasi langsung dengan pemenuhan kebutuhan KK miskin 

usia produktif untuk meningkatkan income keluarga. 

Namun demikian pemanfaat KK miskin untuk pembangunan infrastruktur desa/kelurahan lebih 

banyak (50 %) ketimbang peningkatan kapasitas SDM (41%), meskipun peningkatan kapasitas SDM 

memiliki jumlah kegiatan yang lebih banyak. Sedangkan pelayanan kesehatan dimanfaatkan oleh 5% 

dari total 16283 KK miskin. Selebihnya tidak begitu terlihat pemanfaat KK miskinnya, kecuali lain-lain 

sebesar 3 %. 


Gambar 6 

KK Miskin Pemanfaat 

Kegiatan Kemitraan BKM 

Santunan Sosial 

1% 

Infrastruktur 

50% 

Peningkatan 

SDM 

41% 

Beasiswa 

0% 

Lain - lain 

3% 

Pelayanan 

Kesehatan 

5% 

Dilihat dari sisi pendanaan, Kegiatan infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga diluar 

dana APBN menghabiskan alokasi pembiayaan paling besar, yaitu sebesar 83 %. Angka 83 % 

tersebut merupakan capaian amat besar dari realisasi pendanaan sebesar Rp 15.9 miliar. Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah dana kemitraan sebesar itu hanya dimanfaatkan 16 % saja bagi kegiatan 

peningkatan SDM. Selebihnya kegiatan peningkatan layanan kesehatan sebesar Rp 1 % saja. 


Lampiran 2 

Penguatan Kelembagaan Masyarakat Melalui Review AD 

I. Latar Belakang 

Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai 

pengentasan warga miskin menjadi lebih sejahtera, bukan hanya soal pemanfaatan dana BLM untuk 

penanggulangan kemiskinan tetapi juga dilihat sebagai upaya sistemik untuk menyelesaikan 

persoalan kemiskinan secara komprehensif, antara lain dengan membangun kelembagaan 

masyarakat agar dapat melanjutkan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 

Membangun kelembagaan masyarakat adalah salah satu elemen penting. Upaya pengembangan 

kelembagaan masyarakat pada hakekatnya merupakan pengembangan norma dan perilaku 

positif yang disepakati secara kolektif untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan 

(Agung Pramono, 2011:113). Sekalipun memang inisiasi kelembagaan tersebut dilakukan oleh 

proyek, tetapi dalam proses perkembangannya, diserahkan kepada masyarakat apakah disepakati 

sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat tersebut atau tidak. 

Walaupun bukan merupakan satu-satunya elemen pengembangan kelembagaan, maka AD & ART 

dalam hal ini dianggap merupakan kristalisasi dari proses pelembagaan norma dan nilai atau 

pengembangan kelembagaan masyarakat tersebut. Anggaran Dasar suatu BKM/LKM bukan hanya 

sekedar menjadi landasan organisasi BKM/LKM semata-mata, tapi juga lebih luas lagi menjadi 

landasan bagi terlaksananya upaya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

metode pelaksanaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan. 

Salah satu elemen penting dalam konteks ini adalah peningkatan kapasitas sistem yang diantaranya 

melalui review AD, agar secara organisasi memiliki kapasitas untuk memimpin warganya dalam 

penanggulangan kemiskinan dengan tetap berbasis pada nilai-nilai luhur tetapi juga kapasitas untuk 

bersinergi dengan pihak lain dengan tujuan yang sama. 

II. Hal-hal yang harus diperhatikan 

AD suatu organisasi pada prinsipnya memuat aturan-aturan dasar yang menjadi landasan 

kerja/kegiatan dalam menjalankan roda organisasi tersebut. Selain menggambarkan visi dan misi 

dibangunnya organisasi juga memuat bagaimana organisasi tersebut dalam menjalankan visi dan 

misinya. AD dan ART juga berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi, 

dimana: 

1. Anggaran Dasar berfungsi juga sebagai DASAR pengambilan sumber peraturan/hukum dalam 

konteks tertentu dalam organisasi 

2. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada AD atau yang 

tidak diterangkan dalam AD, Karena AD hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme 

organisasi saja. ART adalah perincian pelaksanaan AD Ketentuan pada ART relatif lebih mudah 

dirubah daripada ketentuan pada AD. 

Hal-hal yang tercantum dalam setiap AD/ART suatu organisasi tergantung dari perhatian organisasi 

tersebut kepada suatu hal. Ada suatu hal yang dalam suatu organisasi dimasukkan dalam AD atau 

ART-nya karena dianggap penting, tetapi diorganisasi lain bisa jadi hal tersebut tidak dimasukkan 

dalam AD atau ART organisasi tersebut karena dianggap tidak penting. 

Sebagaimana diketahui Perjalanan BKM/LKM juga seiring dengan perjalanan dan Program PNPM 

Mandiri Perkotaan yang tadinya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. 

Perkembangan program ini pun mewarnai sepak terjang BKM/LKM bukan saja di dalam melaksanakan 

program tapi juga dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing. Di hampir 


semua tempat keberadaan BKM/LKM telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

Akan tetapi disamping perkembangan positif tersebut, tuntutan akan peningkatan kapasitas BKM/LKM 

baik secara sistem, organisasi maupun individu menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, 

misalnya dari organisasi yang tadinya hanya sekedar memanfaatkan BLM untuk penanggulangan 

kemiskinan menjadi organisasi yang siap bermitra secara strategis dalam penanggulangan kemiskinan 

di wilayah masing-masing. 

Dalam konteks pengembangan kelembagaan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan, maka setidaknya 

ada 5 (lima) elemen yang telah dilakukan: 

1. Elemen Organisasi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan 

2. Elemen siklus pembangunan partisipatif sebagai media pembelajaran masyarakat dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

3. Elemen penggalangan kegiatan kemitraan sebagai upaya untuk memperluas akses bagi 

masyarakat miskin 

4. Elemen unsur Relawan sebagai mitra BKM/LKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

5. Elemen KBIK sebagai media proses pelembagaan nilai-nilai dan juga pranata yang sudah 

dikembangkan dalam program ini terutama kepada unsur pemangku kepentingan 

penangggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan. 

Selain daripada itu dalam PNPM Mandiri Perkotaan, seluruh upaya penanggulangan kemiskinan harus 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada 

peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 

b. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 

c. Partisipasi. masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan 

pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. 

d. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan 

partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 

e. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan 

dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. 

f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam 

perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan 

pembangunan. 

g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan 

mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 

h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala 

informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan 

secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 

i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk 

pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang 

terbatas. 

j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong 

untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan 

kemiskinan. 

k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan. 

l. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus 

sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM/LKM, diharapkan mampu 

mengakomodir seluruh prinsip-prinsip tersebut serta dapat menggambarkan dan mengatur elemen 

pengembangan kelembagaan masyarakat yang sudah dibangun berikut kegiatan-kegiatan serta 

personil di dalamnya. 


III. Kisi-Kisi Anggaran Dasar 

NO Bagian Uraian 

1 Mukadimah Di dalam uraian mukodimah dijelaskan tentang latar 

belakang terbentuknya organisasi (misalnya diinisiasi 

melalui PNPM Perkotaan). Penting juga disampaikan 

konteks penanggulangan kemiskinan dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan, mulai dari akar persoalan kemiskinan dan 

cara pandang program ini dalam menyelesaikan 

persoalan kemiskinan, antara lain soal prinsip-prinsip 

dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan. 

2 Nama, Tujuan, tempat 

kedudukan, Tanggal Pendirian 

dan kepemilikan 

3 Visi, Misi, Prinsip dan Nilai 

(masukan: diatas tujuan, boleh 

sesuai visi dan misi 

desa/kelurahan - masuk OMW) 

4 Kepemimpinan, Keanggotaan, 

Kepemilikan dan Legalitas 

BKM/LKM 

1. Nama: LKM adalah nama generik, Nama LKM dapat 

disepakati sesuai keinginan warga 

2. Tujuan: Tujuan organisasi harus disebutkan jelas 

(misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin) 

3. Tempat kedudukan: Jelas di desa/kelurahan 

bersangkutan 

4. Tanggal Pendirian: kapan (tanggal,bulan, Tahun) 

didirikan harus disebutkan dengan jelas 

5. Kepemilikan: Sebagai sebuah OMW (Organisasi 

Masyarakat Warga, maka pada hakekatnya BKM/LKM 

dimiliki oleh seluruh masyarakat, mengingat proses 

pembentukannya pun melibatkan seluruh elemen 

masyarakat yang ada. 

Bagian ini jelas terkait dengan penanggulangan 

kemiskinan, dan sesuai dengan visi misi BKM/LKM dalam 

PJM Pronangkis, sedangkan prinsip dan nilai mengacu 

kepada prinsip dan nilai dalam PNPM Mandiri Perkotaan: 

Tentang nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip sosial 

kemasyarakatan dan juga keberlanjutan melalui tridaya 

(refer pedoman PNPM Mandiri Perkotaan) 

LKM adalah organisasi nirlaba, artinya tidak berorientasi 

profit 

Kepemimpinan LKM berbentuk pimpinan Kolektif yang 

terdiri dari 9-13 orang anggota (tergantung keputusan 

masyarakat). Pimpinan Kolektif LKM dikoordinir oleh 

seorang Koordinator yang kedudukannya setara dengan 

anggota LKM yang lain. Pimpinan kolektif dipilih 

masyarakat berdasarkan kriteria nilai. 

Anggota BKM/LKM adalah seluruh warga masyarakat di 

desa/kelurahan tersebut, sehingga dengan demikian 

LKM adalah milik masyarakat setempat. LKM dicatatkan 

ke notaris untuk mendapatkan pengakuan dan 

pembuktian atas adanya organisasi LKM tersebut. 

Proses pencatatan LKM dilakukan oleh pimpinan kolektif 

LKM atas mandat anggota LKM/masyarakat secara 

keseluruhan 

5 Kedudukan Harus ditegaskan disini, kedudukan LKM yang 

independen, diluar institusi manapun 

Merupakan mitra aparat pemerintahan baik tingkat 

desa/kelurahan, juga dengan kelembagaan masyarakat 

yang lain 

6 Organisasi, Tupoksi, Fungsi dan 

Peran 

BKM/LKM terdiri dari unsur Pimpinan Kolektif BKM/LKM 

yang merupakan board of trustee atau dewan amanah 



yang juga merupakan representasi nilai masyarakat, 

yang peran utamanya adalah menjadi steering 

(pengarah dan pengendali) upaya penangulangan 

kemiskinan dan fungsi utamanya adalah merumuskan 

kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya 

dan juga melakukan kontrol. 

Untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari Pimpinan 

Kolektif BKM/LKM dibantu oleh Sekretariat BKM/LKM 

yang bertanggung jawab secara teknis operasional 

sehari-hari, mengelola pengaduan masyarakat dan juga 

mengelola keuangan diluar kegiatan pinjaman bergulir. 

Selain daripada itu Pimpinan Kolektif BKM/LKM juga 

dibantu oleh Unit-unit dibawahnya yang terdiri dari UPK 

BKM/LKM yang tugas utamanya mengelola Keuangan 

dan kegiatan pinjaman dana bergulir, UPL BKM/LKM 

yang tugas utamanya mengelola kegiatan 

lingkungan/infrastruktur dan UPS BKM/LKM yang tugas 

utamanya mengelola kegiatan sosial. 

Pengawas UPK BKM/LKM yang tugas utamanya 

membantu BKM/LKM dalam mengawasi kegiatan 

pinjaman dana bergulir. 

Untuk melaksanakan tugas BKM/LKM, Pimpinan Kolektif 

BKM/LKM dapat membentuk unit operasional lain sesuai 

kebutuhan. 

7 Pimpinan Kolektif BKM/LKM, 

Koordinator Pimpinan Kolektif 

BKM/LKM, Anggota Pimpinan 

Kolektif BKM/LKM 

8 Keuangan: Perolehan dan 

Pengeluaran 

Anggota Pimpinan Kolektif BKM/LKM berjumlah 9-13 

orang 

Dipilih berdasarkan kriteria nilai 

Dipilih melalui proses pemilu demokratis yang akan 

dibahas rinci di ART 

Dipilih untuk masa bakti 3 tahun 

Keanggotaan pimpinan kolektif BKM/LKM dapat hilang, 

bilamana meninggal dunia, melakukan penyimpangan, 

pindah tempat tinggal, mengundurkan diri,dll 

Bilamana terjadi pergantian antar waktu, akan dipilih 

berdasarkan ranking pemilu tingkat desa/kel dan 

disahkan melalui Rembuk Warga tertinggi. 

Koordinator Pimpinan Kolektif (PK) BKM/LKM Fungsinya 

mengkoordinir seluruh anggota PK BKM/LKM dalam 

setiap pengambilan kebijakan/keputusan 

Koordinator PK BKM/LKM dapat dilakukan bergantian 

dan periodik sesuai kesepakatan yang tertuang dalam 

ART 

Koordinator PK BKM/LKM dapat bertindak atas nama 

BKM/LKM, berdasarkan hasil kesepakatan pimpinan 

kolektif BKM/LKM, untuk berhubungan dengan pihak lain 

untuk mencapai tujuan BKM/LKM 

Anggota PK BKM/LKM memiliki kedudukan yang setara 

dalam hal memutuskan sebuah kebijakan/pengambilan 

keputusan 

Dalam hal Koordinator PK BKM/LKM berhalangan setiap 

anggota PK BKM/LKM berhak mewakili 

Setiap anggota PK BKM/LKM berhak memilih dan dipilih 

menjadi Koordinator PK BKM/LKM 

Ada Sumber dan penggunaan dana, bisa darimanapun 

apakah APBN, APBD, swasta, swadaya, hasil perguliran 

UPK BKM/LKM, dll masuk melalui rekening BKM/LKM 



(dan akan diatur melalui ART) 

SEtiap dana yang diterima dimana pemberi dana 

mempunyai persyaratan tertentu atas penggunaan dana 

tersebut maka dana akan digunakan secara khusus 

sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama 

pemberi dana dengan tetap mempertimbangkan tujuan 

BKM/LKM 

Dana BKM/LKM sebesar-besarnya digunakan untuk 

aktifitas penanggulangan kemiskinan Berbasis Tridaya 

(Lingkungan, Sosial dan Ekonomi) 

Penerima manfaat dari kegiatan tersebut adalah 

KK miskin hasil pemetaan Swadaya yang 

terdaftar dalam Data PS-2 

Pengelolaan keuangan dikelola oleh Sekretariat 

BKM/LKM sedangkan khusus untuk kegiatan Pinjaman 

Dana Bergulir dikelola oleh UPK BKM/LKM 

Untuk penggunaan dana yang tidak termuat dalam 

rencana anggaran harus disetujui oleh suara mayoritas 

dalam kuorum Musyawarah PK BKM/LKM (diatur dalam 

ART) 

Penggunaan Laba UPK BKM/LKM akan dialokasikan 

untuk pemupukan modal UPK, Biaya operasional UPK 

dan cadangan resiko pinjaman (Akan diatur lebih detil 

dalam ART). 

Mekanisme Penerimaan, Pengeluaran dan pemanfaatan 

dana akan diatur secara lebih detil dalam ART. 

9 Kegiatan Kegiatan utama BKM/LKM adalah upaya 

penanggulangan kemiskinan, dengan siklus 

pembangunan partisipatif tahunan dan 3 tahunan 

Dalam siklus tahunan kegiatan utamanya adalah 

Tinjauan Partisipatif, RWT dan juga implementasi 

kegiatan berbasis Tridaya 

Sedangkan siklus 3 tahunan terdiri dari RK, PS, Pemilu 

BKM/LKM, PJM Pronangkis, Pengembangan KSM, RWT 

Dalam implementasi kegiatan orientasinya adalah 

peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin 

(IPM & MDG's) dan juga tridaya (Ekonomi, lingkungan 

dan sosial) 

10 Musyawarah/Rembug Warga 

Pengambilan Keputusan 

Ada beberapa jenjang pengambilan keputusan 

Ada Musyawarah pengambilan keputusan tertinggi, yang 

merupakan utusan warga hasil pemilu tingkat 

basis/komunitas 

terkecil 

(RT/RW/Dukuh/Dusun/Kampung/Banjar,dll) 

Musyawarah tertinggi memiliki kewenangan mengganti 

anggota BKM/LKM, merubah AD & ART, Menyusun PJM 

Pronangkis, dll, Quorum tercapai bila diikuti oleh 50%+ 

1 utusan warga hasil pemilu tingkat basis sebelumnya. 

Ada Musyawarah Pimpinan Kolektif BKM/LKM; 

Merupakan musyawarah anggota pimpinan kolektif 

BKM/LKM, terutama untuk merumuskan kebijakan 

penanggulangan di wilayahnya, Musyawarah pimpinan 

kolektif di atur dalam ART. Pimpinan Kolektif BKM/LKM 

juga dapat merumuskan Surat Keputusan sebagai 

aturan pendukung yang tertuang dalam AD maupun 

ART, untuk mengatur teknis operasional pelaksanaan 

seluruh kegiatan. Dalam hal membuat Surat Keputusan 

ini, tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART yang 



sudah disusun, Quorum tercapai bila diikuti oleh 50%+ 

1 Anggota Pimpinan Kolektif BKM/LKM. 

Ada Musyawarah akhir tahun, dilakukan dalam rangka 

evaluasi penanggulangan kemiskinan dan 

pertanggungjawaban Pimpinan Kolektif BKM/LKM, 

merumuskan Rencana tahunan, teknis musyawarah 

akhir tahun diatur dalam ART. Quorum tercapai bila 

diikuti oleh 50%+ 1 utusan warga hasil pemilu tingkat 

basis sebelumnya Ada Musyawarah luar biasa, bilamana 

terjadi penyimpangan atas prinsip-prinsip pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan, Musyawarah luar biasa 

bisa dilakukan atas usulan 50%+ 1 utusan warga hasil 

Pemilu BKM/LKM sebelumnya. 

Musyawarah tersebut dapat dihadiri oleh tamu 

undangan yang merupakan unsur-unsur kelompok di 

masyarakat (Kepala Desa/Lurah,RT,RW, Tokoh 

masyarakat, PKK, Karang Taruna, Tokoh agama, dll) 

11 Relawan dan KBK Relawan merupakan mitra kerja Pimpinan Kolektif 

BKM/LKM dalam nangkis, dasarnya adalah keikhlasan 

dan juga kerelawanan. Siapapun berhak mengajukan 

diri menjadi relawan. Pimpinan Kolektif BKM/LKM 

memfasilitasi pengembangan relawan dan juga relawan 

sektoral sesuai minatnya. 

KBK (Komunitas Belajar Kelurahan) adalah wadah 

belajar masyarakat dan pelembagaan proses 

penanggulangan kemiskinan, seluruh pemangku 

kepentingan dalam nangkis berhak hadir. Terutama 

membahas tema-tema penanggulangan kemiskinan di 

masyarakat. Pimpinan Kolektif BKM/LKM memfasilitasi 

Pengembangan KBK 

12 Mekanisme Pemilu BKM/LKM Mekanisme Pemilu BKM/LKM antara lain mengatur 

langkah-langkah pemilu BKM/LKM: 

o Pembentukan Panitia Pemilu yang terdiri dari Panitia 

Pemilu, Pengawas dan Perumus AD & ART, tugas 

Panitia diatur dalam ART 

o Pemilu tingkat basis, harus mengundang seluruh 

Penduduk dewasa, dan minimum diikuti oleh 30% 

penduduk dewasa di wilayah tersebut. 

o Pemilu tingkat basis menghasilkan utusan warga 

yang berhak hadir dalam Pemilu tingkat 

desa/kelurahan untuk memilih pimpinan kolektif 

BKM/LKM. Jumlah utusan warga diatur dalam ART 

o Akan halnya pemilu BKM/LKM tingkat basis tidak 

mencapai kehadiran 30% penduduk dewasa, maka 

pemilu harus di ulang, mekanisme pemilu ulang 

diatur dalam ART 

o Pemilu tingkat desa/kelurahan diikuti oleh seluruh 

utusan warga tingkat basis yang diikuti minimal 2% 

dari penduduk dewasa di desa/kelurahan tersebut. 

Pemilu BKM/LKM dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 

tahun sekali sesuai masa bakti BKM/LKM atau bilamana 

terjadi musyawarah luar biasa yang diatur dalam AD 

13 Pelaksanaan transparansi dan 

akuntabilitas 

Upaya Nangkis oleh BKM/LKM harus menjamin 

transparansi akuntabilitas, ada beberapa instrumen terkait 

dengan hal ini, yaitu: 

Seluruh hasil kegiatan Penanggulangan kemiskinan 

harus dipublikasikan kepada masyarakat 



Audit tahunan, audit tahunan BKM/LKM dilakukan oleh 

auditor independen, keputusan pemilihan tim audit 

diambil dalam Musyawarah pimpinan kolektif BKM/LKM 

Tinjauan partisipatif yang di dalamnya ada review 

keuangan 

Mekanisme Pengelolaan keuangan diatur dalam ART dan 

juga Petunjuk khusus yang disepakati oleh Musyawarah 

pimpinan kolektif BKM/LKM 

Termasuk di dalamnya mekanisme pertanggungjawaban 

KSM yang melaksanakan kegiatan nangkis 

Laporan keuangan dan kegiatan setidak-tidaknya akan 

disampaikan ke aparat pemerintah setempat dan 

dipublikasikan ke masyarakat. 

13 Perubahan Anggaran Dasar dan 

ART 

Anggaran dasar dan ART hanya dapat dirubah melalui 

Musyawarah tertinggi BKM/LKM 

14 Sanksi Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dan 

penyalahgunaan oleh Pimpinan Kolektif BKM/LKM, UP- 

UP, KSM atau masyarakat yang tidak memenuhi kaidah 

transparansi dan akuntabilitas, maka dapat dikenakan 

sanksi. 

Jika penyimpangan terjadi di lingkungan UP-UP, KSM, 

atau masyarakat, maka bentuk sanksi yang diberikan 

ditetapkan melalui Musyawarah pimpinan kolektif 

BKM/LKM. 

Jika penyimpangan terjadi di lingkungan Pimpinan 

Kolektif BKM/LKM, maka bentuk sanksi yang diberikan 

ditetapkan melalui Musyawarah tertinggi BKM/LKM 

Ketentuan dan bentuk sanksi akan diatur dalam ART 

15 Pembubaran Pembubaran/penutupan Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat, dapat dilakukan jika Pimpinan Kolektif 

BKM/LKM sebagai dewan amanah warga sudah tidak 

mampu lagi menjalankan tugas dan fungsinya. 

Jika Lembaga Keswadayaan Masyarakat ditutup, maka 

kekayaan yang dimiliki yang berasal dari dana BLM 

harus diserahkan kepada lembaga yang telah ditunjuk 

BKM/LKM melalui Musyawarah tertinggi yang visi dan 

misinya sejalan dengan visi misi penanggulangan 

kemiskinan BKM/LKM. Dalam hal tidak ada lembaga 

yang dimaksud, sebelumnya BKM/LKM daat 

memfasiltiasi pembentukan Lembaga berbadan hukum 

untuk kepentingan nangkis. 

Keputusan pembubaran harus dihadiri oleh sekurangkurangnya 

50%+1 dari 2% penduduk dewasa. 

16 ART Anggaran Rumah Tangga Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat serta peraturan khusus yang memuat 

peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam 

Anggaran Dasar ini, disusun oleh BKM/LKM melalui 

Musyawarah pimpinan kolektif BKM/LKM dengan tidak 

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 

Melalui mekanisme Musyawarah pimpinan kolektif 

BKM/LKM dapat mengeluarkan Surat Keputusan yang 

isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran 

Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan lain 

dari Musyawarah tertinggi 

Anggara Rumah Tangga sebaiknya memuat seluruh 



aturan main pelaksanaan kegiatan dengan 

mempertimbangkan seluruh pedoman pelaksanaan, 

petunjuk teknis, POB dll. yang telah dikeluarkan oleh 

PNPM Mandiri Perkotaan. 

17 Penutup Demikian Anggaran Dasar Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat ini ditetapkan dan ditandatangani oleh yang 

diberi kuasa oleh Musyawarah tertinggi 


Lampiran 3 

Sistem Arsip dan Database Organisasi BKM/LKM 

A. Pendahuluan 

Setiap pekerjaan dan kegiatan kantor, baik pemerintah maupun swasta, bahkan organisasi sosial 

sekalipun memerlukan penyimpanan, pencatatan serta pengolahan surat, baik ke dalam maupun 

keluar dengan sistem tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini disebut dengan 

istilah Administrasi Kearsipan. Kearsipan sebagai salah satu kegiatan perkantoran merupakan hal 

yang sangat penting dan tidak mudah. Arsip yang dimiliki oleh organisasi harus dikelola dengan baik 

sebab keunggulan pada bidang kearsipan akan sangat membantu tugas pimpinan serta membantu 

mekanisme kerja dari seluruh karyawan instansi yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan secara 

lebih efisien dan efektif. Informasi yang diperlukan melalui arsip dapat menghindari salah 

komunikasi, mencegah adanya duplikasi pekerjaan dan membantu mencapai efisiensi kerja. 

Apa sajakah yang perlu dilakukan agar komunitas mampu mengelola informasi? Bagaimana cara 

melakukannya? Dari mana memulainya? Banyak pihak memilih untuk memulai dengan melakukan 

pembenahan dokumentasi organisasi. Memang benar adanya, dokumentasi merupakan kelemahan 

umum dari banyak organisasi komunitas. Tak jarang kita menjumpai dokumentasi BKM/LKM yang 

jauh dari rapi. Beberapa upaya dilakukan dengan mendidik beberapa relawan atau pengurus 

BKM/LKM untuk melakukan pencatatan (melengkapi lembar isian, menomori surat keluar/masuk, 

mengarsipkan, dst). Namun, upaya ini sering tak memberikan hasil yang memuaskan. Meskipun 

pelatihan sudah diberikan, dokumen tetap tercerai‐berai tak beraturan. Banyak BKM/LKMtetap tidak 

sanggup memproduksi bahkan dokumen organisasi yang paling sederhana, seperti ringkasan 

pertemuan/rapat. Pekerjaan dokumentasi akhirnya terhenti sama sekali, setelah petugas 

penanggungjawabnya kehilangan minat untuk melanjutkan tugasnya. Mengapa kehilangan minat? 

Karena petugas tersebut kemudian mengamati bahwa seluruh hasil pekerjaannya hanya akan 

berakhir di rak penyimpanan dokumen. Tak seorang pun berminat memanfaatkan hasil 

pekerjaannya. 

Pengelolaan arsip dan database organisasi sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan 

organisasi, pengambilan keputusan dan terlbih terhadap rekaman proses pembelajaran untuk 

menjadi lebih baik. BKM/LKMadalah motor penggerak penanggulangan kemiskinan, jadi di 

BKM/LKMlah tumpuan dokumentasi proses pembelajaran tersebut, harus mampu mengelola data 

dan informasi yang ada untuk kepentingan proses pengembangan komunitas dan pembelajaran 

dalam jangka panjang. 

B. Pengertian Pengelolaan arsip dan database 

Banyak teori tentang arsip, tapi itu tidak penting, yang lebih penting adalah apa manfaatnya untuk 

kepentingan organisasi. Salah satu teori yang penting tentang Arsip ini apa yang disebut Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) dalam (Wursanto, 1991:47) 

"Arsip sebagai segala kertas, buku, foto, film, rekaman suara, gambar peta, 

bagan atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, 

asli atau salinannya, serta dengan segala penciptaannya, dan yang dihasilkan 

atau diterima oleh suatu organisasi/badan, sebagai bukti atas tujuan, 

organisasi, fungsi-fungsi, kebijaksanaan-kebijaksanaan, keputusan-keputusan, 

prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan pemerintah yang lain, 

atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya" 


Dalam konteks ini maka yang dimaksud dengan arsip BKM/LKMadalah segala kertas, buku, modul, 

pedoman, SOP, berita acara dan dokumen lain dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya, yang 

dihasilkan BKM/LKM selama proses pengelolaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 

Sedangkan Pengelolaan database, kurang lebih adalah pengelolaan data‐data penting yang berguna 

yang dapat dikembangkan menjadi informasi untuk pengembangan kebijakan, keputusan, dan 

juga evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan. 

Secara teori pengertian arsip dan database ini berbeda, akan tetapi dalam prakteknya ini merupakan 

satu kesatuan kegiatan, sehingga sebut saja ini adalah Pengelolaan Arsip dan Database BKM/LKM. 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud pengelolaan arsip dan database ini tentu dalam rangka menunjang kegiatan organisasi 

BKM/LKM terutama untuk pengelolaan penanggulangan kemiskinan di wilayah agar berlangsung 

secara efektif dan effisien. Sedangkan tujuannya antara lain: 

1. Seluruh rekaman data, alat bukti, proses, informasi tersusun dengan baik dan mempermudah 

siapapun untuk mengakses data dan informasi tersebut 

2. Agar data dan informasi yang ada tersebut dapat digunakan dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan dan terlebih untuk proses pembelajaran penanggulangan kemiskinan 

D. Mengurai Kegiatan BKM/LKM 

Penting disampaikan bahwa, pengelolaan arsip tidaklah berdiri sendiri, kedudukannya sangat terkait 

erat dengan dinamika organisasi yang ditunjukan dengan kegiatannya. Oleh karena itu terlebih 

dahulu penting di uraikan apa saja yang menjadi elemen‐elemen kegiatan BKM/LKM dalam 

penanggulangan kemiskinan. Secara sederhana akan disampaikan dengan hal‐hal berikut: 

1. Kegiatan siklus pembangunan partisipatif; Sebagaimana diketahui setiap tahun BKM/LKM dan 

jajarannya melaksanakan proses siklus pembangunan partisipatif, kegiatan ini bila di tahun ke 4, 

tentu prosesnya sangat lengkap mulai dari RK, PS, Pembentukan BKM/LKM, Penyusunan PJM 

Pronangkis sampai dengan pelaksanaan kegiatan, sedangkan di tahun ke 2 dan ketiga diwakili 

oleh 2 kegiatan besar yaitu review partisipatif dan Rembuk Warga Tahunan Masyarakat; 

2. Pengelolaan kegiatan tridaya; Sebagai implementasi dari siklus pembangunan partisipatif, maka 

dilakukannya kegiatn yang berbasis tridaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, mencakup didalamnya 

pembentukan KSM, proposal serta juga laporan pertanggjungjawaban kegiatannya. 

3. Pengelolaan kegiatan transparansi dan akuntabilitas; yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pengelolaan kegiatan yang terkait untuk menjamin transparansid an akuntabilitas, antara lain 

kinerja UPK dan sekretariat, audit interal maupun eksternal, Monitoring dan evaluasi dl 

4. Pengambilan keputusan; Sebagai dasar pelaksanaan kegiatannya, BKM/LKM mendasarkan 

kegiatannya dengan keputusan yang ada, antara lain dengan AD & ART, surat keputusan 

pengangkatan UP‐UP, Surat keputusan pengelolaan tridaya, dll 

5. Kegiatan Pengembangan kapasitas; Hampir di setiap saat BKM/LKM dan jajarannya 

melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas, apakah mencakup pengembangan kapasitas 

bagi BKM/LKM sendiri, relawan dan juga UP‐UP bahkan KSM, kegiatan ini biasanya 

didukungdengan materi‐materi tertentu 

6. Pengelolaan surat‐menyurat; Kegiatan surat menyurat adalah kegiatan yang hampir pasti terjadi 

di semua organisasi, apalagi BKM/LKM, misalnya terkait dengan surat undangan pertemuan, 

pemberitahuan, permohonan, tanggapan, keputusan dll 

Kegiatan‐kegiatan tersebutlah yang nantinya kurang lebih akan didokumentasikan menjadi arsip dan 

database BKM/LKM. 


E. Kaitan peran dan tugas masing‐masing unsur terhadap pengelolaan arsip database 

Berdasarkan kegiatan tersebut, kegiatan pengelolaan arsip dan database, bisa saja diurai 

berdasarkan obyeknya, akan tetapi akan lebih mudah bilamana dikaitkan dengan peran atau tugas 

masing‐masing unsur dalam kegiatan serta arsip dan database apa yang harus dikelola oleh masingmasing 

unsur tersebut, secara umum disampaikan bahwa peran/tugas masing‐masing adalah seagai 

berikut: 

1. BKM/LKM; BKM/LKM bukan bertugas, mengingat memang dipilih berdasarkan kerelaan dan 

fungsi utramanya adalah menjaga norma dan nilai dalam penanggulangan kemiskinan, BKM/LKM 

Berperan terutama untuk pengambilan kebijakan dan juga keputusan umum penanggulangan 

kemiskinan serta mengelola kegiatan rutin tahunan masyarakat seperti siklus tahunan, dan juga 

pengelolaan kesekretrariatan BKM/LKM, untuk membantu BKM/LKM dalam hal ini ditunjuk 

sekretariat 

2. UP‐UP; tugas utamanya tentu adalah pengelolaan kegiatan tridaya, mengoperasionalisasikan 

kebijakan yang telah disusun oleh BKM/LKM 

Secara rinci peran/tugas masing‐masing akan disampaikan sebagai berikut: 

NO 

UNSUR 

1 BKM/LKM DAN 

SEKRETARIAT 

ARSIP 

1. Surat Menyurat: 

a. Surat Masuk 

b. Surat Keluar 

c. Surat Keputusan 

d. dll 

2. Pedoman/petunjuk teknis umum: 

Pedoman Pelaksanaan, 

pedoman siklus 

3. Modul pelatihan 

4. Media Sosialisasi 

5. AD & ART 

6. Struktur Organisasi 

7. Buku Keuangan Sekretariat 

2 UPK 1. Surat Menyurat: 




d. dll 

2. Bukti kegiatan sosialisasi dan 

pembinaan KSM (Daftar hadir, 

materi dan tanya jawab 

pemahaman pinjaman dan 

tanggung enteng) 

PENGELOLAAN 

DATABASE 

1. Data proses siklus: RK, PS, BKM/LKM, PJM, 

Review Partisipatif, RWT 

2. Data hasil PS 

3. Peta desa (skalatis & terlihat batas wilayah) 

4. Dokumen PJM Pronangkis 

5. Rencana Kerja Tahunan BKM/LKM 

1. Buku Pinjaman Bergulir 

2. Perencanaan: Daftar prioritas KSM yang 

layak mendapat pinjaman bergulir 

3. Pelaksanaan: 

a. Formulir permohonan dan pengajuan 

pinjaman bergulir KSM dan anggotanya, 

BA KSM, Copy KTP 

b. Hasil pemeriksaan UPK terhadap calon 

peminjam dan usahanya analisa serta 

usulan kepada manajer UPK terhadap 

permohonan pinjaman KSM dan 

anggotanya 

c. Putusan Manajer UPK (setuju atau 

menolak) atas pengajuan permohonan 

pinjaman KSM dan anggotanya 

d. Berkas realisasi pinjaman kepada KSM 

dan anggotanya berupa Surat Perjanjian 

Pinjaman, Bukti Kas Keluar asli, Surat 

Kuasa 

e. Data besar pinjaman, jasa, jangka waktu, 

angsuran, anggota KSM miskin/tidak, 

Laki/Perempuan dalam Reg. Sisa 

Pinjaman. 


3 UPL 1. Surat Menyurat: 




d. dll 






4. Tahap Pemeliharaan: 

a. Data peminjam : KSM, anggota KSM, 

anggota perempuan, anggota miskin, 

yang memperoleh pinjaman, yang lunas, 

yang aktif, yang menunggak. 

b. Data pinjaman : yang direalisir, saldo 

pinjaman, yang dibayar kembali, yang 

dibayar maju 

c. Data tunggakan pinjaman : Besar 

tunggakan, Saldo pinjaman berdasarkan 

kolektibilitas 

d. Indikator kinerja pinjaman bergulir : LAR, 

PAR, CCr, ROI 

1. Peta permasalahan tematik lingkungan 

(listrik,jalan,saluran,air bersih,failitas sosial) 

2. Potensi SDM/SDA terkait lingkungan 

3. Peta lokasi kegiatan lingkungan yg telah 

dibangun oleh pihak-pihak pembangunan 

lain 

4. Peta tata guna tanah 

5. Peta kepemilikan tanah 

6. Peta investasi kegiatan infrastruktur 

7. Perencanaan: 

a. Nama KSM yang dianggap layak untuk 

ikut dalam kegiatan lingkungan 

b. Daftar harga satuan dari toko-toko 

bangunan & kota/kabupaten 

c. Proposal kegiatan yang diajukan KSM 

yang akan mengerjakan kegiatan 

lingkungan 

d. Berita acara hasil verifikasi proposal 

kegiatan 

e. Nama KSM dan kegiatan sesuai 

proposal yang telah diverifikasi 


a. Nama pemasok bahan dan alat, tenaga 

kerja 

b. Form SPPD-L 

c. RPD,LPD Dan BA pembayaran tiap KSM 

d. Daftar calon suplier bahan dan alat 

e. Data hasil opname pekerjaan di 

lapangan 

f. Form daftar uji dampak lingkungan 

g. Form laporan harian, 

mingguan,bulanan,LPJ & dokumentasi 

progress 

h. Daftar SPPDL yang di amandemen 

i. Progress KSM 

j. Data hasil opname pekerjaan di 

lapangan & data inventarisasi O&M yg 

terbentuk 

k. Form Pemeriksaan/sertifikasi, Form 

BAP2 

l. Data swadaya masyarakat dari tiap 

pekerjaan KSM 

m. LPJ KSM 

9. Pemeliharaan: 

a. Rencana kerja, anggaran dan 

penanggung jawab tim O&P di tiap 

kegiatan infrastruktur 


4 UPS 1. Surat Menyurat: 




d. dll 






b. Form dan tata cara pemanfaatan dan 

Pemeliharaan kegiatan 

1. Peta permasalahan tematik sosial 

(kesehatan, pendidikan, 

jompo,pengangguran,dll) 

2. Potensi SDM/SDA terkait Sosial 

3. Peta investasi kegiatan sosial 

4. Perencanaan: 

a. Nama KSM yang dianggap layak untuk 

ikut dalam kegiatan lingkungan 

b. Daftar harga satuan dari toko-toko 

bangunan & kota/kabupaten 

c. Proposal kegiatan yang diajukan KSM 

yang akan mengerjakan kegiatan 

lingkungan 

d. Berita acara hasil verifikasi proposal 

kegiatan 

e. Nama KSM dan kegiatan sesuai 

proposal yang telah diverifikasi 


a. Daftar SPPDS yang di amandemen 

b. Progress KSM 

c. Data swadaya masyarakat dari tiap 

pekerjaan KSM 

d. LPJ KSM 

Arsip dan database tersebut tidak baku, bahkan mungkin bisa jauh lebih sederhana sesuai dengan 

kebutuhan lapangan masing‐masing. 


F. Lay Out Ruangan Sekretariat BKM/LKM 

Penting diilustrasikan, bagaimana kira‐kira sekretariat BKM/LKM yang mampu menggambarkan 

dinamika organisasi yang juga tertata rapih, tapi tentu sekali lagi ini disesuaikan dengan kondisi 

lapangan masing‐masing. Berikut salah satu contoh lay out ruangan sekretariat BKM/LKM yang 

relatif sudah cukup baik. 


Lampiran 4 

TEKNIS DASAR LEGAL DRAFTING 

Disarikan dari Modul Penyusunan Perdes Partisipatif LSU BINA INSANI 

A. LANDASAN PEMBENTUKAN PERUNDANG‐UNDANGAN 

Dalam pembentukan suatu produk perundang‐undangan ada beberapa landasan yang harus 

diperhatikan yaitu: 

1. Landasan filosofis; Landasan filosofis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh 

pemerintah daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai‐nilai yang hakiki di tengah tengah 

masyarakat. Misalnya agama dan kepercayaan atau kearifan lokal setempat . 

2. Landasan sosiologis; Landasan filosofis merupakan pandangan hidup, kesadaran dan citacita 

moral yang luhur yang meliputi suasana kewajiban serta watak dari bangsa Indonesia. Landasan 

sosiologis adalah suatu tinjauan terhadap gejala‐gejala sosial, ekonomi dan politik yang 

berkembang dalam masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademis (draft 

academic) tentang rancangan peraturan perundang‐undangan yang akan dibuat. Selain itu juga 

memuat analisa kecenderungan sosiologis‐futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu 

sejalan dengan arah dan tujuan perkembangan hukum nasional. Landasan sosiologis 

menghendaki peraturan perundang‐undangan yang dibuat bisa mencerminkan kenyataan yang 

hidup dalam masyarakat. Suatu peraturan perundang‐undangan dapat dikatakan mempunyai 

landasan sosiologis apabila ketentuan‐ketentuannya sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan 

kesadaran hukum masyarakat. 

3. Landasan yuridis; Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua macam 

a. Landasan yuridis yang beraspek formal, yaitu ketentuan‐ketentuan hukum yang memberi 

kewenangan (bevoegdheid) kepada badan pembentuknya. 

b. Landasan yuridis yang beraspek material, yaitu ketentuan‐ketentuan hukum tentang masalah 

atau persoalan apa yang harus diatur. Dengan kata lain dilihat dari segi isi (materi), yakni dasar 

hukum untuk mengaturnya. 

Landasan yuridis menghendaki agar peraturan perundang‐undangan yang dibuat menunjukkan: 

a. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan, karena 

setiap peraturan perundang‐undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang 

b. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur; 

c. keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan 

d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi. 

B. Teknik Drafting Peraturan di tingkat Desa 

Pada umum Kerangka struktur Peraturan Desa terdiri dari: 

a. Penamaan/Judul; 

b. Pembukaan; 

c. Batang Tubuh; 

d. Penutup; dan 

e. Lampiran 

Agar Kerangka struktur Peraturan tersebut dapat tersusun maka metodenya adalah sebagai berikut: 


1. PERUMUSAN KERANGKA 

2. PERUMUSAN KONSIDERAN, KETENTUAN UMUM, BAB, BAGIAN, PARAGRAF 

3. PERUMUSAN PASAL dan Ayat 

4. PERUMUSAN PENJELASAN UMUM dan PASAL‐PASAL 

a. Penamaan / Judul 

Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai 

penamaan/judul. 

Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat 

keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang 

diatur. 

Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan 

mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 

Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. 

CONTOH: 

b. Pembukaan 

Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari : 

PERATURAN DESA CIMANGGIS 

NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 

1. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; 

2. Jabatan pembentuk Peraturan Desa. 

3. Konsiderans; 

4. Dasar Hukum; 

5. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"; 

6. Memutuskan; dan 

7. Menetapkan 

b.1 Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"; merupakan kata yang harus 

ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan 

seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca. 

Contoh: 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 

Contoh: 

KEPALA DESA CIMANGGIS, 

b.2 Konsiderans; Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat 

mengenai pokok‐pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan‐alasan serta landasan yuridis, 


filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan 

Kepala Desa. Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap‐tiap pokok pikiran 

dirumuskan pengertian, dari tiap‐tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri 

dengan tanda titik koma (;). 

Contoh : 

Menimbang : a. …………………..; 

b. …………………..; 

c. .....……………….; 

b.3 Dasar Hukum 

1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi 

pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundangundangan 

yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peratt ran Kepala Desa dan 

Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur. 

2. Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu : 

a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan 

Keputusan Kepala Desa; dan 

b. Landasan yuridis materi yang diatur. 

3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang‐undangan yang 

tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat. Catatan : 

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar 

hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang‐undangan. 

4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundangundangan, 

atau apabila peraturan perundangundangan tersebut sama tingkatannya, maka 

dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan 

perundangundangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan 

nomor urutan pembuatan peraturan perundangundangan tersebut. 

5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau 

ada). 

6. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang‐undangan, maka tiap dasar hukum diawali 

dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) 

Contoh penulisan 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 158. Tamtahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4546); 

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... Tentang….. 

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... 

(Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor ...) 


.3 Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" 

Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala 

Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya 

dilakukan sebagai berikut : 

Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN; 

Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital; 

Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan 

Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh: 

Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA 

CIMANGGIS 

dan 

KEPALA DESA CIMANGGIS 

b.4 Memutuskan 

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). 

peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin. 

Contoh : 

MEMUTUSKAN 

b.5 Menetapkan 

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan 

kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 

Contoh : 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DESA CIMANGGIS TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

ORGANISASI PEMERINTAH DESA 

CIMANGGIS 

Jadi jika digabungkan bagian pembukaan akan tampak kurang lebih seperti berikut: 


PERATURAN DESA CIMANGGIS 

NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA CIMANGGIS, 

Menimbang : a. ……………………………………………; 

b. ……………………………………………; 

c. ………………………………………..dst; 

Mengingat : 1. ……………………………………………; 

2. ……………………………………………; 

3. ………………………………………..dst; 

Dengan persetujuan bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGIS 

Dan 

KEPALA DESA CIMANGGIS 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

: PERATURAN DESA CIMANGGIS TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2008 

c. Batang Tubuh 

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal‐pasal atau diktum‐diktum. 

Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal‐pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturar. Kepala 

Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat 

penetapan (Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum‐diktum 

Batang Tubuh Peraturan Desa, terdiri dari 

1. Ketentuan Umum; 

2. Materi yang diatur; 

3. Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan 

4. Ketentuan Penutup 

c.1 Ketentuan Umum 

Rumusan tentang definisi tertentu yang berlaku sama untuk seluruh materi perundang‐undangan 

Disusun berdasar urutan angka 1, 2 dst 

Berlaku sama terhadap perundangundangan yang lain. 


c.2 Penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat 

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang 

ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. 

Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan 

judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali 

huruf awal dari kata partikel yang tidak tax letak 

pada awal frasa. 

Contoh : 

BAB II 

( ……… JUDUL BAB ……... ) 

Bagian Kedua 

.............................................................. 

Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, 

dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf 

pertama ditulis dengan huruf kecil. 

Contoh : 

Bagian Kedua 

( ……… Judul Bagian ………) 

Paragraf Kesatu 

(Judul Paragraf) 

Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi 

Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam 

beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal 

itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka 

arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh : 

Pasal 5 

Pasal dan Ayat: 

Memuat satu konsep perbuatan/kewenangan tertentu 

Terdiri dari beberapa ayat yang saling berkaitan (jika diperlukan) 

Jika memuat konsep baru dibuat Pasal baru 


Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di 

antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan 

dirumuskan dalam satu kalimat. 

Contoh : 

(1) …………………. 

(2) …………………. 

(3) …………………. 

Pasal 21 

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat 

yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi. 

RINCIAN; Tiap‐tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya. 

(3) …………………………… 

a ……………………..; dan 

b ………………………….. 

Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, 

dan seterusnya. 

(4) ……………………………………… 

a.…………………………………; 

b.…………………………………; dan 

c. …………………………………; 

1. ………………………………….; 

2. ………………………………….; dan 

3. ………………………………….; 

a) …………………………………..; 

b)…………………………………..; dan 

c).…………………………………..; 

1)…………………………………….; 

2)…………………………………….; dan 

3)…………………………………….; 

d.Penutup 

1. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan; 

2. Nama jabatan ditulis dengan huruf 

3. kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma; 

4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan 

pangkat; 

5. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani 

oleh Kepala Desa 

Lihat juga: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA 



KANTOR PUSAT 

JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru 

Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 

KANTOR PROYEK 

Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan 

Jakarta Pusat Indonesia - 10210 

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI 

www.pnpm-mandiri.org 

PENGADUAN 

P.O. BOX 2222 JKPMT 

SMS 0817 148048 

e-mail : ppm@pnpm-perkotaan.org 

www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?