petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

More documents

Recommendations

Info

kegiatan tridaya, baik infrastruktur, ekonomi produktif maupun kegiatan sosial tidak hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia (human capital) tetapi juga menguatkan komunitas (social capital). Kekuatan kapasitas manusia dan modal social merupakan landasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, daya beli dan taraf hidup. KSM-KSM yang bekerja pada tiga bidang tridaya, baik infrastruktur, ekonomi maupun social seharusnya memikirkan bagaimana output kegiatannya berdampak terhadap warga msikin PS-2 secara terintegrasi. Oleh sebab itu KSM-KSM memerlukan perluasan jaringan kerjasama antar bidang (lingkungan-ekonomi-sosial) agar penanggulangan kemiskinan tertangani menyeluruh, tidak parsial. Sebab semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM berorientasi untuk meningkatkan kapasitas SDM yang diukur dengan standar IPM. Pemanfaatan kegiatan infrastruktur berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat ketika mempermudah akses warga miskin dari lokasi pengambilan hasil bumi ke lokasi pemasaran (seperti jembatan, jalan dan sarana transportasi lain). Pembangunan infrastruktur juga meningkatkan pelayanan kesehatan ketika sarana kesehatan (posyandu/poskesdes) yang dibangun mendekatkan warga miskin terhadap layanan kesehatan, serta meningkatkan kesehatan warga PS-2 secara langsung melalui pembangunan drainase, sanitasi, air bersih, pengolah limbah, daur ulang sampah maupun MCK. Pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada peningkatan pendidikan melalui pembangunan/perbaikan sarana pendidikan di PAUD, TK dan SD. Pencapaian IPM sebagai indicator kesejahteraan manusia berada di tangan para KSM-KSM yang menangani kegiatan tersebut. Seperti diketahui, IPM mengandung tiga komponen penting, yaitu peningkatan angka harapan hidup, kualitas pendidikan dan peningkatan daya beli. Ketiga komponen tersebut dapat dicapai melalui kinerja KSM-KSM, baik KSM ekonomi, KSM social maupun KSM infrastruktur secara bersama-sama, sebab semua KSM memiliki kontribusi untuk menyumbang pencapaian IPM dengan kadarnya masing-masing. Untuk mencapai peningkatan IPM secara lebih komprehensif, maka seluruh kegiatan KSM mesti dibenahi agar berkorelasi dengan IPM lebih tinggi lagi, baik secara langsung maupun tidak. Kontribusi masing-masing KSM terhadap IPM dapat dijembatani dengan penguatan kapasitas KSM dan mengupayakan jaringan kerjasama antar KSM secara terkoneksi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (terutama SKPD dan Dunia Usaha) dengan memperbaiki hubungan eksternal BKM agar KSM tidak lagi distigmasisasi sebagai pengelola dana BLM (terlampir Data mengenai kegiatan KSM yang berkontribusi terhadap IPM) KSM ideal tumbuh bersama masyarakat dan menguatkan modal social. Hampir semua kegiatan masyarakat yang bermodal social kuat dibatasi oleh norma-norma yang mengikat. Segala jenis kegiatan social yang diselenggarakan oleh masyarakat bermaksud untuk memperkuat rasa saling percaya, kerjasama dan kebersamaan. Sebagai contoh, jika salah seorang warga sedang menyelenggarakan hajatan para tetangga pasti berdatangan untuk saling membantu. Sejumlah peristiwa penting dalam kehidupan amat dihormati dan dianggap harus dibantu dengan semangat gotong royong, baik pada saat senang maupun susah. Peristiwa yang mendapat tempat di hati masyarakat tersebut antara lain perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, pesta syukuran atau saat mengalami musibah, sakit, dan meninggal dunia. Semua tetangga bahu-membahu memberikan bantuan tanpa pamrih dengan satu alasan untuk menolong. Seluruh tradisi tersebutlah yang melatarbelakangi kelahiran KSM-KSM untuk tumbuh dan berkembang. Selain kejadian-kejadian penting dalam kehidupan, masyarakat juga menyelenggarakan sendiri pertemuan-pertemuan tatap muka rutin untuk memperkuat tenggang rasa, memenuhi kebutuhan dan memecahkan persoalan bersama. Pertemuan-pertemuan tersebut berupa arisan, pengajian, pertemuan kelompok profesi (petani, nelayan, ojek, pedagang, tukang sayur dsb). Bahkan dewasa ini program-program pembangunan dihamparkan di atas paguyuban-paguyuban yang berlandaskan solidaritas dan tenggang rasa itu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 16 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL
Dalam bidang kesehatan melalui posyandu atau pengobatan gratis serta dalam bidang pendidikan melalui sarana pendidikan, beasiswa maupun biaya pendidikan. Karena itu PNPM Mandiri Perkotaan mendorong agar kegiatan social mampu menjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya. d. KBK Komunitas Belajar Kelurahan dicita-citakan sebagai ladang persemaian modal sosial diluar BKM. Sifatnya sebagai forum pembelajaran yang berfungsi sebagai penyeimbang BKM dalam mengambil keputusan penanggulangan kemiskinan. Sebagai arena pembelajaran, komunitas tersebut juga bersifat cair, fleksible, dan terbuka diikuti oleh orang-orang yang peduli persoalan kemiskinan. Sebagai Community Learning Centre, KBK menghadapi dua hal, yang pertama, belum diyakininya KBK oleh program sebagai salah satu instrumen penting pengelolaan penanggulangan kemiskinan di tengah masyarakat. Kedua, konsepsi KBK belum dapat dikejawantahkan secara operasional sehingga menyulitkan para pelaku untuk mengimplementasikan konsep tersebut. e. Kelemahan Pengelolaan transparansi dan akuntabilitas Secara umum program ini telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan transparansi dan akuntabilitas program di tingkat BKM/LKM/LKM. Ada cukup banyak instrumen yang dapat dipergunakan untuk melihat sejauhmana BKM/LKM telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan programnya, antara lain melalui: 1) Kinerja Pengelolaan Keuangan UPK dan Sekretariat 2) Audit internal (melalui Review Keuangan) 3) Audit Eksternal (oleh auditor independen) Secara umum kinerja keuangan baik dari sisi laporan keuangan UPK dan sekretariat, Review telah menunjukkan perkembangan yang berarti, dengan kata lain menggambarkan tumbuhnya kesadaran transparansi dan jaminan akuntabilitas masyarakat dalam mengelola dana bantuan secara langsung. Keterbatasan pelaksanaan audit yang terjadi adalah berkaitan dengan ketepat waktuan dalam melaksanakan audit. Beberapa aspek yang berpengaruh kuat adalah ketersediaan KAP dan biaya audit. Sejumlah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang nyata dalam kondisi ini, yaitu dengan mendukung sebagian biaya pengauditan melalui APBD setempat. Beberapa kelemahan sebagaimana ditulis dalam laporan akhir KMP adalah sebagai berikut: Kelemahan yang ada baik pada pihak konsultan maupun di masyarakat berkaitan dengan perilaku dalam melakukan pendampingan kepatuhan terhadap aturan seperti masalah cash in hand, tranparansi maupun akuntabilitas. Sehingga hal ini berdampak pada capaian indikator kinerja; baik Sekretariat maupun UPK, termasuk terdapatnya kasus-kasus yang dilakukan mulai dari masyarakat, UPK dan BKM/LKM sampai ke konsultan. Di samping itu hasil audit masih terdapat UPK dengan opini AO dan Disclaimer. Kelemahan yang lain ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: Kerjasama tim Faskel Ekonomi dan Tim Korkot masih lemah dalam pengendalian kegiatan. Hal ini membawa implikasi yang besar terhadap kualitas pengembangan kapasitas masyarakat, akurasi data penilaian kinerja keuangan, dan kemampuan memperkokoh kelembagaan BKM/LKM/LKM untuk mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat miskin dengan optimal. Perkembangan yang berarti tersebut di satu sisi, dan di sisi yang lain masih belum cukup terinternalisasinya kelembagaan pengelolaan transparansi dan akuntabilitas di tingkat BKM/LKM/LKM, menunjukan bahwa masih ada masalah dalam hal ini. f. Pengelolaan Kegiatan Kemitraan Keberlanjutan kegiatan ditentukan oleh seberapa banyak kemitraan telah dilakukan oleh BKM. Semakin banyak mitra kerjasama, maka semakin cerah masa depan pengelolaan kegiatan sosial. Mengingat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak pernah akan ada habisnya. Mitra PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 17
Page 1: P E T U N J U K T E K N I S PENGUAT
Page 4 and 5: ii PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 6 and 7: iv PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 8 and 9: 1.1. Latar Belakang Dunia menargetk
Page 10 and 11: Norma-norma positif tersebut berasa
Page 12 and 13: suatu negara sedang global untuk me
Page 14 and 15: Lembaga yang bukan organisasi Conto
Page 16 and 17: kerjasama dan solidaritas sosial te
Page 18 and 19: Gambar 6 Proses Pengembangan PNPM M
Page 20 and 21: Kinerja BKM bagus pada aspek kepemi
Page 24 and 25: kerjasama yang berkompeten di bidan
Page 26 and 27: ada diskriminasi gender untuk menda
Page 28 and 29: 2.1. Pengertian Yang dimaksud denga
Page 30 and 31: pengelolaan penanggulangan kemiskin
Page 32 and 33: 2.6.3 Delivery System Untuk menjami
Page 34 and 35: 28 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 36 and 37: 3.1. Urgensi Kegiatan Berbasis Moda
Page 38 and 39: Gambar 10 Strategi Dasar Pelaksanaa
Page 40 and 41: erkelanjutan. Perlindungan social j
Page 42 and 43: Kesehatan Desa/Kelurahan, Puskesmas
Page 44 and 45: 38 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 46 and 47: Lampiran 1 a. Perkembangan Kemandir
Page 48 and 49: Sayangnya bidang pendidikan selalu
Page 50 and 51: pengendalian kegiatan yang diarusut
Page 52 and 53: Lampiran 2 Penguatan Kelembagaan Ma
Page 54 and 55: III. Kisi-Kisi Anggaran Dasar NO Ba
Page 56 and 57: NO Bagian Uraian (dan akan diatur m
Page 58 and 59: NO Bagian Uraian Audit tahunan, au
Page 60 and 61: Lampiran 3 Sistem Arsip dan Databas
Page 62 and 63: E. Kaitan peran dan tugas masing‐
Page 64 and 65: 4 UPS 1. Surat Menyurat: a. Surat M
Page 66 and 67: Lampiran 4 TEKNIS DASAR LEGAL DRAFT
Page 68 and 69: filosofis, sosiologis, dan politis
Page 70 and 71: PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 13 T
Page 72 and 73:
Ayat adalah merupakan rincian dari
Page 75:
KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Ka
show all

petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?