petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

More documents

Recommendations

Info

NO Bagian Uraian Audit tahunan, audit tahunan BKM/LKM dilakukan oleh auditor independen, keputusan pemilihan tim audit diambil dalam Musyawarah pimpinan kolektif BKM/LKM Tinjauan partisipatif yang di dalamnya ada review keuangan Mekanisme Pengelolaan keuangan diatur dalam ART dan juga Petunjuk khusus yang disepakati oleh Musyawarah pimpinan kolektif BKM/LKM Termasuk di dalamnya mekanisme pertanggungjawaban KSM yang melaksanakan kegiatan nangkis Laporan keuangan dan kegiatan setidak-tidaknya akan disampaikan ke aparat pemerintah setempat dan dipublikasikan ke masyarakat. 13 Perubahan Anggaran Dasar dan ART Anggaran dasar dan ART hanya dapat dirubah melalui Musyawarah tertinggi BKM/LKM 14 Sanksi Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan oleh Pimpinan Kolektif BKM/LKM, UP- UP, KSM atau masyarakat yang tidak memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas, maka dapat dikenakan sanksi. Jika penyimpangan terjadi di lingkungan UP-UP, KSM, atau masyarakat, maka bentuk sanksi yang diberikan ditetapkan melalui Musyawarah pimpinan kolektif BKM/LKM. Jika penyimpangan terjadi di lingkungan Pimpinan Kolektif BKM/LKM, maka bentuk sanksi yang diberikan ditetapkan melalui Musyawarah tertinggi BKM/LKM Ketentuan dan bentuk sanksi akan diatur dalam ART 15 Pembubaran Pembubaran/penutupan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dapat dilakukan jika Pimpinan Kolektif BKM/LKM sebagai dewan amanah warga sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan fungsinya. Jika Lembaga Keswadayaan Masyarakat ditutup, maka kekayaan yang dimiliki yang berasal dari dana BLM harus diserahkan kepada lembaga yang telah ditunjuk BKM/LKM melalui Musyawarah tertinggi yang visi dan misinya sejalan dengan visi misi penanggulangan kemiskinan BKM/LKM. Dalam hal tidak ada lembaga yang dimaksud, sebelumnya BKM/LKM daat memfasiltiasi pembentukan Lembaga berbadan hukum untuk kepentingan nangkis. Keputusan pembubaran harus dihadiri oleh sekurangkurangnya 50%+1 dari 2% penduduk dewasa. 16 ART Anggaran Rumah Tangga Lembaga Keswadayaan Masyarakat serta peraturan khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, disusun oleh BKM/LKM melalui Musyawarah pimpinan kolektif BKM/LKM dengan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Melalui mekanisme Musyawarah pimpinan kolektif BKM/LKM dapat mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan lain dari Musyawarah tertinggi Anggara Rumah Tangga sebaiknya memuat seluruh 52 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL
NO Bagian Uraian aturan main pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan seluruh pedoman pelaksanaan, <strong>petunjuk</strong> <strong>teknis</strong>, POB dll. yang telah dikeluarkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. 17 Penutup Demikian Anggaran Dasar Lembaga Keswadayaan Masyarakat ini ditetapkan dan ditandatangani oleh yang diberi kuasa oleh Musyawarah tertinggi PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 53
Page 1:
P E T U N J U K T E K N I S PENGUAT
Page 4 and 5:
ii PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 6 and 7:
iv PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 8 and 9: 1.1. Latar Belakang Dunia menargetk
Page 10 and 11: Norma-norma positif tersebut berasa
Page 12 and 13: suatu negara sedang global untuk me
Page 14 and 15: Lembaga yang bukan organisasi Conto
Page 16 and 17: kerjasama dan solidaritas sosial te
Page 18 and 19: Gambar 6 Proses Pengembangan PNPM M
Page 20 and 21: Kinerja BKM bagus pada aspek kepemi
Page 22 and 23: kegiatan tridaya, baik infrastruktu
Page 24 and 25: kerjasama yang berkompeten di bidan
Page 26 and 27: ada diskriminasi gender untuk menda
Page 28 and 29: 2.1. Pengertian Yang dimaksud denga
Page 30 and 31: pengelolaan penanggulangan kemiskin
Page 32 and 33: 2.6.3 Delivery System Untuk menjami
Page 34 and 35: 28 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 36 and 37: 3.1. Urgensi Kegiatan Berbasis Moda
Page 38 and 39: Gambar 10 Strategi Dasar Pelaksanaa
Page 40 and 41: erkelanjutan. Perlindungan social j
Page 42 and 43: Kesehatan Desa/Kelurahan, Puskesmas
Page 44 and 45: 38 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 46 and 47: Lampiran 1 a. Perkembangan Kemandir
Page 48 and 49: Sayangnya bidang pendidikan selalu
Page 50 and 51: pengendalian kegiatan yang diarusut
Page 52 and 53: Lampiran 2 Penguatan Kelembagaan Ma
Page 54 and 55: III. Kisi-Kisi Anggaran Dasar NO Ba
Page 56 and 57: NO Bagian Uraian (dan akan diatur m
Page 60 and 61: Lampiran 3 Sistem Arsip dan Databas
Page 62 and 63: E. Kaitan peran dan tugas masing‐
Page 64 and 65: 4 UPS 1. Surat Menyurat: a. Surat M
Page 66 and 67: Lampiran 4 TEKNIS DASAR LEGAL DRAFT
Page 68 and 69: filosofis, sosiologis, dan politis
Page 70 and 71: PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 13 T
Page 72 and 73: Ayat adalah merupakan rincian dari
Page 75: KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Ka
show all

petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?