petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

More documents

Recommendations

Info

pengendalian kegiatan yang diarusutamakan (mainstreaming) dalam PNPM Mandiri Perkotaan selama ini ekonomi produktif dan infrastruktur. c. Capaian Kemitraan BKM secara Nasional dalam PNPM Perkotaan Dalam Kegiatan PNPM MP sebenarnya telah dibuka peluang untuk menjalankan kegiatan social dengan pelibatan mitra strategis, baik Pemda maupun Dunia Usaha. Secara Nasional, sejumlah BKM berdaya telah mampu mewujudkan hal tersebut sebelum guidance dan wacana kegiatan social yang mengedepankan kemitraan dibuat. Sejauh ini 314 BKM di 3 Propinsi (Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) telah mampu merealisasikan 569 jenis kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menunjang terlaksananya pembangunan infrastruktur dan kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan, santunan serta peningkatan SDM di desa/kelurahannya masingmasing. Gambar 5 Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan BKM secara Nasional Infrastruktur 46% Peningkatan SDM 48% Santunan Sosial 1% Lain Beasiswa -lain 0% 2% Kesehatan 3% Kemitraan yang paling diminati adalah untuk peningkatan kapasitas SDM, menjangkau 48 % jenis kegiatan. Disusul kemudian dengan pembangunan infrastruktur yang mencapai 46 %. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mayoritas BKM memandang bahwa kapasitas manusia hanya dapat ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Gambar di atas menjelaskan potret tersebut. Sementara itu layanan kesehatan penduduk seperti pengobatan gratis, pelayanan kesehatan murah, maupun penambahan gizi balita dan Ibu hamil menduduki peringkat ketiga dengan capaian 3 %. Potret pemanfaat KK miskin masih didominasi oleh pemanfaat kegiatan infrastruktur. Hal ini mungkin berkenaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan renovasi atau pembangunan fasilitas-fasilitas umum baru. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM diminati oleh lebih sedikit pemanfaat KK miskin karena meliputi aktivitas yang lebih specific menyangkut mata pencaharian masing-masing KK miskin. Peningkatan kapasitas SDM biasanya berbentuk pelatihan-pelatihan ketrampilan, ekonomi rumah tangga dan kewirausahaan. Jenis peningkatan kapasitas semacam ini berkorelasi langsung dengan pemenuhan kebutuhan KK miskin usia produktif untuk meningkatkan income keluarga. Namun demikian pemanfaat KK miskin untuk pembangunan infrastruktur desa/kelurahan lebih banyak (50 %) ketimbang peningkatan kapasitas SDM (41%), meskipun peningkatan kapasitas SDM memiliki jumlah kegiatan yang lebih banyak. Sedangkan pelayanan kesehatan dimanfaatkan oleh 5% dari total 16283 KK miskin. Selebihnya tidak begitu terlihat pemanfaat KK miskinnya, kecuali lain-lain sebesar 3 %. 44 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL
Gambar 6 KK Miskin Pemanfaat Kegiatan Kemitraan BKM Santunan Sosial 1% Infrastruktur 50% Peningkatan SDM 41% Beasiswa 0% Lain - lain 3% Pelayanan Kesehatan 5% Dilihat dari sisi pendanaan, Kegiatan infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga diluar dana APBN menghabiskan alokasi pembiayaan paling besar, yaitu sebesar 83 %. Angka 83 % tersebut merupakan capaian amat besar dari realisasi pendanaan sebesar Rp 15.9 miliar. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dana kemitraan sebesar itu hanya dimanfaatkan 16 % saja bagi kegiatan peningkatan SDM. Selebihnya kegiatan peningkatan layanan kesehatan sebesar Rp 1 % saja. PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 45
Page 1: P E T U N J U K T E K N I S PENGUAT
Page 4 and 5: ii PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 6 and 7: iv PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 8 and 9: 1.1. Latar Belakang Dunia menargetk
Page 10 and 11: Norma-norma positif tersebut berasa
Page 12 and 13: suatu negara sedang global untuk me
Page 14 and 15: Lembaga yang bukan organisasi Conto
Page 16 and 17: kerjasama dan solidaritas sosial te
Page 18 and 19: Gambar 6 Proses Pengembangan PNPM M
Page 20 and 21: Kinerja BKM bagus pada aspek kepemi
Page 22 and 23: kegiatan tridaya, baik infrastruktu
Page 24 and 25: kerjasama yang berkompeten di bidan
Page 26 and 27: ada diskriminasi gender untuk menda
Page 28 and 29: 2.1. Pengertian Yang dimaksud denga
Page 30 and 31: pengelolaan penanggulangan kemiskin
Page 32 and 33: 2.6.3 Delivery System Untuk menjami
Page 34 and 35: 28 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 36 and 37: 3.1. Urgensi Kegiatan Berbasis Moda
Page 38 and 39: Gambar 10 Strategi Dasar Pelaksanaa
Page 40 and 41: erkelanjutan. Perlindungan social j
Page 42 and 43: Kesehatan Desa/Kelurahan, Puskesmas
Page 44 and 45: 38 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 46 and 47: Lampiran 1 a. Perkembangan Kemandir
Page 48 and 49: Sayangnya bidang pendidikan selalu
Page 52 and 53: Lampiran 2 Penguatan Kelembagaan Ma
Page 54 and 55: III. Kisi-Kisi Anggaran Dasar NO Ba
Page 56 and 57: NO Bagian Uraian (dan akan diatur m
Page 58 and 59: NO Bagian Uraian Audit tahunan, au
Page 60 and 61: Lampiran 3 Sistem Arsip dan Databas
Page 62 and 63: E. Kaitan peran dan tugas masing‐
Page 64 and 65: 4 UPS 1. Surat Menyurat: a. Surat M
Page 66 and 67: Lampiran 4 TEKNIS DASAR LEGAL DRAFT
Page 68 and 69: filosofis, sosiologis, dan politis
Page 70 and 71: PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 13 T
Page 72 and 73: Ayat adalah merupakan rincian dari
Page 75: KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Ka

petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?