petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

More documents

Recommendations

Info

NO Bagian Uraian (dan akan diatur melalui ART) SEtiap dana yang diterima dimana pemberi dana mempunyai persyaratan tertentu atas penggunaan dana tersebut maka dana akan digunakan secara khusus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama pemberi dana dengan tetap mempertimbangkan tujuan BKM/LKM Dana BKM/LKM sebesar-besarnya digunakan untuk aktifitas penanggulangan kemiskinan Berbasis Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi) Penerima manfaat dari kegiatan tersebut adalah KK miskin hasil pemetaan Swadaya yang terdaftar dalam Data PS-2 Pengelolaan keuangan dikelola oleh Sekretariat BKM/LKM sedangkan khusus untuk kegiatan Pinjaman Dana Bergulir dikelola oleh UPK BKM/LKM Untuk penggunaan dana yang tidak termuat dalam rencana anggaran harus disetujui oleh suara mayoritas dalam kuorum Musyawarah PK BKM/LKM (diatur dalam ART) Penggunaan Laba UPK BKM/LKM akan dialokasikan untuk pemupukan modal UPK, Biaya operasional UPK dan cadangan resiko pinjaman (Akan diatur lebih detil dalam ART). Mekanisme Penerimaan, Pengeluaran dan pemanfaatan dana akan diatur secara lebih detil dalam ART. 9 Kegiatan Kegiatan utama BKM/LKM adalah upaya penanggulangan kemiskinan, dengan siklus pembangunan partisipatif tahunan dan 3 tahunan Dalam siklus tahunan kegiatan utamanya adalah Tinjauan Partisipatif, RWT dan juga implementasi kegiatan berbasis Tridaya Sedangkan siklus 3 tahunan terdiri dari RK, PS, Pemilu BKM/LKM, PJM Pronangkis, Pengembangan KSM, RWT Dalam implementasi kegiatan orientasinya adalah peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin (IPM & MDG's) dan juga tridaya (Ekonomi, lingkungan dan sosial) 10 Musyawarah/Rembug Warga Pengambilan Keputusan Ada beberapa jenjang pengambilan keputusan Ada Musyawarah pengambilan keputusan tertinggi, yang merupakan utusan warga hasil pemilu tingkat basis/komunitas terkecil (RT/RW/Dukuh/Dusun/Kampung/Banjar,dll) Musyawarah tertinggi memiliki kewenangan mengganti anggota BKM/LKM, merubah AD & ART, Menyusun PJM Pronangkis, dll, Quorum tercapai bila diikuti oleh 50%+ 1 utusan warga hasil pemilu tingkat basis sebelumnya. Ada Musyawarah Pimpinan Kolektif BKM/LKM; Merupakan musyawarah anggota pimpinan kolektif BKM/LKM, terutama untuk merumuskan kebijakan penanggulangan di wilayahnya, Musyawarah pimpinan kolektif di atur dalam ART. Pimpinan Kolektif BKM/LKM juga dapat merumuskan Surat Keputusan sebagai aturan pendukung yang tertuang dalam AD maupun ART, untuk mengatur teknis operasional pelaksanaan seluruh kegiatan. Dalam hal membuat Surat Keputusan ini, tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART yang 50 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL
NO Bagian Uraian sudah disusun, Quorum tercapai bila diikuti oleh 50%+ 1 Anggota Pimpinan Kolektif BKM/LKM. Ada Musyawarah akhir tahun, dilakukan dalam rangka evaluasi penanggulangan kemiskinan dan pertanggungjawaban Pimpinan Kolektif BKM/LKM, merumuskan Rencana tahunan, teknis musyawarah akhir tahun diatur dalam ART. Quorum tercapai bila diikuti oleh 50%+ 1 utusan warga hasil pemilu tingkat basis sebelumnya Ada Musyawarah luar biasa, bilamana terjadi penyimpangan atas prinsip-prinsip pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Musyawarah luar biasa bisa dilakukan atas usulan 50%+ 1 utusan warga hasil Pemilu BKM/LKM sebelumnya. Musyawarah tersebut dapat dihadiri oleh tamu undangan yang merupakan unsur-unsur kelompok di masyarakat (Kepala Desa/Lurah,RT,RW, Tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, Tokoh agama, dll) 11 Relawan dan KBK Relawan merupakan mitra kerja Pimpinan Kolektif BKM/LKM dalam nangkis, dasarnya adalah keikhlasan dan juga kerelawanan. Siapapun berhak mengajukan diri menjadi relawan. Pimpinan Kolektif BKM/LKM memfasilitasi pengembangan relawan dan juga relawan sektoral sesuai minatnya. KBK (Komunitas Belajar Kelurahan) adalah wadah belajar masyarakat dan pelembagaan proses penanggulangan kemiskinan, seluruh pemangku kepentingan dalam nangkis berhak hadir. Terutama membahas tema-tema penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Pimpinan Kolektif BKM/LKM memfasilitasi Pengembangan KBK 12 Mekanisme Pemilu BKM/LKM Mekanisme Pemilu BKM/LKM antara lain mengatur langkah-langkah pemilu BKM/LKM: o Pembentukan Panitia Pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilu, Pengawas dan Perumus AD & ART, tugas Panitia diatur dalam ART o Pemilu tingkat basis, harus mengundang seluruh Penduduk dewasa, dan minimum diikuti oleh 30% penduduk dewasa di wilayah tersebut. o Pemilu tingkat basis menghasilkan utusan warga yang berhak hadir dalam Pemilu tingkat desa/kelurahan untuk memilih pimpinan kolektif BKM/LKM. Jumlah utusan warga diatur dalam ART o Akan halnya pemilu BKM/LKM tingkat basis tidak mencapai kehadiran 30% penduduk dewasa, maka pemilu harus di ulang, mekanisme pemilu ulang diatur dalam ART o Pemilu tingkat desa/kelurahan diikuti oleh seluruh utusan warga tingkat basis yang diikuti minimal 2% dari penduduk dewasa di desa/kelurahan tersebut. Pemilu BKM/LKM dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali sesuai masa bakti BKM/LKM atau bilamana terjadi musyawarah luar biasa yang diatur dalam AD 13 Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas Upaya Nangkis oleh BKM/LKM harus menjamin transparansi akuntabilitas, ada beberapa instrumen terkait dengan hal ini, yaitu: Seluruh hasil kegiatan Penanggulangan kemiskinan harus dipublikasikan kepada masyarakat PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL SOSIAL 51
Page 1:
P E T U N J U K T E K N I S PENGUAT
Page 4 and 5:
ii PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 6 and 7: iv PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 8 and 9: 1.1. Latar Belakang Dunia menargetk
Page 10 and 11: Norma-norma positif tersebut berasa
Page 12 and 13: suatu negara sedang global untuk me
Page 14 and 15: Lembaga yang bukan organisasi Conto
Page 16 and 17: kerjasama dan solidaritas sosial te
Page 18 and 19: Gambar 6 Proses Pengembangan PNPM M
Page 20 and 21: Kinerja BKM bagus pada aspek kepemi
Page 22 and 23: kegiatan tridaya, baik infrastruktu
Page 24 and 25: kerjasama yang berkompeten di bidan
Page 26 and 27: ada diskriminasi gender untuk menda
Page 28 and 29: 2.1. Pengertian Yang dimaksud denga
Page 30 and 31: pengelolaan penanggulangan kemiskin
Page 32 and 33: 2.6.3 Delivery System Untuk menjami
Page 34 and 35: 28 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 36 and 37: 3.1. Urgensi Kegiatan Berbasis Moda
Page 38 and 39: Gambar 10 Strategi Dasar Pelaksanaa
Page 40 and 41: erkelanjutan. Perlindungan social j
Page 42 and 43: Kesehatan Desa/Kelurahan, Puskesmas
Page 44 and 45: 38 PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL
Page 46 and 47: Lampiran 1 a. Perkembangan Kemandir
Page 48 and 49: Sayangnya bidang pendidikan selalu
Page 50 and 51: pengendalian kegiatan yang diarusut
Page 52 and 53: Lampiran 2 Penguatan Kelembagaan Ma
Page 54 and 55: III. Kisi-Kisi Anggaran Dasar NO Ba
Page 58 and 59: NO Bagian Uraian Audit tahunan, au
Page 60 and 61: Lampiran 3 Sistem Arsip dan Databas
Page 62 and 63: E. Kaitan peran dan tugas masing‐
Page 64 and 65: 4 UPS 1. Surat Menyurat: a. Surat M
Page 66 and 67: Lampiran 4 TEKNIS DASAR LEGAL DRAFT
Page 68 and 69: filosofis, sosiologis, dan politis
Page 70 and 71: PERATURAN DESA CIMANGGIS NOMOR 13 T
Page 72 and 73: Ayat adalah merupakan rincian dari
Page 75: KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Ka
show all

petunjuk teknis penguatan modal sosial - P2KP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?